Jika Bukan Anda yang Korupsi, Lalu Siapa?

Menurut rekan-rekan, kira-kira apa yang paling menarik dari pemberitaan mengenai kasus korupsi yang melibatkan pejabat di Kementerian Pemuda dan Olahraga saat ini? Mungkin ada yang mengatakan bahwa yang menarik adalah bagaimana Ibu Rosa mengubah beberapa poin BAP, karena menurutnya, kesaksian yang pertama kali dia berikan tidak otentik, karena dia berada di bawah tekanan. Atau, ada juga yang mungkin saja berkata, nah, Bung Andi Malarangeng cuek aja ketika diberitahu bahwa Ibu Rosa mengubah BAP. Atau apa ya? O ya, tuduhan Pak Amin Rais bahwa KPK juga sebenarnya corrupted. Termasuk juga bantahan Pak Chanda Hamzah bahwa orang yang disebut Ibu Rosa menerima 1 milyar Rupiah sebagai orang KPK sebenarnya tidak benar. Kata Pak Hamzah, kami sudah periksa koq, dia ternyata bukan orang KPK.

Hmmmm, bagi saya, yang menarik adalah bagaimana setiap pihak saling membantah. Ketika kasus suap yang sekarang ditangani KPK disinyalir melibatkan beberapa anggota Partai Demokrat, ramai-ramailah mereka saling membantah. Mbak Angie mengenal ibu Rosa, itu benar, demikian kata Si Ruhut. Bahkan masih menurut Ruhut, orang Mbak Anggie sering ngeliat Rosa berkeliaran di DPR koq. Huh, berkeliaran, kayak babi hutan, ya. Nah, kalau kemudian si Rosa pernah berkunjung ke ruang kerja seseorang anggota DPR, padahal dia hanya berkeliaran – yang menurut bahasa orang awam ya terkesan orang tidak penting dan mungkin tidak dikenal, wong namanya juga berkeliaran – apakah cara berpikir demikian masuk akal? Atau, bantahan-bantahan anggota Partai Demokrat lainnya, bahwa Presiden SBY tidak akan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Artinya, kalau ada anggota Partai Demokrat yang terlibat, biarkan saja hukum yang berbicara.

Hal yang paling menarik bagi saya terletak pada tindakan atau perilaku saling membantah tersebut – tidak peduli apakah dia seorang anggota Partai Demokrat atau bukan. Pertanyaan saya, jika saya membantah sesuatu, apakah saya menolak secara menyeluruh kebenaran yang coba diungkap oleh pernyataan yang saya bantahkan itu? Dalam filsafat berpikir (logika), orang mengenal apa yang disebut kebenaran logika dan kebenaran empiris atau pengetahuan empiris. Kebenaran empiris bisa kita rumuskan demikian: Jika “P” maka “Q” dalam arti benar salahnya “Q” sangat tergantung pada kondisi empiris “P”. Jika “P” diafirmasi maka “Q” bersifat positif, dan sebaliknya. Kita aplikasi dalam contoh: Anggota DPR dari Partai Demokrat hanya bisa dikatakan sebagai melakukan korupsi JIKA dalam pertemuannya dengan Ibu Rosa memang terjadi suap dan pemberian uang. Menurut logika ini, anggota DPR dari Partai Demokrat hanya bisa dikatakan korupsi (“Q”), JIKA syarat atau kondisi “P” terpenuhi, yakni ada pertemuan dan ada pemberian uang, dan pemberian uang itu memang untuk korupsi. Dalam arti itu, kita menyimpulkan bahwa kebenaran empiris bersifat imparsial (tidak universal), karena sangat ditentukan oleh kondisi yang diprasyaratkan oleh premis pertama (“P”).

Menurut Anda, saling membantah di ruang publik sebagai upaya menyelamatkan muka dan membersihkan diri dari tuduhan korupsi termasuk kebenaran empiris atau bukan? Bagi saya, ini bisa disebut kebenaran empiris dalam arti bantahan tersebut sebagai benar sejauh tidak ada bukti sebaliknya. Sekali lagi, kebenaran empiris bersifat parsial, sehingga tidak tertutup kemungkinan untuk dibuktikan sebaliknya.

Bagaimana dengan kebenaran logis? Bagi saya, ini yang paling menarik.  Menurut definisinya, suatu pernyataan disebut memiliki kebenaran logis jika pernyataan tersebut “adalah BENAR dan tetap sebagai benar dalam kondisi apa pun, termasuk pernyataan yang sifatnya tautologies”. Sifat kebenaran logis adalah universal dalam arti sampai kapan pun pernyataan itu selalu benar, dan berlaku di mana pun juga. Dalam contoh pernyataan tautologis berikut: “Semua orang yang berkeluarga adalah menikah” (aneh ya? Namanya juga tautologies). Atau, “Perempuan yang menikah sudah tidak perawan lagi”. Ini kebenaran logis dalam arti tak terbantahkan, universal, dan berlaku dalam siatuasi dan kondisi apapun. Mengutip Om Ludwig Wittgenstein, kebenaran logis diterima sebagai benar “in all possible worlds”.

Realitas politik kita kelihatannya tidak semudah membedakan “kebenaran empiris” dari “kebenaran logis”. Soal kebenaran empiris di atas, saya kira kita setuju, bahwa selama belum ada bukti sebaliknya, kita tidak boleh mengatakan bahwa anggota Partai Demokrat terlibat korupsi. Masalahnya kadang-kadang (atau malah sering begitu), demi kepentingan politik segelintir orang, kebenaran empiris yang terbuka kepada kemungkinan salah karena tergantung kondisi empiris dari pernyataan pertama (“P”) justru dimanipulasi menjadi kebenaran logis. Jadi, seakan-akan kalau membantah bahwa anggota Partai Demokrat terlibat korupsi, seakan-akan pernyataan itu berlalu universal dan tak-terbantahkan.

Nah, jika sudah begitu lalu siapa yang dibodohi?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s