MAHASISWA DAN KEPEKAAN SOSIAL

Oleh Yeremias Jena
I
Tema seputar mahasiswa serta keterlibatan mereka secara emansipatoris dalam kehidupan bermasyarakat sudah sering didiskusikan, entah lewat seminar-seminar, lokakarya maupun lewat publikasi media massa, pusat maupun daerah. Diskusi – diskusi macam itu bisa menjadi potret diri terhadap dunia kemahasiswaan saat ini : seperti apa seharusnya mahasiswa itu. Tentu saja selalu akan munculpikiran nostalgic tentang keterlibatan emansi patorik mahasiswa angkatan 1908 , 1928 dan 1966. Di sana lalu muncul semacam otokritik bahwa mahasiswa dewasa ini tidak lagi memiliki kekhususan sebagaimana di punyai angkatan terdahulu , terutama menyangkut identifikasi peran “the agent of social changes.”
Tidak mengherankan bahwa pikiran nostalgic itu mencoba menjawab pertanyaan ini: “apa yang terjadi dengan dunia pendidikan kita sehingga para mahasiswa begitu sibuk dengan kegiatan perkuliahan di kampus tanpa adanya kesediaan untuk terlibat dalam pembelaan nasib orang lain?” Tidak jarang orang mengkambinghitamkan system. Bahwa sistemlah yang memandulkan kepekaan sosial mahasiswa saat ini jika di bandingkan dengan angkatan-angkatan terdahulu. Misalnya mahasiswa di jejali dengan tuntutan SKS yang begitu padat dengan limitasi waktu serta syarat-syarat kelulusan yang ketat menyebabkan tiadanya waktu kosong untuk memikirkan urusan-urusan lain di luar urusan perkuliahan. Ada juga yang berpendapat bahwa mandulnya kepekaan sosial mahasiswa disebabkan oleh adanya kebijakan normalisasi kehidupan kampus (NKK) tahun 1978, di mana kegiatan politik mahasiswa sama sekali dir edam (Tentang “Pengkambihataman syistem”, lihat misalnya Y.B mangunwijaya: Kompas 11/8/1992. Tentang “Normalisasi kehidupan kampus”, lihat misalnya ensiklopedi popular politik pembangunan pancasila III: pg 13).
Di luar pemikiran nostalgik ini masih ada pikiran lain yang sifatnya otokritik. Ini di ungkapkan oleh Agustinus Rachmat Widyanto , mantan rector universitas Parahyangan setahun yang lalu ( Kompas: 5 September 1994). Tanpa harus meratapi “nasib”kita sekarang dalam komparasinya dengan kesuksesan mahasiswa angkatan terdahulu selaku subyek atas perubahan-perubahan sosial. Beliau berpikir di atas paradigm keberadaan mahasiswa , baik sebagai “ homo intelectus” oleh karena kompetensinya , maupun sebagai insane yang peka terhadap kebutuhan sosial , terutama panggilan untuk terlibat dalam perubahan masyarakat kea rah yang lebih manusiawi.
Pikiran yang sifatnya otokritik ini secara dialektis menunggu pikiran nostalgik, karena mengembalikan persoalan kepada manusia selaku subyek yang harus menentukan serta mengarahkan sejarah dan bukan sebaliknya terdeterminasi secara sosial maupun politis. Di sini tidak berarti bahwa masalah system dikepinggirkan – meminggirkan masalah bukanlah memecahkannya tetapi menunda pemecahannya. Sistem tetap di lihat sebagai faktor dominan yang menentukan warna pendidikan kita (masalah system ini diuraikan secara menarik oleh Romo Mangun sebagai “Darwinisasi sistem pendidikan formal”. Dalam: Mencari Arah Masa Depan Pengembangan Karya Pendidikan Katolik Indonesia. Pg. 5-18). Kita masih mengingat bagaimana “ musuh-musuh” Dr. Arief Budiman dari UKSW Salatiga, yang karena kurang simpatik dengan iklim pluralitas dalam berpikir dan berpendapat lalu menempuh suatu tindakan yang menghebohkan dunia pendidikan tinggi secara nasional. Ini masalah sistem, hal yang sama sekali tidak dianggap sepi oleh pikiran yang sifatnya otokritik di atas.
