Bolehkah Dokter menolak merawat Pasien?

Yeremias Jena, M.Hum, M.Sc
Departemen Etika,
Fakultas Kedokteran, Unika Atma Jaya Jakarta

(Email: yeremias.jena@gmail.com)

KASUS

Dokter A sedang mengobati pasien K yang mengeluh mengalami sakit kepala, 3 bulan sakit perut dan tidak bisa tidur. Pasien K sudah sering berobat ke dokter A dan merasa perubahan yang terjadi sangat sedikit. Dokter A kemudian merujuk pasien K ke dokter spesialis. Setelah beberapa kali ditangani dokter spesialis, pasien K kembali lagi ke dokter A dengan alasan dokter spesialis suka marah dan tidak ramah. Tetapi dokter A menolak merawat pasien K.

LEARNING OBJECTIVES (LO)
Setelah diskusi ini, mahasiswa diharapkan mampu:

  1. menjelaskan apakah dibenarkan secara etis dokter menolak merawat pasien;
  2. menjelaskan konsekukensi etis dari sikap dokter menolak merawat pasien.

PEMBAHASAN
Empat Syarat Menolak Pasien

Umumnya dokter merasa “terpaksa” memutuskan hubungan relasional dengan pasien karena beberapa alasan (1) pasien gagal/tidak dapat membayar jasa pelayanan. (2) Pasien tidak memenuhi janji ketemu atau pasien tidak meminum obat yang sudah direkomendasikan. (3) Pasien mencari penanganan/pengobatan terhadap hal/masalah penyakit yang secara moral atau religius melawan atau bertentangan dengan kesadaran moral dokter. (4) Pasien mengidap penyakit yang menular (communicable disease).

Apakah dengan demikian, jika syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi, dokter dengan serta-merta dapat menolak pasien? Dokter tidak bisa serta-merta menolak pasien meskipun kondisi-kondisi yang dipersyaratkan di atas sudah dipenuhi. Ada pertimbangan-pertimbangan legal-formal yang harus dipenuhi. Jadi, pengakhiran hubungan itu tidak terjadi secara sewenang-wenang atau secara otomatis. Pengakhiran hubungan itu harus diputuskan dengan memperhatikan kondisi-kondisi yang perlu (necessary condition) seperti dikatakan di atas, tetapi kondisi-kondisi tersebut bukanlah kondisi-kondisi yang memadai (sufficient condition), karena masih harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu tempat.

Memang setiap negara dan kebudayaan memiliki ketentuan yang berbeda dalam mengatur bagaimana pengakhiran suatu relasi dokter-pasien. Meskipun demikian, hukum umum mengatakan bahwa seorang dokter tidak memiliki kewajiban untuk merawat pasien sejauh tidak pernah ada atau tidak pernah terbentuk relasi dokter-pasien. Inilah yang dikenal dengan nama “no duty rule” yang kemudian diperluas kepada hak dokter untuk menolak merawat pasien yang sedang membutuhkan sejauh sebelumnya tidak ada relasi yang terbentuk antara dokter-pasien. Dari perspektif legal, para dokter bebas membatalkan perawatan kepada pasien dalam kondisi di mana relasi dokter-pasien tidak akan mungkin terjadi atau terbentuk. Hubungan dokter-pasien itu terbentuk entah melalui ekspresi verbal maupun diimplikasikan.

Ketika dokter mulai pertama kali merawat (menengok) pasien, relasi dokter-pasien pun terbentuk. Relasi itu pun dapat terbentuk secara implikatif, bahkan ketika tidak ada kontak secara langsung antara dokter dengan pasien. Misalnya, jika dokter sudah sepakat untuk merawat pasien untuk situasi khusus dan menjadwal pemeriksaan tetapi pasien tidak memenuhi jadwal tersebut, relasi dokter-pasien tetap ada. Atau, relasi dokter-pasien tetap ada jika dokter yang melakukan perawatan primer terhadap pasien Health Maintenance Organization (HMO) merujuk pasien kepada seorang dokter yang berpartisipasi dalam HMO dan dokter spesialis tersebut menjadwal perawatan denga pasien.

Begitu hubungan dokter-pasien terjalin, ketentuan umum menegaskan bahwa dokter memiliki tanggung jawab untuk terus memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sampai hubungan tersebut diakhiri berdasarkan (1) persetujuan bersama antara dokter dengan pasien; (2) pasien meninggalkan dokter; (3) pelayanan dokter memang tidak dibutuhkan lagi; (4) dokter mengakhiri secara wajar hubungannya dengan pasien. Berbagai ketentuan hukum, termasuk peraturan yang mengatur pelayanan darurat (emergency care) yang diberikan oleh rumah sakit dan hukum-hukum antidiskriminasi, juga pembatasan-pembatasan etis tertentu, membatasi secara signifikan kemampuan dokter dalam mengakhiri hubungan dengan pasien. Dengan kata lain, dokter tidak serta merta mengakhiri hubungan dengan pasien.

