KEBOHONGAN PUBLIK

Satu hal sangat saya takuti: jika suatu saat perbuatan tipu-menipu menjadi sesuatu yang lazim di negri ini, apa yang bisa kita katakan sebagai kritik moral terhadap tindakan korupsi? Pertanyaan ini menggangu pikiran saya, paling tidak ketika menyimak koruptor tertentu yang mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP), merasa putusan pengadilan terlalu ringan, membantah keterlibatan orang penting (in power) dalam kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan semacamnya. Saya membayangkan, suatu ketika jika tipu-menipu sudah diterima sebagai kelaziman, pertanyaan apakah menipu salah secara etis akan dianggap tidak relevan.

Kalau pun sekarang “keresahan” ini tidak terbukti dan hanya sekadar konstruksi pikiran demi sebuah argumentasi,  pertanyaan ini menurut saya tidak boleh ianggap sepeleh, “Apakah menipu itu salah?” ”Apakah menipu itu tidak dibenarkan secara moral?” Atau, orang beragama mungkin lebih senang jika pertanyaannya dirumuskan demikian: ”Apakah menipu itu dosa?” Ditempatkan dalam situasi amat konkret, “Apakah anggota DPR yang memberikan informasi salah mengenai alamat email mereka di hadapan para mahasiswa Indonesia di Australia dikategorikan sebagai perbuatan menipu?”

Mari kita singkirkan terlebih dahulu pemahaman religius atas tindakan menipu dengan mengategorikannya sebagai sebuah perbuatan dosa alias melawan perintah Tuhan. Di luar konteks atau ranah agama, bagaimana kita menyikapi perbuatan menipu dan berbohong, terutama berkaitan dengan kepentingan umum? Bagi mereka yang terbiasa dengan berbagai diskusi seputar justifikasi tindkan moral manusia, perbuatan berbohong dapat dikategorikan sebagai tindakan moral tertentu yang memiliki implikasi moral tertentu pula bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam hal ini, kebohongan anggota DPR – kalau itu dikategorikan sebagai kebohongan – merugikan kepentingan publik (hak mengetahui informasi, hak meminta pertanggungjawaban publik atas apa yang dilakukan pejabat publik, dan semacamnya). Meskipun demikian, dalam diskusi filsafat moral orang bisa saja berpendapat bahwa secara moral perbuatan menipu atau berbohong tidak langsung otomatis disimpulkan sebagai salah secara moral. Pertanyaan yang biasa diajukan adalah “Mengapa Anda mengkategorikan tindakan berbohong sebagai salah secara moral?” Salah atau tidaknya secara moral sangat tergantung pada teori etika apa yang Anda bela. Jika demikian, itu berarti perbuatan berbohong itu pun masih diperdebatkan secara moral, apakah bisa dibenarkan secara moral atau tidak?

Tentu perdebatan semacam ini sangat khas filsafat (etika sebagai filsafat moral). Memang cabang filsafat yang satu ini mempersoalkan atau mengkritik justifikasi atau pembenaran moral atas tindakan moral tertentu. Core bussiness etika adalah menggugat apakah fondamen atau prinsip penjustifikasi tindakan moral seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional atau tidak? Sejauh mana prinsip penjustifikasi itu dapat diterima sebagai benar dan apa landasannya?

Berfilsafat

Mari kita sedikit berfilsafat. Pertama, mereka yang menganut aliran etika deontologi (pelopornya adalah Immanuel Kant) akan berpendapat bahwa apapun alasannya, berbohong itu tidak dibenarkan secara moral. Contoh sangat dramatis berikut biasanya diangkat demi menunjukkan kuatnya pandangan deontologi mengenai kebohongan. Suatu hari, ada seseorang “nyelonong” masuk ke rumahmu dan bersembunyi di dalam. Ternyata seseorang sedang mengejar dia. Si pengejar itu akan membunuh dia jika mengetahui dia bersembunyi dalam rumah Anda. Saat pengejar itu lewat, dia berhenti persis di hadapan Anda, lalu bertanya, “Pak, apakah tahu ada seseorang berlari melewati tempat ini?” Anda tahu bahwa berbohong itu salah – secara moral – tetapi Anda juga tahu bahwa memberi informasi secara jujur akan membahayakan nyawa orang yang sedang bersembunyi dalam rumah Anda. Pertanyaannya: “Apakah Anda akan memberitahu si pengejar bahwa orang yang dia cari itu memang sedang bersembunyi di dalam rumahmu?”

