Dapatkah Pasien “Dipaksa” Mentaati Perawatan Tertentu?

Yeremias Jena, M.Hum, M.Sc
Departemen Etika,
Fakultas Kedokteran, Unika Atma Jaya Jakarta

KASUS

Dokter S, bekerja di sebuah Puskesmas Kecamatan, satu jam perjalanan dari kota kabupaten. Suatu hari, seorang anak remaja putri (N) dibawa ke puskesmas dengan gejala sakit tenggorokan dan suara serak, nyeri saat menelan, pembengkakan kelenjar (kelenjar getah bening membesar) di leher, dan terbentuknya sebuah membran tebal abu-abu menutupi tenggorokan dan amandel, sulit bernapas atau napas cepat, demam, dan menggigil. Dokter S berkesimpulan bahwa N menderita difteri, karena itu harus ditangani cepat. Ambulans dan petugas kesehatan pun siap membawa N ke rumah sakit daerah di kota kabupaten. Mendengar dirinya akan dibawa ke rumah sakit kabupaten dan akan diisolasi, N berontak. Dia tidak mau dibawa ke rumah sakit. Orangtuanya tidak hanya menuruti keinginan anaknya, tetapi mendesak dokter agar membiarkan mereka kembali ke rumah. N dan orangtuanya pun kembali ke rumah mereka. Dokter dan timnya memutuskan untuk “memaksa” N dirawat di rumah sakit umum daerah di kota kabupaten.

LEARNING OBJECTIVES (LO)

Setelah PBL ini, mahasiswa diharapkan mampu:

  1. memahami dalam kasus apa hak pasien menentukan dirinya sendiri (otonomi) boleh dilanggar demi kepentingan yang lebih besar?
  2. menunjukkan pendekatan persuasif dokter dan tim medis menyadarkan pasien tentang pentingnya keselamatan dirinya dan masyarakat di sekitar (nilai-nilai etis yang harus tampak adalah empati, kesadaran akan kerentanan pasien, hormat terhadap pasien sebagai pribadi/persona, kepekaan kepada nilai-nilai budaya).

PEMBAHASAN

Fakta Medis

Kasus ini terjadi di Jawa Timur di mana pemerintah daerah sendiri sampai tahun 2011 belum mampu menanganinya secara maksimal. Data terakhir menunjukkan bahwa jumlah penderita difteri di Jawa Timur mencapai lebih dari 330 pasien per Oktober 2011 dengan wilayah penyebarannya meliputi Ngawi, Pacitan, Magetan, dan Trenggalek. Di Jawa Timur, penyakit ini terutama menyerang anak-anak. Penanganan difteri sendiri measkipun telah dimulai sejak tahun 1987, imunisasi saja tidak mencapai target di tahun 2011, karena hanya mengkover 80 persen target. Selain kesadaran rendah para orangtua akan bahaya difteri, kampanye negatif terhadap imunisasi juga ikut menyulitkan pelaksanaan imunisasi dan pelayanan kesehatan lainnya (kompas.com, 11/10/2011).

Difteri tergolong penyakit infeksi akut yang sangat menular, disebabkan oleh corynebacterium diphtheriae dengan ditandai oleh pembentukan pseudomembran pada kulit dan/atau mukosa. Penyakit ini tersebar di seluruh dunia, di mana faktor sosial-ekonomi, overcrowding, nutrisi jelek, terbatasnya fasilitas kesehatan merupakan faktor penting terjadinya penyakit ini.
Penatalaksanaannya umumnya pasien diisolasi sampai masa akut terlampaui, yakni antara 2-3 minggu. Selama masa itu pasien harus tirah baring, pemberian cairan serta diet yang adekuat, menjaga nafas agar tetap bebas. Selain itu, pasien diberi antitoksin Anti Diphtheria Serum (ADS), penisislin prokain untuk eradikasi kuman, steroid jika ada gejala obstruksi saluran nafas bagian atas atau jika terdapat miokarditas.

