Penegakan HAM yang Masih Jauh Panggang dari Api

Enam puluh enam tahun sudah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan pentingnya pengakuan, penghormatan, dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagaimana eksplisit tertulis dalam ke-30 pasalnya, pendeklarasian HAM adalah langkah terpenting dalam sejarah peradaban demi memperlakukan manusia sebagai makhluk bermartabat dan beradab. Maka menjelang peringatan deklarasi universal HAM tahun ini, kita tampaknya masih terganggu dengan berbagai kejadian di republik ini yang belum mencerminkan penegakan hak paling dasar yang merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa itu.
Tiga Kasus

Tiga kasus dapat dikemukakan untuk mendeskripsikan penegakan HAM di negara kita. Pertama, peristiwa yang paling dekat dengan ingatan kita adalah pembebasan bersyarat Pollycarpus Budihari Priyanto yang oleh hampir semua aktivis dan pembela HAM dianggap sebagai menciderai perasaan keadilan masyarakat. Terlepas dari alasan hukum prosedural ketika pembebasan bersyarat itu sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penegak hukum kita tampaknya masih harus belajar untuk bertindak bijak dan melampaui logika hukum prosedural. Fakta bahwa seseorang telah menjalani dua pertiga masa tahanan, dalam kasus Pollycarpus, tidak akan dengan mudah dikompromikan dengan perasaan keadilan keluarga korban dan aktivis HAM bukan hanya karena tidak maksimalnya masa tahanan, tetapi juga bonus pemotongan masa tahanan dua kali setahun yang berpotensi tidak membawa efek jera bagi para agresor HAM lainnya. Mengikuti logika berpikir keluarga korban almarhum Munir dan penegak HAM, pembebasan bersyarat Pollycarpus mengabaikan secara serius hak korban dan keluarganya untuk dihormati martabatnya sebagai manusia.

Kedua, di saat bersamaan kita sekali lagi dikejutkan dengan tindakan beberapa rumah sakit menolak merawat anak sebuah keluarga dari daerah Koja, Jakarta Utara. Penolakan ini terjadi hanya karena alasan bahwa putra mereka belum terdaftar sebagai peserta BPJS dan karena orangtua mereka tidak sanggup membayar sejumlah uang muka. Lagi-lagi kita berhadapan dengan tindakan petugas kesehatan yang lebih mendahulukuan ketentuan prosedural-administratif dibandingkan dengan mendahulukan upaya menyelamatkan manusia. Kalau pun petugas kesehatan mendahulukan tindakan legal-prosedural, mereka pada saat bersamaan ternyata juga menabrak ketentuan legal lainnya semisal UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa kesehatan adalah hak yang harus dipenuhi negara. Dan merujuk ke PP No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, tindakan petugas kesehatan yang menyebabkan kecacatan atau kematian justru menabrak pasal 6 ayat 3 tentang pelayanan kesehatan yang harus berpihak pada rakyat.

Ketiga, praktik politik di Republik ini pun harus dikatakan telah melanggar HAM, terutama hak warga negara memperoleh kehidupan yang layak sebagai warga negara (Deklarasi Universal HAM, pasal 25 ayat 1-2). Betapa tidak. Anggota DPR terbelah menjadi dua kubu yang saling meniadakan, dan itu diikuti oleh banyak lembaga DPRD di Indonesia. Sudah tiga bulan lebih para wakil rakyat belum benar-benar bekerja dan lebih memilih mempraktikkan “politik gaduh” yang cenderung menghambat jalannya roda pemerintahan. Jika jalannya pemerintahan terganggu, misalnya tidak disahkannya anggaran belanja negara atau daerah, bukan tidak mungkin akan mempengaruhi standar kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur terbengkelai, pembangunan kesehatan dan pendidikan terlantar, pembangunan waduk, irigasi, persawahan baru tidak berjalan semestinya, dan sebagainya. Ini semua terjadi hanya karena para wakil rakyat memilih lebih mementingkan politik kepentingan daripada memperjuangkan perbaikan hidup rakyat. Anehnya, praktik politik yang secara eksplisit menerjang HAM, terutama yang berkenan dengan upaya memajukan kehidupan yang lebih manusiawi, justeru dipersepsi para politisi sebagai hal yang wajar dan konstitusional. Lagi-lagi, nasib dan kepentingan masyarakat dikorbankan demi sebuah logika perundang-undangan yang formal dan legal.
Masyarakat beradab sebagai syarat

Jonathan S. Simon mengatakan dalam bukunya berjudul The Legal Civilizing Process: Dignity and the Protection of Human Rights in Advanced Bureaucratic Democracies (2014), bahwa hak asasi manusia dalam praktik politik modern yang mengandalkan rasionalitas birokrasi dan kesetiaan pada aspek legal formal, dapat mengancam penghargaan atas manusia sebagai makhluk beradab (2014, 4-5). Dalam kasus negara kita, demokrasi sebagai alat bagi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan demi kebaikan dan kesejahteraannya justru disandera oleh faksionalisasi politik yang juga mengatasnamakan rakyat dan yang bersandar pada ketentuan-ketentuan legal formal. Dan itu nyata, baik dalam praktik peradilan yang mementingkan kelompok tertentu, absennya perlindungan terhadap kaum miskin dan marginal, atau ketidaksetian pada cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tiga contoh yang dikemukakan di atas hanyalah secuil fakta dari ribuan fakta lain ketika pelaksanaan HAM di Republik ini masih jauh panggang dari api.

Profesor di Berkeley School of Law itu kemudian menawarkan jalan keluar yang cukup brilian. Bagi Jonathan Simon, HAM hanya bisa dihormati dan ditegakkan jika itu dilaksanakan dalam sebuah “masyarakat beradab” (civilized society) yang menonjolkan “proses yang beradab” (civilized process). Menuduh masyarakat tertentu sebagai belum beradab ketika dia belum berhasil merealisasikan HAM mungkin akan menjadi isu kontroversial secara politik dalam pergaulan antarbangsa. Meskipun demikian, tidak berlebihan juga kalau kita berani mengatakan bahwa masyarakat kita memang belum beradab. Protes terhadap pemimpin dan memintanya mundur hanya karena berbeda keyakinan agama menjadi salah satu contoh ketidakberadaban kita. Demikian pula aksi-aksi anarkis yang menonjolkan kekerasan atau berbagai kampanye di media sosial yang tujuannya hanya menyebar kebencian kelompok. Potret ketidakberadaban semacam inilah yang kemudian merasuk masuk ke dalam praktik politik dan kemudian menghancurkannya dari dalam.

Dalam arti itu, saya setuju dengan pendapat sebagian kalangan, bahwa penghormatan terhadap HAM di Indonesia, terutama hak-hak hidup, hak politik, dan sosial, masih akan menemui kendala dan ancaman serius ketika kita gagal membentuk diri sebagai bangsa yang beradab. Bangsa beradab tidak lagi menonjolkan perbedaan. Bangsa beradab menerima kekalahan politik dengan sukacita sambil merangkul yang lain sebagai saudara. Bangsa beradab tidak menebar kebencian, mengutuk yang berbeda sebagai kafir, atau menjadi keras hati terhadap mereka yang tidak segolongan.

Dan ketika kita lupa bahwa ini adalah warisan terbesar para pendiri bangsa ketika mendirikan negara ini untuk semua orang, perjuangan untuk menegakkan HAM tetap akan jauh panggang dari api.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s