SUMBANGAN FILSAFAT MORAL BAGI STUDI DAN PENGEMBANGAN HUKUM

Sebuah Catatan Awal[1]

Oleh Yeremias Jena 

(Atma Jaya Center for Ethical Deveopment/Fakultas Kedokteran Atma Jaya Jakarta)

Catatan: Ketika membuka kembali file-file tulisan, saya menemukan karangan ini, dan saya pikir baik juga kalau saya sharekan. Karangan ini sebetulnya adalah presentasi saya tahun 2006, waktu itu saya melamar posisi dosen tetap di Fakultas Hukum, Unika Atma Jaya. Sayangnya, dalam tes itu saya dinyatakan tidak lulus. Alasannya, mereka membutuhkan seorang dosen etika, tetapi kalau bisa S-1 hukum dan S-2 filsafat supaya bisa mengajar baik hukum maupun etika. Saya sendiri waktu itu memang S-1 filsafat dan sedang S-2 filsafat, jadi tidak lulus dari segi kriteria itu. 

Terlepas dari tes itu, substansi karangan ini mestinya masih menarik. Semoga para pembaca bisa menangkap sesuatu yang berguna setelah membaca karangan ini. Terima kasih

PENDAHULUAN

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk menjawab pertanyaan, “Apa yang dapat disumbangkan filsafat moral bagi studi hukum di Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta? Saya menjawab pertanyaan ini dengan mendeskripsikan pertama, kuliah etika umum di fakultas hukum dan usulan pengembangannya. Kedua, menggagas sebuah hukum yang baik. Di sini tesis yang akan dikembangkan adalah bahwa hukum yang baik adalah hukum yang tidak menelanjangi prinsip-prinsip moral dari isi atau kandungannya, bukan dengan mengoperasikan hukum kodrat tetapi dengan menggagas pembentukan atau penyusunan hukum yang fair dan imparsial. Ketiga, sebagai penutup saya akan menegaskan kembali apa yang sudah dikemukakan sebelumnya dan mengusulkan apa yang harus saya lakukan seandainya saya diterima menjadi dosen tetap etika di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Atamajaya, Jakarta.

KULIAH ETIKA UMUM DI FAKULTAS HUKUM

Memasukkan mata kuliah etika dasar atau etika umum sebagai salah satu mata kuliah wajib di Fakultas Hukum, menurut saya, adalah pilihan cerdas yang didasarkan pada asumsi bahwa prinsip-prinsip moral dasar yang dipelajari mahasiswa akan sangat bermanfaat, baik bagi seorang praktisi hukum, maupun masyarakat pada umumnya. Demikianlah, materi kuliah seputar hati nurani, kebebasan dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, serta beberapa teori etika dasar seperti hedonisme, eudaimonisme, utilitarisme atau deontologi yang menjadi materi ajar kuliah etika dasar dapat membantu mahasiswa memilih sikap etis yang tepat dalam menghadapi masalah-masalah hukum dan penegakan keadilan.

Ada dua pengamatan awal yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip moral dasar dapat membantu mahasiswa memiliki sikap yang tepat terhadap masalah-masalah hukum. Pertama, sebagaimana ditegaskan dalam sumpah seorang advokat[2] dan syarat-syarat menjadi seorang advokat,[3] nilai-nilai moral dasar seperti hati nurani, kebebasan dan tanggung jawab atau keberpihakan pada etika keutamaan akan sangat menolong mahasiswa melakukan semacam discretio dan memilih sikap yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral.

Kedua, catatan kritis banyak pihak terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia yang lebih mengedepankan aspek formal-legal hukum di atas keadilan menegaskan bahwa hukum positif tidak sekadar aturan-aturan tertulis yang harus ditegakkan karena sudah diundangkan, tidak peduli apakah ada prinsip-prinsip moral dasar tertentu yang dilanggar atau tidak, menjadi contoh betapa hukum mau ditelanjangi dari nilai-nilai moral yang menyertainya. Di sini kita tidak boleh lupa bahwa prinsip hukum tidak hanya pasti dalam arti equality before the law dan pelaksanaannya tetapi juga proses penyusunan dan pelaksanaan yang harus adil persis menegaskan pentingnya nilai-nilai moral dasar dalam penegakan hukum.

