Ketika Artis Menyerbu Senayan

         Pro dan kontra artis (calon) anggota dewan terus bermunculan menjelang Pemilu 2014. Suara Pembaruan edisi Minggu, 25 April–1 Mei 2013 mewartakan alasan para artis memilih jadi anggota dewan. Konon mereka termotivasi untuk memajukan kepentingan negara. Masalahnya, mengapa publik bersikap skeptis terhadap kiprah politik para artis?

          Mereka yang pro berpendapat bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional yang sama untuk duduk dalam pemerintahan. Alasan lainnya, tidak semua artis yang pernah jadi anggota parlemen berkinerja buruk, karena itu kiprah politik mereka tidak bisa digeneralisasi begitu saja.

          Pihak yang menentang kiprah politik para artis melihat bahwa perekrutan artis adalah bukti kemalasan partai politik mempersiapkan kader-kader yang mumpuni untuk menduduki jabatan publik. Partai politik hanya mengutamakan kepentingan pragmatis pendulangan suara di mana popularitas artis dapat menjadi faktor pendongkraknya.

          Jika hak konstitusional dijadikan sebagai alasan pembenar kiprah artis di dunia politik, pertanyaan yang harus diajukan bukan apakah artis pantas menjadi wakil rakyat, tetapi sejauh mana mereka mempersiapkan diri untuk menduduki jabatan yang terhormat itu? Pertanyaan ini menyinggung dua hal mendasar, yakni masalah kompetensi dan stamina politik.

Kompetensi

          Setiap warga negara berhak memilih dan dipilih untuk duduk dalam pemerintahan (pasal 28D, ayat 3 UUD 1945). Masalahnya, apakah semua warga negara memiliki kompetensi yang dibutuhkan bagi jabatan publik? Kompetensilah yang kemudian menjadi faktor penentunya.

          Kompetensi jangan direduksi kepada pencapaian akademis semata, karena dia meliputi pula integritas moral serta rekam jejak yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa artis calon anggota dewan bahkan sudah berani menyebut komisi tertentu di DPR yang akan dimasukinya. Ini fenomena yang baik yang harus dibaca sebagai penegasan minat dan kepakaran sekaligus lokus bagi pengujian publik. Adalah hal yang baik jika ada artis meminati masalah pendidikan, hukum, pertahanan dan keamanan, kebudayaan dan sebagainya.

          Bagi publik, minat ini seharusnya juga penegasan akan kompetensi seseorang dalam mengelola dan memecahkan masalah-masalah sosial. Dan itu seharusnya bisa diuji secara publik. Tentang hal ini, media massa sebenarnya bisa berperan dalam pengujian kepakaran para calon anggota legislatif, misalnya dengan meminta mereka menanggapi dan memberi solusi atas suatu masalah sosial. Sebagai indikasi awal, cara mereka menanggapi masalah dan memberi solusi dapat menjadi pintu masuk untuk mengukur kemampuan seorang calon anggota dewan. Dengan cara demikian, masyarakat bisa dididik dan dipersiapkan untuk memilih para wakilnya yang tepat.

          Integritas moral seharusnya juga menjadi bagian tak-terpisahkan dari kompetensi. Artis yang memiliki kehidupan rumah tangga yang buruk, pernah bermasalah secara hukum, atau eks pecandu narkoba sebaiknya tidak mewakili rakyat di Senayan. Hal terakhir ini terdengar sangat paternalistik karena kita memosisikan para pejabat publik sebagai figur yang diguguh dan ditiru. Dalam konteks Indonesia, paternalisme politik masih relevan persis ketika sebagian masyarakatnya belum mampu membedakan realitas sinetron dan realitas nyata (Ariel Heryanto: 2008). Ketidakmampuan membedakan kehidupan nyata dari peran teatrikal dan sinetron hanya akan menumpulkan sikap kritis dan menerima begitu saja kinerja buruk para anggota dewan hanya karena mereka adalah tokoh yang diidolakan dalam dunia peran.

Stamina Politik

          Memperjuangkan kepentingan rakyat selama lima tahun membutuhkan stamina yang berbeda dengan shooting film kejar tayang. Karena itu, pilihan mundur dari dunia hiburan begitu terpilih jadi anggota dewan belumlah cukup. Stamina politik berhubungan dengan kegigihan memperjuangkan nasib rakyat. “Gigih”, “tekun”, “ulet”, dan “pantang menyerah” adalah watak politik unggulan yang kita butuhkan di hadapan citra para pemimpin yang mudah menyerah dan gampang berkompromi pada kemahakuasaan uang dan kenyamanan materi.

          Stamina politik, dengan demikian, adalah watak moral anggota dewan yang tidak mudah berkompromi pada kediktatoran mayoritas melalui mekanisme voting persis ketika rasa keadilan dan hak-hak dasar warga negara masih terabaikan. Stamina politik juga berhubungan dengan sikap mempertahankan idealisme politik demi kemaslahatan masyarakat vis-a-vis kontrol fraksi dan partai politik tempatnya berasal. Dalam arti itu, stamina politik adalah keberanian moral untuk bersikap benar di hadapan segala bentuk kezaliman dan tipu muslihat. Memiliki keberanian moral di tengah lautan kemerosotan moral politik mengandaikan stamina politik yang prima, dan ini tidak akan mudah dipertahankan oleh seorang petualang politik.

          Di atas kedua pilar inilah – kompetensi dan stamina politik – seorang artis calon anggota dewan mengevaluasi diri. Kejujuran mengenal diri diharapkan menjadi kewajiban moral yang mendorong seseorang mencalonkan diri atau memaksanya mengurungkan niat karena absennya kompetensi dan stamina politik. Di atas pilar ini pula kita meneropong, menemukan, dan menimbang caleg artis mana yang memang pantas mewakili kita. Masalahnya bukan apakah mereka pantas menjadi anggota dewan, tetapi sejauh mana mereka mempersiapkan diri dengan kompetensi dan stamina politik demi memperjuangkan masyarakat.[]

Pernah dimuat di Harian Suara Pembaruan,  4 Mei 2013.

5 pemikiran pada “Ketika Artis Menyerbu Senayan

  1. Sebastian menyatakan prihatin karena sekarang ketidakhadiran anggota DPR semakin tinggi dalam persidangan. Bahkan, mereka terkesan tidak peduli lagi dengan tugas sebagai anggota dewan. Sanksi bagi yang tidak hadir tiga kali berturut-turut harus diberikan lebih tegas dan keras. Misalnya, tidak boleh lagi dicalonkan pada pemilu mendatang.

    1. Bisa begitu. Setuju. Nah, sekarang tinggal bagaimana komitmen politik kita. Ini kan harus diwujudkan dalam bentuk peraturan tertentu. Masalahnya, beranikah DPR membuat peraturan yang memberatkan diri mereka sendiri?

      1. Setuju. Mungkin kita butuh aturan main tertentu. Tapi tampaknya ini akan sulit, karena menghambat hak demokratis orang. Yang lebih tepat mungkin mengusahakan pendidikan politik yang memadai bagi mereka. Apakah negara bisa memainkan peran ini?

  2. Javanews.co, Jakarta – Para artis atau selebritas punya hak politik yang sama dengan warga negara lainnya, termasuk memilih dan dipilih sebagai calon anggota legislatif dalam Pemilihan Umum.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s