Dua contoh dari konteks Amerika Serikat dapat disebutkan. Pertama, Kongres AS mengisukan apa yang disebut sebagai Medical Treatment and Active Labor Act (EMTALA) sebagai jawaban terhadap tindakan rumah sakit dalam menolak merawat pasien karena alasan pasien tidak mampu membayar jasa pelayanan kesehatan. Bagi EMTALA, kebijakan rumah sakit dalam menolak merawat pasien karena alasan ini justru menempatkan pasien dalam kondisi yang semakin rentan. Karena itu, EMTALA mewajibkan rumah sakit dan para dokternya untuk menyediakan medical screening examinations dan medical stabilization bagi semua orang yang membutuhkan pelayanan darurat (emergency care), tidak peduli apakah individu mampu membayar atau tidak. Di bawah EMTALA, seorang pasien tidak bisa menuntut secara langsung dokter karena tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan itu. Meskipun demikian, dokter tersebut dapat dikenai penalti keuangan sipil, dan bisa tidak diikutkan dalam program-program kesehatan sepertiMedicaid atau Medicare.

Kedua, hukum mengenai antidiskriminasi di AS juga mengatur hal ini. Artikel 504 dari Rehabilitation Act tahun 1973 melarang individu dengan disabilitas untuk dikeluarkan dari program-program yang dibiayai pemerintah negara bagian. UU AS tentang Orang Amerika dengan Disabilitas (American with Disabilities Act/ADA) tahun 1990 menyediakan bahkan perlindungan yang lebih luas terhadap individu-individu dengan disabilitas, termasuk mereka yang mengidap penyakit menular yang berbahaya. ADA juga melarang praktik pembatasan akses terhadap pelayanan kesehatan karena alasan disabilitas, kecuali individu bersangkutan memang mengidap penyakit-penyakit yang secara langsung mematikan atau membahayakan kehidupan bersama yang memang tidak bisa dieliminasikan melalui peringatan-peringatan yang memadai tertentu. Lebih lanjut, Asosiasi Kedokteran Amerika (The American Medical Association/AMA) berpendapat bahwa adalah tidak etis jika dokter atau rumah sakit menolak melayani pasien dengan alasan pasien tersebut mengidap penyakit HIV/AIDS.

Situasi di Indonesia?

UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia. Setiap orang memiliki hak dasar yang sama dalam mengakses pelayanan kesehatan. Itu artinya menolak memberikan pelayanan kesehatan kepada seseorang yang mencarinya harus dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan RI, terus mendesk agar rumah sakit dan dokter tidak menolak pasien karena alasan ekonomi. Ini ditegaskan secara eksplisit dalam UU No. 44, Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, bahwa Rumah Sakit diselenggarakan antara lain berdasarkan persamaan hak dan anti diskriminasi serta perlindungan dan keselamatan pasien (pasal 2); Rumah Sakit wajib memberikan perlindungan kepada kesehatan pasien (pasal 3); dan Rumah Sakit wajib memberi pelayanan kesehatan yang bermutu, aman dan anti-diskriminasi.

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) menegaskan bahwa dalam praktik medisnya, seorang dokter memberikan pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai dengan rasa kasih sayang (compassion) dan penghormatan atas martabat manusia (pasal 7a); bahwa seorang dokter harus mengingat akan kewajiban melindungi makhluk insani (pasal 7b), bahwa seorang dokter bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilan untuk kepentingan pasien, dan jika tidak mampu menangani pasien maka atas persetujuan pasien, dia harus merujuk pasien tersebut ke dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut (pasal 10); dan bahwa seorang dokter wajib memberikan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ada orang lain yang bersedia dan mampu memberikannya (pasal 13).

Semua ketentuan legal-formal tersebut membatasi dokter dalam mengakhiri relasi dengan pasien. Sebagaimana juga terjadi di negara lain, dokter di Indonesia pun tidak secara serta-merta mengakhiri hubungannya dengan pasien kalau pun keempat syarat yang disebutkan di atas sudah terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh penghargaan yang tinggi profesi kedokteran atas keselamatan dan kerentanan manusia (pasien), meskipun harus diakui pula bahwa syarat nomor 3 dan nomor 4 tetap akan menjadi perdebatan hangat dalam wilayah etika biomedis.