Meskipun demikian, tiga catatan harus diperhatikan dalam pengajaran mata kuliah Etika Dasar di Fakultas Hukum. Pertama, memang para filsuf moral tidak memaksudkan pengajaran etika sebagai pembeberan panduan/dasar-dasar atau patokan untuk hidup praktis sehari-hari. Bahwa etika sebagai filsafat moral akan memampukan mahasiswa memiliki sikap-sikap kritis dan mempertanyakan prinsip-prinsip moral yang berlaku atau diterima masyarakat dewasa ini. Tetapi, menurut hemat saya, pengajaran etika di Fakultas Hukum tidak bisa melulu bersifat deskriptif dan bebas nilai, justeru karena mahasiswa hukum tidak bermaksud menjadi filsuf moral. Mahasiswa ingin memperoleh pandangan-pandangan moral dasar tertentu yang dapat membantu mereka bersikap secara tepat dan benar terhadap masalah-masalah hukum dan moral. Karena itu, penekanan pada nilai-nilai moral dasar tertentu yang dinilai unggul bukan melecehkan hakikat filsafat moral itu sendiri, tetapi justeru memperkayanya. Di sinilah, menurut saya, visi, misa dan fundamental option yang dimiliki Universitas Atmajaya, Jakarta dapat memengaruhi penggarisbawahan atau penekanan nilai-nilai moral dasar adiluhung tersebut.

Kedua, sebagai konsekuensi, pembelajaran etika dasar di Fakultas Hukum tidak bisa tidak memerhatikan pembentukan karakter atau watak. Ada bahaya kalau teori-teori etika dasar tertentu yang berbeda-beda ajarannya diajarkan kepada mahasiswa tanpa menunjukkan kelemahan-kelemahan dari teori-teori tersebut. Pembentukan karakter individu terjadi ketika mahasiswa memahami bahwa teori etika tertentu adalah salah atau bahwa teori-teori etika lainnya boleh diterima tetapi dengan catatan harus diperbaiki menjadi teori yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai fondamen justifikasi tindakan moral. Tentu sikap kritis terhadap pandangan moral apapun harus tetap ada dan dipertahankan setiap individu moral. Dalam hal ini, pembentukan karakter bisa melalui pemerkuatan atau peneguhan sikap-sikap moral dasar yang selama ini ada dan telah menjadi fondamen justifikasi perilaku moral individu atau mengoreksi sikap-sikap moral dasar yang selama ini diterima dan dipertahankan secara keliru.

MENGGAGAS SEBUAH HUKUM YANG BAIK

Deskripsi di atas secara implisit sebetulnya menegaskan bahwa ada hubungan antara moralitas dan hukum. Tentu saja penegasan ini hanyalah salah satu pendekatan yang ada yang menggarisbawahi posisi para pendukung hukum kodrat. Tidak boleh dilupakan bahwa ada posisi lain yang digagas oleh para filsuf hukum seperti John Austin, yakni posisi hukum yang menekankan pemisahan (separasi) antara ranah hukum dan ranah moral. “Keberadaan hukum berbeda dari kebaikan atau keburukan hukum, “demikian John Austin.[4] Atau pandangan yang menegaskan bahwa “Law and ethics seem like a couple who cannot live together or apart, and seem destined to accept their continual squabbles along with, one hopes, eventual compromise.”[5]

Demikianlah, mengajarkan nilai-nilai moral dasar kepada mahasiswa dan membentuk karakter-karakter moral tertentu sehingga mereka memiliki sikap dan perilaku moral yang tepat membawa kita kepada mengafirmasi adanya hubungan antara moralitas dan hukum. Meskipun posisi tidak adanya hubungan antara moralitas dan hukum masih memiliki pengikut sampai sekarang, umumnya diterima bahwa nilai-nilai moral tidak bisa ditelanjangi begitu saja dari hukum.  Norma-norma moral dan hukum tetap menjadi “suami istri” yang akur, yang menerima percekcokan bukan sebagai alasan perceraian, tetapi sebagai bagian dari dinamika hubungan mereka sendiri. Pertanyaannya, bagaimana hubungan ini dapat dijelaskan?

Pertama, harus diakui bahwa menelanjangi nilai-nilai moral dari hukum akan menempatkan hukum sebagai aturan-aturan bagi tindakan atau perilaku sosial yang keberlakuannya pasti. Hukum semacam ini tentu saja akan sangat jelas orientasinya dan karena itu akan memudahkan kerja para penegak hukum. Aturan-aturan hukum dalam konteks ini sama saja dengan manual atau petunjuk mengoperasikan sesuatu. Para penegak hukum tidak akan mempertimbangkan hal-hal lainnya dalam mengambil putusan-putusan hukum tertentu di luar rumusan hukum yang ada.

