NASIONALISME INDONESIA DALAM ANCAMAN

Banyak pemikir yang mendesak perlunya memahami nasionalisme Indonesia secara baru. Pasalnya, nasionalisme sebagaimana dipahami Ernest Renan sebagai le desir d’etre (hasrat untuk bersatu) dan yang sangat didewakan Bung Karno sebagai dasar nasionalisme Indonesia (Taufik Abdullah, 2001: 47-48) sedang memudar. Hasrat untuk bersatu yang mendorong lahirnya ikrar Sumpah Pemuda 1928 dan menjadi jiwa perjuangan meraih dan mempertahankan kemerdekaan RI harus dirumuskan ulang dan terus-menerus persis ketika tidak ada lagi musuh bersama yang dihadapi, yang merampas kemerdekaan dan hak asasi kita sebagai bangsa.

Salah satu “musah bersama” yang seharusnya memicu semangat nasionalisme kita adalah globalisasi. Fakta bahwa globalisasi dapat memusnahkan semangat cinta bangsa sejalan dengan semakin menyatunya negara-negara dalam sebuah global village serta terjadinya homogenisasi kultur yang mengabaikan identitas parsial bangsa-bangsa menyadarkan kita bahwa nasionalisme ada dalam bahaya. Meskipun demikian, Taufik Abdullah melihat bahwa globalisasi dengan seluruh dampaknya justeru dapat memicu lahirnya semangat kebangsaan persis ketika globalisasi sendiri tidak mampu memberikan identitas diri yang dibutuhkan individu (2001: 48). Konsumsi budaya pop, misalnya. Siapa saja di dunia ini boleh menikmati film-film Holywood, makanan cepat saji Amerika seperti McDonald’s dan Kentucky Fried Chicken, atau mode pakaian Prancis dan Italia. Tetapi itu tidak dengan sendirinya menggantikan rasa cinta orang pada film-film lokal buatan negaranya, makanan atau jenis pakaian khas daerahnya, dan seterusnya. Jepang menjadi bukti kecenderungan ini.

Dalam arti ini Taufik Abdullah berdiri pada kubu penentang gagasan bahwa nasionalisme murni produk modernitas sebagaimana diusung Ernest Gellner, T.H Marshall, Eric Hobsbawn dan seterusnya (Tim Edensor, 2002: 2-6). Sejak abad 18 modernitas dengan rasio pencerahannya telah menyuntikkan kesadaran liberte, egalite dan fraternite yang mendorong banyak negara memproklamasikan kemerdekaannya. Dengan itu, modernitas memberikan sumbangan penting bagi pembentukan nasionalisme kewarganegaraan (civic nationalism). Maksudnya, seseorang memiliki rasa cinta dan semangat pengabdian kepada negara dan bangsanya bukan hanya karena negara mengakui dan menjamin hak-hak sipilnya sebagai warga negara, tetapi juga bahwa negara diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip bukum yang adil dan demokratis, yang memberi ruang bagi perjuangan hak-hak sipilnya (Roger Eatwell, 2001: 184-185). Di sini Ernest Gellner dan kawan-kawan lupa bahwa identitas nasional juga dapat diberikan oleh kebudayaan lokal, way of life, agama, bahasa, atau ungkapan-ungkapan budaya lainnya yang oleh modernitas dianggap sebagai bukan grand naration yang menghambat gerak maju rasio pencerahan.

Benarlah kiranya apa yang dikatakan John Rex (1996:3) bahwa identitas nasional negara-negara modern dibentuk baik oleh semangat nasionalisme demokratis dan liberal sebagaimana diusung rasio pencerahan modernitas maupun ekspresi-ekspresi kebudayaan lokal. Karena itu, tidak mengherankan jika Tim Edensor menyimpulkan bahwa budaya pop, mitos-mitos kepahlawanan, ikon-ikon lokal, ways of life, bahasa, ritual-ritual rakyat seperti karnival dan olahraga dapat menjadi sumber pembentukan identitas suatu bangsa (2002: terutama bab 1-3).

Di sinilah terletak dua sisi nasionalisme Indonesia. Pertama, dengan menegaskan diri sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia berusaha mewujudkan apa yang disebut Roger Eatwell sebagai “nasionalisme liberal”. Proklamasi kemerdekaan RI adalah wujud tertinggi dari kesadaran akan hak menentukan nasib sendiri (rights to self-determination) sebagaimana menjadi nilai paling mendasar dari “nasionalisme liberal”.

