TEROR DI PARIS DAN PERANG WACANA

paris-afp

Oleh Yeremias Jena

Aksi teror dan bom bunuh diri di Paris saat sebagian warga sedang menikmati konser musik dan sepak bola telah melahirkan reaksi dan kutukan yang keras dari pemerintah Prancis (dan sekutu-sekutunya). Aksi di Jumat kelabu, 13 November 2015 itu mengundang reaksi pengecaman terhadap kelompok radikal Islam bernama ISIS. Media sosial penuh dengan tagar ucapan simpati dan dorongan semangat untuk kembali bangkit. Kita tidak boleh menyerah terhadap tindakan barbarik yang mendehumanisasikan kebudayaan. Kita tidak boleh menggadaikan kehidupan yang menghormati kebebasan, kesamaan, dan solidaritas. Seperti itulah reaksi publik Prancis terhadap tragedi tersebut.

Berbagai wacana dan analisis telah mengemuka, dan salah satunya merujuk kepada apa yang disebut Samuel Huntington di tahun 1992 sebagai “clash of civilization”. Banyak pihak meragukan ketepatan menganalis tragedi 13 November di Paris menggunakan pendekatan ini. Memang dibutuhkan tilikan yang lebih mendalam dan objektif sebelum menyimpulkan itu sebagai sebuah “benturan budaya”. Meskipun demikian, perang wacana menarik untuk direfleksikan, persis ketika dunia Barat harus memaknakan berbagai gerakan radikal berbasis keagamaan yang mulai bermunculan di Eropa.

Beda Episteme

Orang pun bertanya, apakah tragedi semacam ini adalah sebuah tindakan teror atau sebuah tindakan terpuji atas nama agama dan/ideologi tertentu? Jawabannya tidak sekadar mengembalikannya kepada pemilik episteme masing-masing, karena itu akan menyulitkan upaya mencari jalan keluar. Kelompok Barat yang berangkat dari episteme kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan memaknakan aksi brutal dan kekerasan atas nama apapun sebagai terorisme. Lebih dari upaya menciptakan rasa takut yang luar biasa sebagai dampak dari setiap aksi terorisme, dunia Barat juga memaknakan brutalisme ini sebagai upaya serius dan terencana menggeser nilai kehidupan Barat yang pro kebebasan, kesamaan dan persaudaraan tadi. Keputusan menyerang balik dalam sebuah operasi militer yang masif, dengan begitu, menjadi konsekuensi yang niscaya bagi upaya membentengi diri dan nilai-nilai yang dihidupinya. Celakanya, nilai-nilai Barat dibangun di atas peradaban yang telah meminggirkan agama sebagai pencipta dan penjaga nilai kemanusiaan.

Di lain pihak, kelompok teroris dan radikal justru memaknakan gerakan dan perjuangannya sebagai sebuah perintah suci. Bagi mereka, kebebasan individual bersifat terbatas dan dibatasi oleh apa yang disebut syariah. Manusia adalah makhluk rapuh yang tidak bisa dipercaya, karena itu, berbagai pembatasan harus diimposisikan ke atasnya, mulai dari larangan terhadap hal-hal yang sangat serius dan dapat menjadi titik simpul kesepakatan bersama agama-agama di dunia, sampai pada hal-hal yang remeh-temeh semisal apakah seorang perempuan dapat diizinkan menyetir mobil atau memeriksakan kesehatannya kepada dokter laki-laki. Dalam arti itu, menurut mereka, realitas sosial harus dikonstruksi berdasarkan pandangan-pandangan Kitab Suci yang penerimaan atasnya bersifat literer.

Dua perspektif ini saja menimbulkan kerumitan yang luar biasa seriusnya, terutama dalam hal bagaimana melumpuhkan gerakan politik radikal. Dalam konteks Prancis, idealnya setiap penduduk menerima dan menjadikan nilai-nilai sekuler seperti liberte, egalite, dan fraternite sebagai bagian dari nilainya. Dengan begitu, slogan-sloga seperti Je Suis Paris atau liberte, egalite, fraternite yang marak muncul sebagai tagar di media sosial pasca tragedi 13 November dapat dilihat sebagai ekspresi masyarakat dengan nilai-nilai semacam itu. Sebaliknya, fakta bahwa para pelaku teroris adalah anak-anak muda yang lahir di Prancis membuktikan secara gamblang kegagalan proses sosialisasi nilai dan norma sosial. Di lain pihak, pemaksaan episteme kaum radikal yang mendasarkan kehidupan sosialnya pada sebuah ideologi/agama tertentu dalam ranah publik yang sekuler hanya akan menyisakan satu alternatif: mengubah ranah sekuler menjadi berbasis agama, dan terorisme menjadi alat untuk mewujudkannya.

