MENINDAK PENYEBAR KEBENCIAN

Menyusul kembalinya aksi terorisme di republik tercinta ini, wacana mengenai bagaimana mencegah dan/atau memerangi aksi biadab itu pun kembali diperbincangkan. Kesan bahwa program deradikalisasi telah mengalami kegagalan memicu kesadaran tentang pentingnya merumuskan cara baru mencegah aksi terorisme. Dasar pemikirannya adalah bahwa lebih baik mencegah menyebarnya ideologi pendukung aksi terorisme daripada “mengobatinya”.

Pertanyaannya, langkah pencegahan seperti apakah yang cocok untuk memerangi tindakan terorisme? Menurut Ansyaad Mbai, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), salah satu langkah pencegahannya adalah dengan menyusun dan menetapkan UU yang dapat mencegah penyebaran kebencian dan permusuhan.

Usul ini segera ditanggapi secara beragam, ada yang pro dan ada yang kontra. Atas nama kebebasan berpendapat dan ketakutan akan kembalinya otoritarianisme kekuasaan, beberapa politisi berpendapat bahwa kita tidak membutuhkan UU semacam itu. Ada kekhawatiran bahwa pasal-pasal yang mengatur tindakan penyebaran kebencian akan menimbulkan beragam penafsiran yang justru membatasi kebebasan berpendapat itu sendiri. Ini karena definisi kebencian dan permusuhan yang sangat longgar dan cenderung subjektif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai parameter pengevaluasi tindakan penyebaran kebencian vis-a-vis hakikat UU dan hukum yang pasti (dan adil).

Pertanyaannya, apakah begitu sulit menelusuri dan menentukan penyebaran pemikiran yang berbau kebencian dan permusuhan? Apakah karena begitu sulitnya pembedaan ini, kita tidak bisa menentukan manakah pemikiran yang benar-benar menyebar kebencian dan manakah yang merupakan diskursus demokratis mengenai kepentingan umum? Saya khawatir, atas nama kebebasan berpendapat, kita justru mentolerir penyebaran kebencian dan permusuhan, entah dengan dalih agama, ideologi tertentu, dan sebagainya.

Kebencian

Kebencian atau rasa benci sebagai sebuah sikap emosional yang mendalam bukan tidak bisa diidentifikasi. Kebencian sendiri adalah “tidak tidak suka yang ekstrem, diarahkan kepada seseorang atau kelompok.” Umumnya rasa benci diasosiasikan dengan perasaan marah (anger) yang mengejawantah dalam sikap permusuhan melawan objek (orang atau kelompok) yang dibenci. Kebencian bisa mengarahkan seseorang kepada tindakan atau perilaku ekstrem, misalnya kekerasan (violence), pembantaian (murder), perang, dan sebagainya.

Agustinus dan Thomas Aquinas berpendapat bahwa sikap kebencian selalu merupakan kejahatan (evil). Kebencian memutuskan kewajiban mengasihi orang lain sebagai manusia. Kebencian memang dapat ditolerir, tetapi lebih kepada sikap muak dan marah kepada perilaku jahat dan buruk yang dilakukan oleh orang lain, dan bukan kebencian dan permusuhan kepada orang (secara keseluruhan) sebagai manusia. Dalam arti itu, kita mengerti ungkapan “bencilah tindakan-tindakannya yang jahat, tetapi cintailah orangnya.” Aquinas sendiri berpendapat bahwa kebencian adalah keburukan moral karena melawan cinta kasih (charity). Hal terakhir ini dalam pandangan Aquinas adalah kebajikan yang luhur, karena hanya cinta kasihlah yang memungkinkan terwujudnya kebahagiaan. Thomas Aquinas menulis dalam Summa Theologica demikian, “Akibatnya adalah sah untuk membenci dosa dalam diri seorang saudara, dan apa pun berkaitan dengan kelemahan dari keadilan Ilahi, tetapi kita tidak bisa membenci hakikat (nature) dari saudara kita dan rahmat tanpa dosa. Adalah bagian dari kasih kita terhadap saudara kita yang menjadi alasan kita membenci kesalahan dan hal yang kurang baik dalam dirinya, karena keinginan akan hal baik yang terjadi dalam diri orang lain setara dengan sikap kebencian kita kepada perilakunya yang buruk. Akibatnya kebencian kepada sesama saudara, jika sekadar rasa benci maka selalu akan merupakan perilaku dosa” (http://www.newadvent.org/summa/3034.htm).

Thomas Aquinas sendiri membedakan antara “marah” (anger) dengan murka (wrath). Dua pembedaan ini dapat membantu memahami pemikiran Aquinas sekaligus menjelaskan duduk persoalan diskursus mengenai UU yang mengatur penyebaran kebencian. Yang jelas, sikap marah lebih lunak dari sikap murka. Keduanya dapat mengarah kepada kebencian, tetapi marah lebih kepada kebencian kepada perilaku buruk dari orang lain, dan bukan diri orang lain itu sendiri secara total selaku manusia. Kemarahan, dengan demikian, memberi ruang bagi bekerjanya rahmat Tuhan dalam mengampuni orang berdosa dan mengembalikannya ke jalan yang benar. Secara teologis, kemarahan kepada perilaku dosa justru merupakan ungkapan cinta itu sendiri, bahwa orang lain, rekan, sahabat, seharusnya berperilaku baik secara moral.