Bahwa kita tidak perlu terlalu meromantisasi masa lampau berkenan dengan kenyataan bahwa manusia secara ontologism memiliki kemampuan transendensi atau yang oleh Ernst Cassier di definisikan sebagai kemampuan symbolicum manusia ( pg. 40) yang membuat manusia beranjak dari reaksi-reaksi binatang kepada respons-respons manusiawi ( Ernst Cassier. Manusia dan kebudayaan: pg. 41-62). Artinya bahwa manusia tidak mau dideterminasi begitu saja secara sosial maupun politis, dan bahwa berkat kemampuan trasendensi itu manusia senantiasa menempatkan diri sebagai subyek sejarah dan bukan sebaliknya.

II
Tentang pilihan manusia sebagai subyek atau obyek sejarah Paulo Freire, tokoh pendidikan multicultural dari Brasilia membedakan kemampuan manusia atas kemampuan “adaptasi: dan “integrasi”. Bagi dia, menjadi subyek sejarah berarti memiliki kemampuan integrative, dalam arti “ kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan realitas di tambah kemampuan kritis untuk membuat pilihan serta mengubah realitas. “ sementara memiliki kemampuan adaptatif saja menempatkan manusia semata-mata sebagai obyek sejarah, karena ia hanya beradaptasi, hanya menyesuaikan diri. Dikatakan bahwa manusia macam itu memiliki bentuk pertahanan diri yang paling rapuh, karena ia tidak mampu mengubah realitas (Pendidikan Sebagai Praktek Pembahasan, pg. 4).
Ketika pikiran otokritik mau mengatasi romantisasi atas “ kehebatan” mahasiswa angkatan terdahulu, di sana sebetulnya manusia mau di tempatkan dalam eksistensinya yang sejati. Manusia sebagai eksistensi itu berarti “ mengada” dalam dunia sekaligus bersama dunia. Ini menempatkan manusia sebagai subyek sejarah, yang karena memiliki kemampuan kritis dalam berkomunikasi dengan dunia, maka manusia bisa merubah dunia, membebaskannya dari kepentingan-kepentingan ideologis tertentu.
Pikiran ini sekaligus juga mengatasi kecendrungan manusia, yang karena di bodohkan secara missal lewat kampanye-kampanye ideologi tertentu merasa lebih “slamet” kalau masuk dalam jaringan kepentingan golongan tertentu itu. Kecendrungan ini yang sesungguhnya memerosotkan eksistensinya ini lihat pembedaan yang di buat Freire pada hlm. 4, khususnya catatan kaki Nr. 1).
Secara ideal di hadapan determinisme apapun manusia semestinya menempatkan diri secara eksistensial, apa yang oleh Freire di lukiskan sebagai kemampuan “dialog terus menerus antara manusia dengan manusia,manusia dengan dunia dan manusia dengan penciptanya. “ia mengistilahkan kemampuan ini sebagai kemampuan “transitif”: “kemampuan untuk menangkap dan menanggapi masalah-masalah yang berasal dari lingkungan dan mengembangkan kemampuan berdialog tidak hanya dengan sesama,tetapi juga dengan dunia …….” ( pg. 17).
Menurut Freire kemampuan ini tidak hanya mengatasi kemampuan “semi-intrasitif” (lingkungan persepsi manusia terbatas pada kebutuhan bilogis demi kelangsungan hidup) dan “transitif naïf” ( kecendrungan menyederhanakan masalah secara berlebihan, nostalgia terhadap masa lalu, tiadanya minat untuk menyelidiki,kerapuhan berargumen, sikap emosional yang kuat, mempraktekan polemic dan bukan dialog). Tetapi justru harus berkembang ke tingkat kesadaran “transitif kritis” yang di tandai secara jelas oleh kematangan menafsirkan masalah,keterangan-keterangan yang bersifat magis di gantikan oleh prinsip-prinsip sebab-akibat, menguji penemuan seseorang lewat criteria keterbukaan kepada perubahan, menghindari penyelewengan-penyelewengan sewaktu memahami masalah dan menghindari prasangka-prasangka sewaktu menganalisis,menolak pemindahan tanggung jawab,menolak peran pasif, mempraktekan dialog dan bukan polemic, menerima yang bukan hanya karena barunya dan secara sehat tidak menolak sesuatu yang lama hanya karena lamanya (pg. 18).