Menjawab pertanyaan ini, para penganut etika deontologi akan menjawab, ”Apa pun juga alasan dan kondisinya, jangan berbohong!” Artinya, Anda harus mengatakan bahwa memang ada seseorang sedang bersembunyi di dalam rumahmu. Kenyataan bahwa si pengejar akan membunuh orang tersebut bukanlah urusan Anda. Yang menjadi concern utama Anda adalah bahwa Anda tidak mau berbohong. Bagi  Anda, jangan berbohong adalah hukum moral universal (berlaku umum) yang tidak bisa dilanggar, apapun juga alasannya.

Apa pendapat Anda mengenai posisi moral semacam ini? Mengerikan bukan? Hanya karena keberpihakan pada posisi etika yang tidak mengakomodasi berbagai motif dan pertimbangan eksternal dalam pengambilan keputusan moral selain sikap pro pada hukum moral yang dirumuskan secara imparsial oleh pelaku moral, seseorang bertindak laksana sosok tak berperasaan. Bayangkan jika orang yang bersembunyi dalam rumah Anda itu akhirnya ditarik keluar dengan paksa oleh si pengejar, dan lebih mengerikan lagi, dia dibunuh di hadapan Anda. Bagi pengikut deontologi, kalau pun itu terjadi, cintanya pada hukum moral tidak akan pernah goyah. Bahkan ketika langit akan runtuh dan menimpanya, cinta pada hukum moral itu tidak akan pernah pudar.

Saya harap Anda tidak mengkritik saya dengan mengatakan bahwa saya menggambarkan posisi moral deontologi sebegitu rupa sehingga siapa pun yang membaca atau mengetahuinya akan bersikap antipati terhadap posisi moral ini. Itu bukanlah motif saya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa posisi moral semacam ini ternyata tidak cukup atau tidak memadai sebagai dasar penjustifikasi tindakan moral. Dengan kata lain, mendasarkan tindakan moral hanya pada prinsip etika deontologi tampaknya tidak memadai. Saya ingat seorang teman dosen—seorang dokter—di Fakultas Kedokteran Atma Jaya pernah mengatakan, deontologi tidak mendapat tempat dalam dunia kedokteran, terutama etika biomedis. Apa maksudnya mungkin perlu refleksi lain. Tetapi mungkin saja karena dia menangkap karakter kekakuan dalam etika deontologi yang membuatnya berpendapat demikian.

Kedua, kalau begitu, apa posisi etika yang lebih cocok menjelaskan perilaku berbohong. Secara tidak sadar mereka yang berpendapat bahwa apakah berbohong itu salah secara moral atau tidak sangat tergantung situasi atau harus melihat kondisinya dulu ternyata mendasarkan pemikiran mereka pada etika utilitarisme (ini musuhnya etika deontology). Posisi etika ini mengatakan bahwa suatu tindakan disebut baik secara moral jika mampu mendatangkan kebaikan atau kebahagiaan terbesar bagi semua orang yang terkena dampak tindakan moral. Itu artinya berbuat bohong harus dievaluasi terlebih dahulu, jika ternyata membawa keuntungan dan kebahagiaan bagi sebagian besar atau mayoritas orang yang terkena dampak tindakan itu, perbuatan itu disebut baik secara moral.

