UJARAN KEBENCIAN DAN ETIKA

Memasuki pekan kedua Oktober 2015, publik dikejutkan oleh Surat Edaran (SE) Kapolri Badrodin Haiti, nomor SE/06/X/2015, tentang penanganan ujaran kebencian (hate speech). Tanggapan publik pun beragam. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah bentuk terselubung dari upaya sistematis membunuh demokrasi. Orang juga menghubungkannya dengan kemungkinan intervensian Jokowi yang menggunakan tangan Polri untuk membungkam para pengkritiknya.

Jika dibaca sebagai manifestasi dari berbagai UU yang melindungi hak asasi manusia warga negara Indonesia (hak-hak ekonomi, social,budaya, hak-hak sipil dan politik, hak untuk tidak didiskriminasi secara ras dan etnis), maka SE tersebut tampak berkarakter sangat normatif. SE itu menjadi semacam panduan awal bagi para anggota Polri di lapangan dalam mengantisipasi dan menghadapi masalah-masalah penyebaran ujaran kebencian. Jika asumsi ini benar, penolakan berlebihan terhadap SE Kapolri dapat menjadi semacam political paranoia atas berbagai upaya eksternal membatasi hak berpendapat.

Penolakan publik menimbulkan satu persoalan etika yang sangat serius. Apakah kebebasan berpendapat di ruang publik tidak perlu dibatasi dengan norma atau hokum positif tertentu? Jika dibatasi, sejauh mana pembatasan tersebut bersifat etis? Ada dua model argumentasi yang dapat dikemukakan. Pertama, publik mengira bahwa kebebasan menyampaikan pendapat identik dengan kebebasan mengatakan apa saja dengan cara apa saja berdasarkan pertimbangan subjektifnya atas hal-hal yang berkenan dengan kepentingan publik.

Argumen semacam ini tidak meyakinkan persis ketika kebebasan bersifat terbatas karena kebebasan orang lain. Kebebasan orang lain membatasi kebebasan individu untuk mengatakan apa saja dengan cara apa saja yang nyata-nyata tidak berhubungan dengan kepentingan publik atau bersifat penghinaan. Dalam arti itu, seluruh argumen atau pendapat yang bersifat menyerang orang (argumentum ad hominem) tidak dapat dibenarkan.

Kedua, sebagian orang berpendapat bahwa setiap individu warga negara adalah pribadi moral yang bebas dan bertanggung jawab. Dia memiliki semacam kontrol diri yang dapat mencegahnya melakukan kejahatan, termasuk mencegah penyebaran ujaran kebencian.

Pandangan yang sangat mulia karena memosisikan warga negara sebagai pribadi yang bebas dan otonom, tampaknya hanya sekadar konstatasi pikiran. Penyebaran fitnah terhadap Presiden Jokowi ketika mengunjungi dan berdialog dengan warga suku anak dalam di Jambi sebagai “rekayasa peristiwa”, penghasutan kelompok masyarakat tertentu untuk membakar dan menghancurkan rumah ibadah di Tolikara maupun di Aceh Singkil (Aceh) adalah sekelumit fakta yang langsung menggugurkan argument semacam ini. Dengan kata lain, individu yang bebas dan otonom belum merupakan gambaran real masyarakat Indonesia. Dalam arti itu, berbagai regulasi yang sifatnya pedagogis masih sangat dibutuhkan demi menjamin terciptanya keteraturan sosial.

Ketiga, bisa jadi penolakan terhadap SE Kapolri berangkat dari semacam sikap “political paranonia”, entah terhadap institusi kepolisian atau pemerintahan Jokowi. Sebagai gejala psikis, paranoia mendeskripsikan sikap ketidaksenangan terhadap pihak lain tanpa alas an objektif tertentu. Sebagai sikap politik, gereja semacam ini hanya akan memosisikan institusi tertentu atau sosok pemimpin tertentu sebagai pihak yang selalu salah, berpenampilan kurang meyakinkan, kurang mampu memenuhi ekspektasi publik dan semacamnya pada saat sebagian besar masyarakat memiliki perasaan atau pandangan yang justru sebaliknya (Jan-Willem van Prooijen dan Paul A.M. Van Lange, Why People are Suspicious of Their Leaders, Cambridge University Press: 2014).

Kontrol Publik Tetap Dibutuhkan

Secara implicit, ketiga poin di atas mendukung pembatasan kebebasan berpendapat, dan dengan begitu, beada pada pihak pendukung SE Kapolri. Problemnya sangat jelas: menyatakan pendapat secara bebas dengan cara apapun (termasuk memfitnah dan menyebar kebencian) tidak dapat dipertahankan sebagai sikap politik. Dan bahwa regulasi atau apapun UU harus dilihat sebagai alat edukasi Warga Negara untuk mencapai kebebasan dan kemandirian individual.

Pertanyaannya, sejauh mana kontrol dan pembatasan kebebasan dapat dijustifikasi secara etis? Dua distingsi dapat dikemukakan untuk menjawab pertanyaan ini. Pertama, pembatasan kebebasan berpendapat hanya untuk melindungi orang, pejabat atau kelompok tertentu agar kebal dari kritik dan kontrol publik tidak dapat dibenarkan secara etis. Demokrasi partisipatoris mensyaratkan kebebasan warga negara menyatakan pendapatnya di ruang publik, bahkan kritiknya yang sangat tajam terhadap berbagai kebijakan publik. Membatasi kebebasan berpendapat hanya karena keengganan menerima kritik warga negara justru bertentangan dengan prinsip pemerintahan demokratis yang sedang dibangun di Republik ini. Menyimak keterangan Polri maupun Pejabat RI, tampaknya bukan ini alas an kontrol terhadap penyebaran ujaran kebencian.

Kedua, pembatasan ujaran kebencian harus dilihat sebagai upaya perlindungan negara terhadap harkat dan martabat manusia. Perlindungan itu sangat nyata dalam SE Kapolri, terutama nomor 2 (g), bahwa ujaran kebencian atas nama suku, agama, aliran kepercayaan, aliran agama, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, cacat, dan orientasi seksual berpotensi menghasut dan menyulut kebencian, sehingga harus dilarang.

Mungkin perlu kajian atau penelitian akademis yang cukup serius dan mendalam untuk memastikan adanya relasi antara ujaran kebencian dengan kekerasan atau konflik sosial yang terjadi di Indonesia. Meskipun demikian, itu tidak berarti bahwa rujukan kepada konflik sosial di negara lain sebagai yang disebabkan oleh ujaran kebencian bukan tidak bisa dilakukan. SE Kapolri memang menyebut kasus genosida di Rwanda dan Afrika Selatan, tetapi juga konflik sosial di Indonesia, dan ini seharusnya menjadi semacam peringatan (warning) bagi ancaman menyebarnya ujaran kebencian. Semakin menurunnya sikap toleransi warga negara Indonesia (In Indonesia, Minorities Under Threat from Muslim Hard-Liners, JakartaGlobe, 5/11/2015) seharusnya juga dilihat sebagai alas an bagi pembatasan penyebaran ujaran kebencian.

Tantangan terbesar justru ada di pihak Polri. Jika SE Kapolri dibaca sebagai upaya mempersiapkan anggota Polri mengantisipasi dan mencegah menyebarnya ujaran kebencian, pengetahuan dan kemampuan menganalisis serta memilah-milah berbagai ujaran di ruang publik menjadi syarat yang harus dipenuhi. Apakah segenap anggota Polri telah siap dengan tugas teramat mulia ini hanya bisa dijawab oleh Polri sendiri.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s