III
Bagaimana pemahaman teoretis itu bisa di pakai sebagai pisau analisa untuk menyiasati peran mahasiswa dalam pentas kehidupan sosial? Sering dikeluhkan bahwa mahasiswa dewasa ini kurang tanggap terhadap persoalan-persoalan kongkrit-kemasyarakatan. Mereka lebih sibuk menambah pengetahuan (kompetensi) ketimbang memiliki pengetahuan plus kepekaan/tanggung jawab sosial. Hal ini, menurut Agus Rachmat Widiyanto mewarnai hamper sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia. Konsekwensinya,mahasiswa akan lebih memilih menjadi orang kaya baru setelah tamat ketimbang pembela masyarakat.
Kalau pengamatan itu benar maka kita kini memasuki satu persoalan serius yang perlu penangan secara dini: bagaimana mahasiswa didampingi agar tidak terdeterminasi oleh “economic orientation” semata-mata,sebagaimana di prihatinkan Agus Rachmat Widiyanto,atau kemampuan adaptifdalam pemahaman Paulo Feire, mengingat mahasiswa memiliki kemampuan transcendental secara ontologism (dalam sejarah peradaban manusia,kemampuan ini mulai secara serius menjadi obyek kajian filsafat manusia sejak sokrates. Manusia menjadi “subyek” atas totalitas realitas ini. Dalam apologia sokrates berpendapat, “Hidup yang tidak dikaji adalah hidup yang tidak layak untuk di hidupi.“ Dalam: Ernst Cassier: pg. 10).
Pertanyaan di atas (agak) sulit di jawab karena mengenai hal-hal yang kongkrit, apa yang idealnya tidak seragam di setiap perguruan tinggi,karena perbedaan tanggapa (tingkat kreativitas manusia) terhadap problem kongkrit-kemasyarakatan. Maka barangkali lebih baik kalau di tawarkan tingkat perkembangan kesadaran tertentu yang mesti di capai mahasiswa dalam perkembangan kesadaran mereka. Asumsinya adalah bahwa tingkat kesadaran mempengaruhi tingkat keterlibatan seseorang terhadap masalah-masalah sosial.
Jean Piaget (dalam: “Spritual kaum muda”. Karangan Charles M. Schelton SJ) ketika berbicara tentang perkembangan kognitif anak berpendapat bahwa mahasiswa (kaum muda) – usia sesuai SLTA—mestinya sudah memasuki tahap “pemikiran formal”. Pada taraf ini,katanya, seseorang sudah mulai mengatasi paradigma berfikir “formal operasional” (formal operational thought). Dalam taraf formal operasional — usia SLTP sampai SLTA—seseorang masih berfikir seluas pengalamannya,meskipun pada taraf ini daya imaginasi sudah mulai berkembang. Di sini seorang anak tidak lagi berfikir secara dualistis dan mengkategorikan realitas secara “hitam-putih” realitas bisa jadi berwarna “abu-abu” ataupun “kelabu”. Tetapi oleh karena kemampuan berfikir apakah punya posibilitas atau potensialitas untuk di pertahankan di masa depan atau tidak kurang bisa di tanggapi.
Di katakana bahwa berkat perkembangan yang kontinyu seseorang mulai meninggalkan tahap pemikiran formal operasional ke tahap pemikiran formal — Piaget sebenarnya masih membedakan tahap pemikiran “ sensori motor” pada usia 2-7 tahun dan tahap “operasional” tahap “ pre operasional” pada usia 2-7 tahun dan tahap “operasional” pada usia 7-12 tahun. Pada tahap pemikiran formal inilah,menurut piaget,seseorang mulai berfikir secara abstrak-hipotetis. Orang, pada taraf ini,tidak akan puas untuk berfikir hanya sebatas pengalaman. Orang sudah bisa berspekulasi secara rasional tentang apa yang mungkin serta derajat potensilitas untuk kemungkinan-kemungkinan itu. Di sini realitas sekarang menempati urutan kedua setelah posibilitas.
Pada tahap pemikiran formal,menurut Piaget, mahasiswa (kaum muda) justru tampil sebagai pembaharu masyarakat. Piaget menulis: “Kita melihat bagaimana orang muda melibatkan diri dalam masyarakat. Mereka melakukan hal-hal itu lewat cita-cita, rencana hidup dan gagasan-gagasan tentang perbaikan sosial-politik” (pg.15). hal ini berkembang secara gradual, di mana berkat pemikiran abstrak-hipotetis mahasiswa (kaum muda) mempersiapkan diri untuk bisa masuk ke dalam dan menyelamatkan masyarakat.