Konsekuensi logisnya, tindakan kebohongan yang dilakukan Si Gayus Haloman Tambunan yang ”mencuri” uang rakyat untuk kepentingan dirinya hanya bisa dikatakan salah secara moral jika tindakannya tidak mendatangkan keuntungan bagi mayoritas orang. Seandainya setelah menggelapkan uang milyaran itu, Gayus menggunakan uang tersebut tidak hanya untuk kepentingan dirinya, tetapi juga untuk kepentingan dan kebahagiaan banyak orang, katakan saja menyumbang pembangunan rumah ibadah, panti asuhan, membeli pupuk untuk para petani, menyantuni anak yatim, dsb, tindakan Gayus BENAR secara moral—menurut teori etika utilitarisme.

He…he….he, pusing lagi nich. Ada-ada saja teori ini. Lantas apa dong posisi moral yang harus diambil? Atau, jangan-jangan kita menyerahkan saja urusannya ke setiap orang? Artinya, benar atau salahnya tindakan berbohong tergantung pada pribadi masing-masing? Wah, ini tidak menjadi lebih jelas.

Para filsuf klasik seperti Agustinus dari Hippo atau Thomas Aquinas memiliki pemahaman yang kurang lebih sama mengenai tindakan berbohong. Sama seperti Immanuel Kant dan para pendukung etika deontologi, mereka berpendapat bahwa tindakan berbohong salah secara moral, tetapi dengan alasan yang berbeda. Immanuel Kant concern dengan usaha rasional pelaku moral mengkonstitusi prinsip tindakannya yang dikehendaki berlaku universal. Dalam hal ini, prinsip yang menjustifikasi tindakan berbohong jelas tidak bisa diuniversalkan sebagai prinsip tindakan yang berlaku bagi siapa saja. Sementara itu, bagi Agustinus, kebohongan tidak bisa dibenarkan sama sekali, juga secara hukum. Agustinus mendasarkan pandangannya pada Kitab Suci (Kristiani) yang melarang tindakan berbohong, karena bertentangan dengan perintah Tuhan.

Filsuf lainnya seperti Thomas Aquinas berpendapat bahwa tindakan berbohong tidak dapat dibenarkan secara moral karena bertentangan dengan hakikat kebenaran (the nature of truth) itu sendiri. Berbohong merupakan tindakan yang bertentangan dengan keutamaan kebenaran. Thomas memahami kebenaran sebagai kosespondensi atau kesesuaian antara ”the thing signified and the signification of it”. Maksud Thomas bisa lebih rinci diurai demikian: setiap manusia adalah makhluk rasional dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia mengkomunikasikan pikirannya kepada orang lain. Dalam tindakan komunikatif itu manusia dituntut untuk mengkomunikasikan gagasan atau pikirannya secara benar. Seseorang dikatakan berbohong jika berdasarkan kemauannya (by his/her willing), dia memanipulasi pikirannya dengan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Mengapa seseorang diwajibkan mengkomunikasikan sesuatu sesuai dengan apa yang dipikitkannya? Jangan salah menafsir, misalnya mengatakan bahwa saya memikirkan bagaimana berbohong kemudian mengkomunikasikan apa yang saya pikirkan (langkah-langkah berbohong) sedemikian rupa sehingga kebohongan saya didengar atau diterima sebagai suatu yang benar. Thomas sama sekali tidak bermaksud demikian. Bagi dia, pikiran manusia adalah kemampuan manusia tertinggi yang memungkinkan dia berpartisipasi dengan Kebenaran Tertinggi, alias Realitas Adikodrati. Dalam arti itu, hakikat pikiran adalah memikirkan kebenaran – dan tentu saja mengkomunikasikan kebenaran. Jelas, kebohongan akan menjadi tindakan tidak bermoral yang sangat merugikan jika seseorang tidak hanya berkhianat terhadap pikirannya sendiri, tetapi juga mengakibatkan kerusakan bagi masyarakat.

Apa Maksudnya?