Duduk Persoalan

Berdasarkan deskripsi penyakit difteri di atas, dapat disimpulkan bahwa penanganan serius sangat diperlukan. Selain karena keselamatan pasien harus diprioritaskan, penyakit ini pun harus dicegah penularannya demi kebaikan yang lebih besar. Dalam arti itu, tindakan dokter S dan timnya di Puskesmas yang akan merujuk N ke Rumah Sakit kabupaten bukanlah langkah yang keliru.

Masalahnya, pasien N tidak mau dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten. Orangtuanya pun mengikuti keinginan putri mereka. Jika dokter S dan timnya “memaksa” N ke Rumah Sakit, apakah tindakan mereka itu dapat dibenarkan secara etis?

Pertanyaan ini dirumuskan berdasarkan keberpihakan pada prinsip otonomi pasien dan pentingnya persetujuan pasien dalam setiap tindakan medis atas dirinya. Masalahnya, apakah tindakan medis harus dikalahkan ketika bertabrakan dengan prinsip otonomi pasien kalau pun absennya tindakan medis tersebut membahayakan keselamatan pasien dan keselamatan komunitas?

Kasus ini mendorong kita untuk memahami secara lebih mendalam otonomi pasien dan keterbatasannya. Kalau kemudian tindakan medis tertentu “dipaksakan” demi keselamatan pasien dan kebaikan komunitas, prinsip-prinsip etis apa yang harus dipertimbangkan agar tidak merusak otonomi pasien, dan terutama juga menghormati martabat pasien sebagai manusia?
Otonomi Pasien

Empat prinsip etika biomedis yang dikemukakan oleh Beauchamp dan Childress menempatkan otonomi di posisi pertama lalu diikuti oleh prinsip beneficence, non-maleficence, dan justice. Keempat prinsip yang lebih dikenal dengan nama Georgetown Mantra ini tidak bersifat hierarkis dalam arti suatu prinsip memiliki kedudukan lebih tinggi dari prinsip-prinsip lainnya. Prioritas prinsip-prinsip tersebut ditentukan berdasarkan kasus moral yang dihadapi dalam praktik kedokteran.

Beauchamp dan Childress menyebut prinsip pertama sebagai “respect for autonomy”. Prinsip ini sendiri menekankan bahwa “tidak ada orang lain atau instansi lain yang boleh ikut campur dalam kepentingan bebas seseorang” (Bertens 2011: 78-79). Prinsip ini menekankan kebebasan individu dalam bertindak berdasarkan apa yang sudah dipilihnya secara bebas.

Dalam arti itu, tindakan dokter S dan timnya memaksakan perawatan terhadap pasien N, jika itu dilakukan, akan dianggap sebagai tidak menghormati otonomi. Tetapi, apakah pasien N sendiri seorang yang otonom dan bebas bahkan ketika sebelum didiagnosa mengidap difetri? Bukankah dia seorang remaja yang persetujuannya atas tindakan medis masih harus diwakilkan? Dalam hal ini harus dikatakan bahwa pasien N tidak otonom karena (1) belum punya cukup kemampuan untuk menilai; (2) belum mampu memahami; dan (3) belum mampu menalar (Bertens 2011: 82-83).

Jika demikian, apakah dr. S dan timnya harus menghormati putusan orangtua pasien N yang juga menolak perawatan anak mereka di rumah sakit? Di sini pantas juga ditanyakan, apakah penolakan N terhadap makna perawatan tersebut murni karena keputusan bebas dan ekspresi otonomi dirinya? Jawabannya tentu “tidak” jika dihubungkan dengan ketiga syarat yang diajukan Bertens di atas. Itu artinya, dugaan harus mengarah kepada ketakutan N akan perawatan di rumah sakit, kekhawatirannya untuk tinggal lama di rumah sakit, ketakutan terpisah dari orangtua dan keluarga, dan semacamnya yang sebenarnya wajar terjadi pada anak-anak dan remaja (Bloch YH, Toker A 2008). Dokter dan tim kesehatan yang memiliki empati sebenarnya dapat memengaruhi pasien N agar mau dirawat di rumah sakit.