Persoalan ke depan yang dihadapi oleh banyak negara di Eropa persis terletak pada bagaimana mendamaikan kedua ekstrem wacana ini. Dalam konteks membanjirnya puluhan ribu imigran dari Timur Tengah, misalnya, sangat sulit mentransformasi nilai dan pandangan politik mereka yang tidak mengenal pemisahan negara dan agama melalui program apapun, entah itu proyek multikulturalisme di Inggris atau asimilasi sosial di Prancis. Masalahnya justeru terletak pada basis nilai pembentukan kehidupan bernegara yang berbeda, yakni negara sekuler versus negara agama. Dalam arti itu, sebagian besar negara Eropa yang menyambut para imigran dengan semangat persaudaraan dan kemanusiaan sejati tampaknya sedang menggali lubang kematiannya sendiri, persis ketika fondamen kehidupan bernegara yang sekuler dan teokratis tidak bisa dikompromikan. Dan jalan keluar militer hanya akan mengekalkan lingkaran kekerasan di kedua kubu.

Saya setuju dengan dua wacana yang mengemuka beberapa hari terakhir, terutama dalam diskusi di media-media asing. Pertama, pentingnya mendorong peran kaum Muslim moderat untuk memerangi aksi kekerasan dan brutalisme atas nama agama. Absennya hierarki dan ketiadaan “garis komando” dalam Islam memang disadari sebagai hambatan. Meskipun demikian, wacana semacam ini mengingatkan kita akan pentingnya memaknakan ajaran Kitab Suci tidak hanya berdasarkan konteks kekinian, tetapi juga mengedepankan sifat evolutif tafsir atas ayat-ayat suci. Memang belum ada contoh di dunia yang memperlihatkan keberhasilan peran kaum moderat dalam membendung aksi terorisme atas dasar ajaran dan/atau ideologi agama. Meskipun begitu, eksistensi wacana semacam ini dibutuhkan sebagai alternatif wacana di ruang publik.

Kedua, episteme Barat sebetulnya tidak murni sekuler, dan ini yang tampaknya tidak disadari atau sengaja dilupakan. Prinsip liberte, egalite, dan fraternite, misalnya, menegaskan bahwa setiap manusia adalah setara dan sederajat karena statusnya sebagai khalifatullah. Itulah yang seharusnya mendorong setiap orang kepada persaudaraan sejati sebagai sesama ciptaan, bahwa Allah menciptakan langit dan bumi untuk semua ciptaan-Nya. Sementara nilai kebebasan itu sendiri secara historis lahir sebagai reaksi atau lebih tepatnya koreksi terhadap tindakan semena-mena rezim Gereja yang lupa akan misi sucinya “membebaskan” manusia dari kedosaan, dan bukan malah menindas dan membelenggunya. Dalam konteks ini, upaya membangun sebuah kehidupan bersama yang mengorbankan nilai-nilai kebebasan sama saja dengan mengembalikan model kehidupan ke zaman jahiliah (baca: sebelum revolusi Prancis).

Episteme Barat yang implisit bersifat religius dan episteme Islam yang eksplisit religius seharusnya bisa disandingkan, bukan dengan menganeksasi episteme lain, tetapi mengkompromikannya. Meniadakan kompromi politik dalam sebuah masyarakat plural seharusnya dilihat sebagai perilaku apolitis kalau tidak mau disebut sebagai bodoh. Dan dalam arti itu, Eropa seharusnya tidak perlu malu atau ragu mengusung nilai-nilai religiusnya (terutama Kristianitas) ketika berinteraksi dengan masuknya budaya non-Kristiani. Tanpa itu, kita hanya akan menyaksikan proses silang budaya tanpa substansi, apa yang oleh banyak teolog disebut sebagai humanitas tanpa kebenaran. Dan kebenaran itu seharusnya bersumber pada ajaran atau episteme religius tertentu.[]

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s