Memihaki posisi ini akan menempatkan seseorang pada sikap melulu formal-legalistis, yakni sikap yang mementingkan penegakan suatu aturan hukum tanpa pertimbangan-pertimbangan lainnya di luar materi hukum. Di sini para penegak hukum memakai “kaca mata kuda” untuk menjatuhkan putusan-putusan hukum tidak peduli apakah putusan tersebut melanggar rasa keadilan atau tidak. Para penegak hukum yang pro pemisahan moralitas dari hukum lupa bahwa hukum yang melulu formal dan legalistis baru memenuhi salah satu dari dua hakikat hukum itu sendiri, yakni masala kepastian hukum (kepastian orientasi, kepastian putusan karena mengacu pada aturan-aturan hukum yang perumusannya lugas dan tidak multitafsir serta equality before the law). Mereka lupa bahwa keadilan adalah bagian hakiki dari hukum yang harus dijunjung tinggi.[6]

Kedua, menerima adanya nilai-nilai moral dalam hukum tidak secara otomatis berarti menerima begitu saja posisi hukum kodrat (natural law). Mengoperasikan prinsip-prinsip hukum kodrat dalam hukum positif justru dapat menggusur kepastian hukum itu sendiri, dan itu berarti kita kembali ke posisi positivisme hukum.[7] Prinsip-prinsip moral dalam hukum tidak dipahami dalam arti mengoperasikan prinsip-prinsip tersebut secara prosedural dalam pengambilan suatu putusan hukum.[8] Posisi yang harus diambil barangkali sesuai konsep David Richards mengenai “stingy natural law”.[9] Yang dimaksud adalah bahwa keyakinan-keyakinan moral masyarakat memengaruhi hukum yang diproduksi masyarakat tersebut, sehingga menelanjangi prinsip-prinsip moral dari hukum sama saja dengan mengingkari keyakinan-keyakinan moral masyarakat itu sendiri.

Ketiga, menegaskan pentingnya memelihara dan menghormati keyakinan-keyakinan moral masyarakat dalam hukum positif inilah yang sekarang justru menandai krisis penegakan hukum di Indonesia. Kita menyaksikan bahwa ada tendensi kelompok mayoritas masyarakat yang ingin mendesakkan prinsip-prinsip moralnya ke dalam proses penyusunan dan penetapan hukum positif sebegitu rupa sehingga meminggirkan atau menomorduakan kepentingan-kepentingan kelompok minoritas. Protes terhadap RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) yang marak terjadi belakangan ini menunjukkan tendensi tirani moralitas mayoritas masyarakat tersebut. Karena itu, membiarkan hal ini terjadi tidak hanya akan merugikan kepentingan-kepentingan kaum minoritas, tetapi juga mengabaikan kepastian hukum itu sendiri.

Sepertinya kita lupa bahwa hukum juga harus adil. Keadilan hukum tidak sekadar pelaksanaannya yang sesuai dengan keyakinan-keyakinan moral masyarakat, tetapi juga proses perumusannya yang adil. Proses perumusan sebuah hukum atau undang-undang di Indonesia sudah sesuai (secara prosedur-formal) dengan ketentuan ketatanegaraan yang berlaku. Yang sering dilupakan adalah bahwa kepentingan-kepentingan kelompok mayoritas (ideologi, ajaran dan moral agama) seringkali sangat mendominasi dan mewarnai produk hukum tersebut. Di sinilah, menurut saya, etika—terutama filsafat hukum—dapat menyumbang gagasan bagi proses penyusunan suatu peraturan atau hukum yang fair.

Dua prinsip prosedural yang dapat disumbangkan etika bagi proses penyusunan suatu hukum atau perundang-undangan adalah prinsip fairness sebagaimana  dikemukakan John Rawls[10] atau gagasan imparsialitas[11] sebagaimana dikembangkan pengikut etika utilitarisme. Mengoreksi pandangan kaum liberal mengenai veil of ignorance dalam penyusunan sebuah hukum atau undang-undang dan mengawinkannya dengan prinsip imparsialitas dapat membantu melahirkan suatu hukum atau undang-undang yang tidak hanya pasti, tetapi juga adil.

PENUTUP

Pada bagian pertama tulisan ini saya sebetulnya mau menegaskan bahwa pengajaran etika di Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya, Jakarta adalah sebuah pilihan yang cerdas, dengan catatan bahwa cara pandang atau mind-set pengajaran etika harus berubah dari sekadar bersifat deskriptif kepada kepentingan pembentukan watak atau karakter individu yang bermoral.