Menarik bahwa sejalan dengan meningkatnya kemampuan berfikir abstrak-hipotetis mahasiswa (kaum muda) mengembangkan pula tanggapan yang afektif terhadap masakah-masalah kemasyarakatan,seperti kemiskinan,kapitalisme,keadilan sosial,agama dan lain-lain. Tentang hal ini Charles M. Schelton SJ berkomentar: “Masalah-masalah kemanusian, keadilan sosial,kebebasan suara hati, pengembangan ilmu dan gagasan terhadap kehidupan efektif orang muda. Mereka bisa menjadi berapi-api dalam membicarakan dan menghadapi nilai-nilai hidup dan perkara-perkara tertentu” (pg. 17-18).
Maka persoalan bahwa mahasiswa dewasa ini lebig menutup diri pada sivitas akademis ketimbang keterlibatan dalam perubahan sosial bisa dikembalikan pada pertanyaan ini: “ Apakah mahasiswa kita memang sudah mencapai tahap pemikiran formal sebagaimana di maksudkan Piaget, atau status mahasiswa menjadi semacam simbol status sosial saja,karena secara de facto mereka berada pada tahap yang lebih rendah?” Pengalaman belajar filsafat di salah satu Sekolah Tinggi Filsafat di Jakarta cukup memberi kami alasan substantive untuk merumuskan pertanyaan ini. Dalam kerangka pengalaman kami itulah pertanyaan berikut ini pun di lontarkan: “ Berapa banyak mahasiswa yang kegiatan perkuliahannya di ikuti dengan studi kepustakaan yang mendalam –tidak berpuas diri pada diktatnya dosen—ataupun melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial teoretis seperti seminar-seminar, diskusi-diskusi dan semacamnya perihal situasi-situasi non-human masyarakat, ataupun aktivitas sosial praktis seperti live-in,bakti sosial, dan sebagainya.
Titik urgensi dari uraian di atas terletak pada kenyataan bahwa sudah waktunya kita mewujudkan “ universitas dengan seluruh aktivitasnya yang bebas dan ‘ research based’ untuk mengembangkan ilmu pengetahuan fdan kearifan hidup yang bernilai universal dan humanistic”, sebagaimana di kemukakan Prof. Soetandyo Wignjosoebroto (Kompas 11/1/1995).Cita-cita ini menurut soetandyo harus di mulai dengan mengembalikan eksistensi universitas dari “ kepentingan kolonialis” (kecendrungan mendinaskan universitas-universitas sebagai lembaga pewawrisan ajaran dan kemahiran supaya mahasiswa nantinya menjadi pegawai pemerintah, sebagaimana yang pernah terjadi dengan perguruan tinggi kita selama zaman kolonial Belanda, yang kecendrungan sampai hari ini muncul dalam tangan-tangan politisi dan birokrat) kepada eksistensi universitas dalam artinya yang otentik seloaku lembaga yang otonom dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang berorientasi kepada kepentingan kemanusiaan universal.
Apakah tinjauan yang jauh dari lengkap di atas bisa dipakai untuk menyiasati perwujudan cita-cita sebagaimana diungkapkan Prof. Soetandyo Wignjosoebroto itu? Sebagai “animak symbolicum” kita butuh refleksi dan dialog selanjutnya.[]

Daftar Pusataka
Schelton SJ, Charles M. Spiritualitas Kaum Muda.Yogyakarta: Kanisius, 1990.
Cassirer, Ernest. Manusia dan Kebudayaan: Sebuah Esai tentang manusia. Jakarta: Gramedia Pustakan Utama, 1984.
Freire, Paulo. Pendidikan Sebagai Praktik Pembebasan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1984.
Mangunwijaya, Y.B. “Pendidikan Non-Formal Pendidikan Kaum Dina-Lemah-Miskin”. Dalam: Mencari Arah Masa Depan Pengembangan Karya Pendidikan Katolik Indonesia. Jakarta: LPSS-KWI, No. 28.
Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila. Jilid III. Jakarta: CLC, 1991.
Kompas, 11/8/1992
Kompas, 29/9/1994
Kompas, 11/1/1995

Satu pemikiran pada “MAHASISWA DAN KEPEKAAN SOSIAL

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s