MEDIA MASSA MERAMPAS KESADARAN PUBLIK

Tanpa disadari, kesadaran publik sebenarnya sedang diintrusi oleh wacana yang sedang berkembang (atau dikembangkan/diskenariokan) oleh Partai Demokrat (PD). Menurut saya, ini karena peran media massa yang memberikan porsi terlalu besar dalam memberitakan kekisruhan yang terjadi di dalam tubuh PD ketika Presiden SBY turun gunung untuk “menyelamatkan” partai yang didirikannya itu dari kehancuran. Saya menggunakan kata “intrusi” dalam artinya yang harafiah sebagaimana dipahami dalam konteks hukum sebagai “an illegal act of entering, seizing, or taking possesion of another’s property”. Dari makna harafiah sebagaimana saya kutip dari http://dictionary.reference.com/browse/intrusion inilah saya kemudian menafsirkan apa yang sesungguhnya terjadi dalam “intrusi kesadaran publik”.

Pertama, pemberitaan media massa – terutama media elektronik karena memiliki jaringan yang sangat luas seantero Nusantara – mengenai kisruh di dalam tubuh PD memang masuk dan menguasai kesadaran publik dewasa ini. Harian Kompas mencatat trending topik pemberitaan mengenai SBY, Anas Urbaningrum, Partai Demokrat dan semua kisruh di dalam tubuh partai itu yang mencapai ribuan bahkan belasan ribu twitt dan retwitt atau komentar dan sebagainya (Kompas, 16/2/2013). Tetapi bukankah itu sah-sah saja? Ya, saya kira demikian. Tetapi dari perspektif hak publik mengakses berita yang bervariasi dalam arti mengkover berbagai isu lainnya yang berkenan dengan kemaslahatan hidup orang banyak, kita dapat mengatakan bahwa porsi pemberitaan mengenai kisruh di PD adalah berlebihan.

Dalam arti itulah saya berkesimpulan bahwa intrusi pemberitaan mengenai kekisruhan di PD yang menguasai kesadaran publik bersifat ilegal. Jadi, tindakan menguasai kesadaran publik itu adalah tindakan yang ilegal. Jika tafsir saya ini benar, maka sebetulnya kita bisa memprotes keterlibatan berlebihan Presiden SBY dalam mengurus PD. Bayangkan saja bahwa kekisruhan ini baru akan berakhir 2-3 bulan ke depan, lalu diikuti dengan upaya konsolidasi partai menjelang Pemilu 2014 yang menuntut para petinggi dan pengurus partai semakin gencar turun ke daerah pemilihan, lalu kapankah SBY mengurus negara ini?

Kedua, “intrusi ilegal” atas kesadaran publik itu lalu menjadi “taking possesion of another’s property” alias “mengambil secara ilegal milik atau kekayaan orang lain. Hak atau kekayaan masyarakat yang manakah yang dirampas oleh intrusi berita kekisruhan di PD tersebut? Saya yakin kita semua sepakat bahwa hak atas informasi adalalah bagian integral dari hak asasi manusia. Dalam arti itu, adalah ketinggalan zaman kalau kita menghalang-halangi atau melarang akses masyarakat atas informasi. Pertanyaannya, hak atas informasi yang mana? Apakah semua informasi? Apakah informasi berupa berita yang disusupi kepentingan politik? Apakah informasi dari media massa yang afiliasi politiknya sudah jelas, karena pemilik media tersebut memiliki partai politik tertentu?

Di sinilah hak atas informasi menghadapi tantang serius. Saya sependapat dengan sebagian analis sosial yang mengatakan bahwa hak atas informasi harus dipahami sebagai hak mengakses informasi yang beragam. Alasannya, bagi masyarakat kebanyakan, menyimak atau memahami informasi yang bervariasi itu akan sangat menentukan kemampuan mereka dalam meningkatkan apa yang oleh Amartya Sen disebut sebagai kapabilitas. Sekadar contoh dapat diberikan. Misalnya, masyarakat di suatu daerah yang bermata pencarian ganda (bertani dan nelayan) sedang menanti datangnya musim tanam. Tetapi hujan tidak juga kunjung tiba. Para ahli sebetulnya sudah memprediksi bahwa hujan tahun ini akan sangat berkurang, sehingga kemungkinan besar para petani akan gagal panen jika mereka memaksa diri untuk menanami sawah atau kebun mereka. Jika informasi ini tidak diberitakan media massa karena media massa lebih senang memberitakan kekisruhan politik, masyarakat di daerah tersebut akan mengalami kerugian. Mereka seharusnya tahu bahwa tahun ini mereka tidak bisa menanami kebun atau sawah mereka. Pengetahuan semacam ini yang kemudian mendorong mereka memutuskan untuk fokus sebagai nelayan daripada menunggu datangnya musim tanam.

Contoh ini menjelaskan secara gamblang apa yang Amartya Sen maksudkan dengan kapabilitas. Akses kepada informasi yan bervariasi dan mendidik akan memampukan masyarakat meningkatkan kemampuannya dalam merancang dan mengelola hidupnya. Kemampuan ini pada akhirnya akan membantu masyarakat mensejahterakan dirinya sendiri karena sanggup mengambil keputusan-keputusan penting menyangkut nasib dan masa depan hidupnya sendiri.

Kembali ke maksud awal tulisan saya. Ketika saya mengatakan bahwa pemberitaan media massa – terutama media elektronik – mengenai kisruh di tubuh PD adalah sebuah intrusi ke dalam kesadaran publik, yang saya maksudkan adalah penguasaan kesadaran masyarakat secara masif sebegitu rupa sehingga masyarakat tidak punya pilihan lain selain menyimak pemberitaan semacam itu. Kalau pun ada pilihan lain, pilihan itu toh sekarang terbatas pada gosip para artis, narkoba yang melibatkan artis, dan kemudian memutar-mutar kembali ke keterlibatan pemilik media massa dalam partai politik.

Barangkali aksi tidak menonton TV atau tidak membaca berita koran dapat menjadi solusi, tetapi sampai kapan aksi ini bisa bertahan ketika masyarakat umumnya sudah menganggap berita sebagai bagian integral dari keseharian hidupnya? Mungkin Anda punya solusi lain.[]

Satu pemikiran pada “MEDIA MASSA MERAMPAS KESADARAN PUBLIK

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s