Ini berbeda dengan sikap murka (wrath). Ini adalah sikap marah yang mendalam, yakni perasaan ketidaksenangan yang mendalam, tak-terkendali, dan yang mengarah kepada kemurkaan. Sikap semacam ini dapat terejawantah dalam perilaku pengrusakan-diri (self-destruction), kekerasan, dan kebencian yang dapat menimbulkan permusuhan berkepanjangan. Perasaan murka atau kebencian mendalam ini dalam kehidupan sehari-hari nyata dalam perilaku balas dendam dan main hakim sendiri.

Apa yang salah dengan sikap murka atau kemarahan mendalam ini? Secara teologis, sikap murka memutus tali silaturahmi, menggantikan keadilan Tuhan dengan hukuman manusia, mengalihkan hukuman Tuhan kepada tangan keji manusia. Sementara secara hukum, perilaku murka menghancurkan tatanan tertib dan kekuasaan penegakan orde keteraturan yang menjadi privilese sang penguasa dalam tatanan masyarakat demokratis. Kesalahan pemahaman teologis terletak pada pengingkaran kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan yang maha rahim itu sanggup mengampuni dan melupakan dosa dan kesalahan manusia, mengapa sesama manusia masih tetap saling menghukum dan mengadili? Siapakah manusia sehingga mau mengambil alih keadilan Tuhan? Tuhan, dalam kepenuhan dan kemahakuasaannya, tidak butuh pembelaan manusia. Sementara dari segi penegakan ketertiban sosial oleh penguasa yang legitim, tindakan murka akan memporakporandakan tatanan sosial-demokratis dan mengembalikannya kepada keadaan kacau pra-demokrasi.

Kita Butuh UU yang Mengatur Penyebaran Kebencian?

Kembali ke pertanyaan awal tulisan ini, apakah kita butuh UU yang mengatur dan mencegah penyebaran kebencian dan permusuhan? Saya berada pada posisi mendukung kehadiran UU dimaksud karena dua alasan. Pertama, dengan distingsi yang jelas antara “kemarahan”, “ketidaksukaan”, “kebencian”, “kemurkaan”, dan terminologi-terminologi sejenis, kita sebetulnya bisa lebih presisi dalam menentukan manakah tindakan dan perilaku yang nyata-nyatanya menyebar kebencian demi menghancurkan tatanan sosial, dan mana yang merupakan bagian dari political exercise masyarakat. Pembedaan ini dibutuhkan dalam proses penyusunan UU yang melibatkan partisipasi seluruh masyarakat, sehingga pasal-pasalnya dapat dirumuskan secara jelas dan operasional, dan kita semua tahu apa yang kita maksudkan dengan isi pasal dimaksud.

Kedua, sistem politik yang demokratis tidak hanya menjadi konsensus final bagaimana mengelola kehidupan bersama sebagai bangsa, tetapi juga menjamin terwujudnya proses penyusunan berbagai UU secara terbuka dan demokratis. Eksistensi UU apa pun juga seharusnya berangkat dari kebutuhan real masyarakat dengan masa berlaku yang terbatas pula. Karena itu, sejauh masyarakat menginginkannya sebagai salah satu langkah mencegah terorisme, kehadiran UU tersebut sah. Sekali lagi dengan catatan bahwa perumusannya sendiri terjadi secara demokratis.

Posisi yang saya ambil ini dapat dikritik sebagai anti demokrasi dan kebebasan berpendapat. Bahwa penyebaran kebencian dan permusuhan dapat “dilawan” dengan argumen kontra di ruang publik. Masalahnya, belum seluruh masyarakat Indonesia berpartisipasi dalam pertukaran gagasan dan diskursus di ruang publik. Sementara itu, selain ruang publik dikuasai dan dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan ekonomi, politik, budaya, dan agama tertentu, sifat masyarakat kita yang cendrung tidak kritis dan mengikuti saja apa kata pemimpin agama, tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh panutan lain justru menyulitkan terjadinya kontra argumen dalam ruang publik.

Bagi saya, sifat UU anti penyebaran kebencian dan permusuhan yang pragmatis dan sementara – sampai masyarakat kita mencapai level kesadaran politik dan praktik demokrasi yang ekual dan rasional – dapat mengatasi penyebaran kebencian dan permusuhan dimaksud.[]

Satu pemikiran pada “MENINDAK PENYEBAR KEBENCIAN

  1. Trimedya mengatakan, pengaturan mengenai penyebaran kebencian atau permusuhan sudah diatur dalam KUHP yakni di Pasal 156 dan 157 . Begitu pula di Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Itu aja yang digunakan,” ucapnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s