Bagaimana dengan penolakan orangtua? Orangtua pasien N belum tentu menolak perawatan putri mereka karena alasan otonomi pasien. Kemungkinan besar mereka adalah keluarga miskin, karena itu penolakan mereka dapat dihubungkan dengan masalah biaya rumah sakit. Dan jika mereka memiliki pendidikan yang rendah, dapat terjadi bahwa mereka mengalami kesulitan dalam menilai, memahami, dan menalar. Dari perspektif kegentingan penyakit difteri, dokter dan petugas kesehatan harus membangun komunikasi efektif agar orangtua menyadari pentingnya perawatan pasien difteri. Dalam hal pembiayaan, dokter tentu harus bisa menginformasikan dana-dana publik yang disediakan Pemda bagi pasien miskin.

Asumsikan bahwa semua upaya penyadaran sudah dilakukan tetapi orangtua pasien N tetap menolak perawatan putri mereka di rumah sakit kabupaten. Apakah dokter S dan timnya mengikuti saja keinginan mereka? Ada tiga jawaban yang bisa diberikan di sini. Pertama, prinsip otonomi di sini tampaknya berkonflik dengan baik prinsip beneficence dan non-maleficence maupun prinsip justice. Dorongan profesionalisme seorang dokter untuk menolong pasien sering mengalahkan otonomi pasien, dan jika itu terjadi maka akan jatuh ke paternalisme. Tidak semua negara menolak paternalisme dalam arti itu bisa dibenarkan secara etis jika keselamatan pasien menjadi taruhannya. Dalam hal ini dokter yang menomorduakan otonomi demi kesembuhan pasien dapat dipahami bukan sebagai pelecehan otonomi, tetapi justru penghormatan atas keluhuran individu (menjunjung tinggi nilai kehidupan). Apalagi jenis penyakit yang diderita N dapat disembuhkan dengan cukup mudah.

Kedua, “kengototan” pasien N dan keluarganya menolak perawatan kesehatan atas nama otonomi ternyata dapat menabrak atau berkonflik dengan prinsip keadilan. Di satu pihak, mengikuti saja kemauan pasien justru berlawanan dengan prinsip keadilan, yakni distribusi akses yang sama atas pelayanan kesehatan yang sebenarnya tersedia di masyarakat. Sementara di lain pihak, pasien dan keluarganya tidak berlaku adil kepada diri sendiri karena mengorbankan nilai kesehatan demi nilai tertentu yang belum tentu lebih luhur. Di lain pihak, penolakan pasien dan keluarganya terhadap rencana pelayanan kesehatan justru menunjukkan ketidakadilan terhadap kepentingan publik. Sekali lagi, perawatan dan isolasi dilakukan justru untuk kebaikan yang lebih besar yang tentu saja juga akan membawa kebaikan bagi pasien N dan keluarganya.

Ketiga, dokter S dan timnya dapat “memaksa” pasien N untuk dirawat di rumah sakit kabupaten. Pemaksaan ini harus dilihat sebagai upaya terakhir (the last resort) menyelamatkan pasien dan masyarakat. Pada akhirnya mendahulukan kesehatan komunitas semestinya dipahami juga sebagai ekspresi luhur dari tanggung jawab moral beneficence dan non-maleficence terhadap kepentingan bersama.[]

DAFTAR PUSTAKA

  1. Bertens, K. (2011), Etika Biomedis. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
  2. Bloch YH, Toker A. (2008). “Doctor, is my teddy bear okay? The ‘Teddy Bear Hospital’ as a method to reduce children’s fear of hospitalization.” The Israel Medical Association Journal, 10(8-9): 597-599.
  3. Caplan, Arthur L. (2006). “Ethical issues surrounding forced, mandated, or coerced treatment.” Journal of Substance Abuse Treatment 31: 117-120 (doi:10.1016/j.jsat.2006.06.009).
  4. Dickenson, D., Huxtable, R., Parker M. (2010). The Cambridge Medical Ethics Workbook. Cambridge: Cambridge University Press.
  5. Gross, ML. (2005). “Treating competent patients by force: the limits and lessons of Israel’s Patient’s Rights Act.” J Med Ethics 31:29-34 (doi:10.1136/jme.2002.000877).
  6. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s