Sementara itu, pada bagian kedua saya menegaskan bahwa pilihan mengajarkan etika di Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya, Jakarta menunjukkan keberpihakan kita pada posisi adanya hubungan antara etika dan hukum. Keberpihakan tersebut pertama-tama memang sesuai dengan tren pemikrian etika dan hukum dewasa ini, yang melihat bahwa suatu hukum atau aturan hidup bersama tidak mungkin tidak mencerminkan keyakinan-keyakinan moral masyarakat pendukungnya. Keyakinan ini juga yang membawa saya memotret krisis hukum yang terjadi di negeri ini seraya mengusulkan jalan pemecahannya.

Dengan pemikiran-pemikiran ini saya ingin menegaskan bahwa pertama, tidaklah keliru kalau Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya, Jakarta mempekerjakan seorang dosen etika mengingat sumbangan penting yang dapat diberikan etika bagi studi dan pengembangan hukum. Saya merasa terhormat kalau diberi kepercayaan memikul tanggung jawab teramat besar ini.

Kedua, pengajaran etika di Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya, Jakarta ke depan hendaknya tidak semata-mata difokuskan pada etika dasar. Filsafat hukum dan etika profesi hukum akan menjadi mata kuliah-mata kuliah yang menarik untuk dikembangkan. Selain itu, memelajari secara khusus pemikiran-pemikiran filsafat hukum dalam sebuah kuliah kapita selekta juga dapat membantu mahasiswa berkembang secara intelektual dan moral.

Pada akhirnya saya mengimpikan pengajaran dan pengembangan mata kuliah-mata kuliah etika di Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya, Jakarta berbasiskan Information Technology (IT).  Dengan itu kita dapat menjadi institusi terdepan yang mengahasilkan calon-calon penegak hukum yang smart (cerdas dan terampil) dan good (memiliki karakter moral yang baik). Keterampilan-keterampilan saya yang lain sebagai editor buku akan sangat membantu penerbitan buku-buku di fakultas ini.[]

DAFTAR PUSTAKA

Ata Ujan, Andre, Keadilan dan Demokrasi. Telaah Filsafat Politik John Rawls, Kanisius, Yogyakarta, 2001

Bertens, K., Etika, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001 (cetakan keenam).

Dworkin, R.M. (Ed.), The Philosophy of Law, Oxford Univ. Press, 1977.

Held, Virginia, Etika Moral, Erlangga, Jakarta, 1991. Hlm 120.

Herrera, C.D, How Are Law and Ethics Related? Dalam: http://www-hasc.usc.edu/ ~mbernste/tae.ethics&law.herrera.html,

Kode Etik Advokat Indonesia.

Magnis-Suseno, Franz, Etika Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991

Rawls, John, A Theory of Justice, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1971.

Singer, Peter, The Expanding Circle: Ethics and Sociobiology, New American Library, NY, 1981.

Sumaryono, E., Etika Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 2002.

UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.


END NOTES

[1] Disampaikan dalam wawancara menjadi dosen tetap etika di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta, 9 Mei 2006.

[2] UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pasal 4 ayat 2.

[3] UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat , pasal 3 ayat 1 i. Ayat ini menegaskan bahwa seorang advokat harus “berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi.

[4] Dikutip dari Virginia Held, Etika Moral, Erlangga, Jakarta, 1991. Hlm 120.  Bdk. E. Sumaryono, Etika Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 2002. Hlm. 187-189.

[5] C.D Herrera, How Are Law and Ethics Related? Dalam: http://www-hasc.usc.edu/ ~mbernste/tae.ethics&law.herrera.html, hlm. 4. “Hukum dan etika tampak seperti sepasang suami istri yang hidup terpisah, dan tampaknya ditakdirkan untuk menerima percekcokan abadi mereka, salah satunya berharap, pada akhirnya ada kompromi.”

[6] Mengenai dua ciri dasar hokum, yakni kepastian dan keadilan hokum, lihat buku karangan Franz Magnis-Suseno, Etika Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991. Hlm. 79-84.

[7] Ibid, hlm. 95-100.

[8] Virginia Held, Op.cit., Hlm. 120.

[9] Ibid

[10] Lih. John Rawls, A Theory of Justice, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1971. Bdk. Andre Ata Ujan, Keadilan dan Demokrasi. Telaah Filsafat Politik John Rawls, Kanisius, Yogyakarta, 2001.

[11] Lih. misalnya pemikiran Peter Singer, The Expanding Circle: Ethics and Sociobiology, New American Library, NY, 1981.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s