Apakah Dapat Dibenarkan Secara Etis?

Kembali ke kasus yang diangkat di sini. Tindakan dokter A sudah tepat karena dia merujuk pasien K ke dokter spesialis sebagaimana dituntut KODEKI. Tampaknya dokter A seorang dokter umum dan tindakannya tidak hanya sesuai dengan KODEKI, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral untuk memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pasien. Dikatakan bahwa pasien K kembali lagi ke dr. A karena pasien K merasa bahwa dokter spesialis yang dirujuk tersebut tidak ramah, tetapi dr. A justru menolaknya.

Di sini jelas, bahwa relasi dokter A dengan pasien K berakhir secara baik pada saat dokter A dengan kesadaran penuh dan didorong oleh tanggung jawab, merujuk pasien tersebut ke dokter yang lebih kompeten. Jika begitu, apa yang menyebabkan dokter A menolak merawat pasien? Dapat diasumsikan bahwa dokter A menyadari keterbatasannya, bahwa penyakit yang diderita pasien K itu tidak mampu disembuhkannya. Memang ada kesan bahwa dokter A itu seorang yang ramah (alasan mengapa pasien K mau kembali padahal tahu penyakitnya tidak kunjung sembuh ketika ditangani dokter A), tetapi sifat dan kebaikan hati saja tidak cukup memadai jika keselamatan pasien menjadi taruhannya. Dan tampaknya dokter A menyadari hal ini. Dugaan lain apakah dokter A menolak pasien K karena ketidakmampuan pasien itu dalam membayar jasa pelayanan kesehatan tampaknya sulit dibenarkan mengingat hubungan dokter A–pasien K sudah berlangsung beberapa saat sebelum dirujuk ke dokter spesialis.

Demikianlah, alasan dokter A menolak pasien K adalah karena kesadaran sang dokter sendiri akan ketidakmampuannya dalam menyembuhkan penyakit pasien tersebut. Jika dugaan ini benar, apakah penolakan ini secara etis dapat dibenarkan? Dua kemungkinan jawaban bisa diberikan. Pertama, menolak pasien K begitu saja tanpa ada upaya, usul, atau bantuan dokter A dalam merujuk pasien tersebut ke dokter spesialis lainnya tidak bisa dibenarkan secara etis jika keselamatan dan kesembuhan pasien menjadi taruhannya. Prinsip etika yang dirujuk di sini adalah pentingnya melindungi dan menyelamatkan pasien yang rentan (vulnerable). Dalam konteks ini, dokter A seharusnya merujuk pasien K ke dokter spesialis lainnya, tentunya dengan mempertimbangkan watak humanis dokter spesialis sebagaimana diangan-angankan pasien K. Apakah dengan merujuk pasien K ke dokter spesialis lain, dokter A mengambil alih pasien dari teman sejawat tanpa persetujuan sebagaimana diatur dalam KODEKI pasal 15 memang masih bisa diperdebatkan, tetapi jika keselamatan pasien menjadi taruhannya, seharusnya prioritas etis diberikan kepada upaya maksimal menyelamatkan pasien.

Kedua, kalau pun dokter A sama sekali menolak pasien K dan tidak bersedia merujuk pasien tersebut ke dokter spesialis lain, dia harus memberitahukan hal ini ke pasien K. Tentu pasien K tidak bisa mempersalahkan atau menggugat dokter A karena relasi dokter–pasien antarkeduanya sudah tidak ada lagi. Menimbang panggilan profesinya sebagai orang yang kompeten secara medis dan etis untuk menyembuhkan dan menyelamatkan (KODEKI), tidak dibenarkan secara etis jika dokter A menolak pasien K tanpa memberikan alasan apa pun. Jika ini diikuti oleh keengganan dokter A merujuk pasien K ke dokter spesialis lain, maka dokter A melakukan kesalahan moral ganda: tidak memberi alasan mengapa menolak pasien dan meremehkan keadaan kesehatan pasien.[]

DAFTAR PUSTAKA

  1. Dickens, B. (2009). ‘Conscientious Objection and Professionalism’. Expert Reviews in Obstetrics and Gynecology, Vol. 4, No. 2, pp. 97-100.
  2. Dickenson, D., Huxtable, R., Parker M. (2010). The Cambridge Medical Ethics Workbook. Cambridge: Cambridge University Press.
  3. Brugger, EC. (2012). ‘Do Health Care Providers Have a Right to Refuse to Treat Some Patients?’ Christian Bioethics 18(1), pp.15-29.
  4. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)
  5. UU RI No. 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
  6. UU RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s