Bukan perkara mudah memahami konsep abstrak dari teori-teori etika di atas. Meskipun demikian, satu hal bisa disimpulkan setelah menyimak pemikiran Agustinus, dan terutama Thomas Aquinas: tindakan berbohong ditempatkan dalam konteks keutamaan, bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan disposisi batin dari seseorang yang berkeutamaan. Dalam arti ini, mendukung sepenuhnya pendapat bahwa tindakan berbohong dan tindakan-tindakan tidak bermoral lainya hanya bisa dipahami secara memadai jika ditempatkan dalam konteks sebuah etika keutamaan. Seorang pelaku moral (moral agent) yang berkeutamaan (virtuous man) akan selalu bertindak baik secara moral dan menghindarkan diri untuk bertindak buruk secara moral (malicious) karena disposisi karakternya. Bahwa pelaku moral itu bertindak sedemikian rupa bukan karena didikte atau diperintah oleh seseorang atau sesuatu dari luar dirinya (paksaan luar), juga bukan sekadar mentaati secara buta prinsip moral yang diciptakan atau dikonstruksi sendiri oleh akal budinya. Atau, bukan sekadar karena tindakannya tersebut menguntungkan sebagian besar orang. Seorang pelaku moral (moral agent) yang memiliki keutamaan (virtuous man) akan bertindak benar secara moral, karena nilai-nilai moral yang menjadi dasar penjustifikasi tindakan moral telah menjadi bagian dari karakternya.

Sampai di sini saya ingin kembali ke contoh tindakan berbohong yang dilakukan pejabat publik dan yang merugikan kepentingan masyarakat. Dari sudut pandang etika deontologi, perilaku berbohong yang dilakukan pejabat publik tidak sedang menghadapi sebuah dilema moral – seperti halnya contoh rekaan berbohong atau tidak berbohong mengenai orang yang bersembunyi dalam rumah Anda. Karena itu, hukum moral deontologi yang berbunyi “jangan berbohong!” seharusnya berlaku mutlak. Dalam konteks ini pula, menurut saya, tindakan berbohong demi kebaikan yang lebih besar (menurut etika utilitarisme) tidak bisa dibenarkan. Kebaikan lebih besar manakah yang diklaim sebagai yang diuntungkan jika tindakan kebohongan publik itu sendiri merugikan kepentingan yang lebih besar?

Bagi saya, perspektif etika keutamaan (virtue ethics) bisa menjadi basis yang lebih memadai dalam menjelaskan alasan mengapa berbohong demi mencerminkan keroposnya karakter seseorang. Masih pada upaya menjustifikasi tindakan kebohongan publik yang dilakukan para pejabat publik kita. Pertama, kita mengasumsikan bahwa mereka tahu dengan cukup baik bahwa apa yang mereka katakan atau lakukan adalah kebohongan. Kedua, mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan kesadaran moral mereka – bahwa sesuatu yang hendak mereka bohongkan itu sebenarnya salah secara moral – sama artinya dengan mengkhianati kebenaran itu sendiri. Ketiga, jika mereka orang beragama, kebenaran sebagai hakikat kesadaran yang adalah locus pewahyuan Tuhan – dan “sarana” bagi partisipasi manusia dalam pikiran Tuhan telah mereka sangkal secara sadar. Penyangkalan itu sekaligus menegasikan eksistensi iman dan Tuhan dalam hidup mereka sendiri. Keempat, dari perspektif etika keutamaan, gagal berperilaku baik secara moral menunjukkan lemah atau keroposnya karakter moral seseorang. Sekali lagi, memiliki karakter moral artinya selalu berperilaku secara moral. Tentu selalu ada godaan atau peluang untuk berprilaku tidak bermoral; dan itulah realitas kemanusiaan kita. Yang membedakan seseorang sebagai memiliki karakter moral atau tidak adalah apakah dia konsisten dan memiliki komitmen berperilaku secara moral atau tidak.

Kerangka analisis semacam ini, menurut saya dapat membantu kita menimbang berbagai kebohongan publik yang dilakukan para pejabat publik di negri ini. Atau, apakah Anda punya pendapat lain?

Padua, 11 Mei 2011

©YEREMIAS JENA, M.Phil

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s