Kita boleh saja berbangga ketika UU Kewarganegaraan yang baru saja disahkan DPR RI diharapkan mampu menghapus kebijakan-kebijakan diskriminatif etnis dan rasial sekaligus mengakui hak kewarganegaraan setiap warga negara Indonesia. Tetapi kita justeru terluka ketika proses peradilan menjadi ajang jual beli hukum, ketika pemberantasan korupsi terbentur tembok kekuasaan, ketika masa depan negara di ambang kehancuran karena rusaknya hutan, utang luar negeri yang mencekik atau mahalnya biaya pendidikan. Dalam konteks ini, nasionalisme kewarganegaraan sebetulnya sedang terancam eksistensinya. Bagi Franz Magnis-Suseno, ketidakadilan sosial, praktik korupsi, praktik peradilan yang melukai perasaan keadilan masyarakat, dan seterusnya dapat menjadi penyebab runtuhnya nasionalisme Indonesia (1995: 53-61).

Kedua, menguatnya solidaritas serta ikatan sosial berdasarkan etnis, agama, ras atau ideologi sejak reformasi dapat menjadi penyebab hancurnya nasionalisme Indonesia. Mengikuti Ben Anderson, nasionalisme Indonesia haruslah sebuah immagined community yang diikat oleh persatuan yang mendalam dan horisontal segenap anak bangsa karena telah terjadi shared ideas mengenai komunitas yang dibayangkan tersebut plus usaha bersama untuk meraihnya (Tim Endesor, 2002: 7). Fragmentasi masyarakat berdasarkan etnis, ras dan agama seperti sekarang ini akan menjadi penghalang utama bagi pertukaran gagasan dan upaya mewujudkan komunitas ideal.

Mengikuti Bernard Sausser (1995: 212), komunitas ideal yang diimpikan haruslah komunitas ideal tunggal (a single immagined community). Karena itu, berbagai ekspresi budaya lokal atau pun menguatnya ikatan sosial atas dasar persamaan etnis, suku dan terutama agama seharusnya mengarah kepada upaya merumuskan keindonesiaan seperti apa yang hendak kita wujudkan. Tentu saja keindonesiaan yang ingin kita wujudkan adalah sebuah immagined community yang tidak kental dengan warna etnis, suku atau agama tertentu, tetapi keindonesiaan yang multi warna, multi suku, dan multi agama. Bagi kita, immagined community yang menjadi dasar nasionalisme Indonesia haruslah komunitas yang majemuk, komunitas yang inklusif dan egaliter.

Kesadaran akan bahaya hancurnya nasionalisme Indonesia karena fragmentasi sosial selama masa reformasi bukan tidak ada. Keberatan beberapa kalangan atas peraturan daerah yang menerapkan syariat Islam di daerahnya atau penegasan bahwa Pancasila harus menjadi dasar negara final bagi ormas-ormas dan partai-partai Islam bisa menjadi isyarat pentingnya menyiasati secara benar fragmentasi sosial supaya tidak membahayakan nasionalisme Indonesia. Yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana mengubah kesadaran semacam ini menjadi tindakan-tindakan sosial serta kebijakan politik yang mengarah kepada upaya merealisasikan immagined community yang demokratis dan Pancasilais.

Sejauh negara Indonesia berdasarkan hukum yang demokratis yang mengakui hak-hak kewarganegaraan setiap orang, fragmentasi masih bisa dikelola ke arah out put budaya yang lebih konstruktif. Yang berbahaya adalah ketika fragmentasi sosial atas nama etnis, suku dan terutama agama berupaya memaksakanimmagined community mereka untuk diwujudkan sebagai sebuah komunitas ideal, dan negara terkesan membiarkan hal ini. Pembatasan suku-suku lain untuk menjadi kepala daerah, larangan membangun rumah ibadah, larangan bagi suku lain untuk hidup di daerah tertentu sebagaimana sering diperjuangkan ormas-ormas tertentu seharusnya dilihat sebagai bahaya yang mengancam eksistensi nasionalisme bangsa ini. Dengan demikian, bahaya nasionalisme tidak hanya terletak pada fragmentasi sosial berdasarkan etnis, suku dan agama, tetapi juga pada bagaimana kesetiaan kita menjalankan prinsip-prinsip demokratis dan hukum yang jujur dan adil di Indonesia.

Setelah enam puluh enam tahun merdeka, nasionalisme Indonesia ternyata masih jauh dari impian.[]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s