WAJAH POLITIK BERKEPEDULIAN

Dalam tulisannya berjudul Minimnya Politik Berkepedulian di harian ini (SP 23/10/2010), rekan saya Kasdin Sihotang dari PPE Atma Jaya, Jakarta mengkritik berbagai ketimpangan politik satu tahun pemerintahan SBY-Boediono dari perspektif “etika keutamaan”. Kasdin berpendapat bahwa  berbagai krisis yang menerpa negeri ini, mulai dari ketidakpastian hukum, rendahnya etos dan absennya etika profesi di kalangan pejabat pemerintah maupun legislatif  sampai berbagai bencana alam disebabkan oleh minim atau tidak adanya kepedulian. Apakah argumentasi ini cukup menjelaskan kompleksitas persoalan yang sedang dihadapi bangsa ini? Sebagai pisau analisis, apakah etika politik kepedulian (care ethics) cukup mumpuni mengurai benang kusut berbagai krisis negeri ini dengan mereduksikannya hanya kepada persoalan absennya kepedulian?

Pertanyaan ini penting diajukan untuk menangkal klaim bahwa pemerintah atau anggota legislatif sudah cukup mempedulikan masyarakatnya. Apa yang dimaksud dengan etika kepedulian atau politik yang peduli? Apakah itu sekadar perasaan subjektif seseorang bahwa dia sudah peduli? Apakah mengunjungi korban bencana alam sebagaimana gencar dilakukan penguasa dapat disebut sikap peduli?

Menurut saya, kritik Kasdin Sihotang ini harus dilengkapi dengan deskripsi yang cukup memadai tentang etika kepeduliaan atau politik yang peduli agar kita memiliki gambaran yang lengkap, bahwa ternyata pemerintah atau wakil rakyat kita memang belum mempedulikan rakyatnya. Dalam perspektif inilah saya mau melanjutkan argumentasi yang telah dibangun Kasdin Sihotang.

Empat Elemen Utama

Dalam bukunya Moral Boundaries: A Political Argument for Ethics of Care (Gender Studies, London, 1994), feminis dan ilmuwan sosial AS, Joan Tronto memberikan pendasaran sangat bagus tentang aplikasi etika kepedulian dalam politik. Bagi Tronto, “kepedulian” (caring) adalah sikap yang menggambarkan “taking the concerns and needs of the other as the basis of action” (1994: 105). Dalam arti itu, sikap kedermawan dalam politik seperti membantu fakir miskin atau perilaku altruistik yang memberi sumbangan bagi korban bencana alam tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai kepedulian politik persis ketika titik berangkatnya bukan pada kebutuhan orang yang ditolong, tetapi pada motif politik jangka pendek, lebih buruk lagi demi sebuah pencitraan.

Menurut Tronto, politik yang peduli pada kebutuhan masyarakat harus mengandung empat elemen yang tak terpisahkan satu sama lain, yakni caring about, taking care of, care giving, dan care receiving. Ketiadaan salah satu saja dari keempatnya akan menjadikan praktik politik sebagai politik tak berkepedulian.

Sikap paling nyata dari caring about adalah attentiveness. Betul bahwa karena sikap attentiveness pemerintah atau wakil rakyat langsung turun tangan ketika ada bencana alam. Sikap ini baik tetapi tidak memadai persis ketika batas kepedulian otentik dengan pamrih politik menjadi begitu tipis. Persoalannya, apakah sikap attentiveness yang sama masih ditunjukkan pemerintah atau wakil rakyat ketika terjadi penolakan terhadap rencana pembangunan gedung DPR, tuntutan pengungkapan rekening bermasalah di korps kepolisian, penuntasan kasus penganiyaan terhadap insan pers dan pejuang HAM? Itulah sebabnya Joan Tronto mengusulkan sikap tanggung jawab (responsibility) sebagai wujud nyata dari praktik politik taking care of. Di sinilah ukuran kepedulian, selain bertolak dari kebutuhan warga negara, juga harus mengandung unsur tanggung jawab. Sikap ini menuntut agar kepedulian harus diperluas kepada tanggung jawab merealisasikan kebutuhan warga negara. Masyarakat membutuhkan tidak sekadar bantuan kemanusiaan—tentu sangat penting—tetapi tanggung jawab mendahulukan kepentingannya. Termasuk dalam tanggung jawab itu adalah tekad menegakkan keadilan tanpa pamrih, kehendak menjalankan pemerintahan berbasiskan nilai-nilai moral Pancasila, serta komitmen mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.

Politik yang berkepedulian juga menuntut penguasa memiliki kompetensi tertentu di bidangnya. Percaya bahwa para penguasa kita cukup kompeten menyelenggarakan negeri ini, gugatan kita mungkin lebih pada bagaimana mereka menggunakan kompetensinya untuk kepentingan rakyat. Lagi-lagi di sini kita berbicara mengenai karakter atau keutamaan. Pemimpin yang pintar tetapi tidak berkarakter atau tidak berkeutamaan hanya akan memanfaatkan kekuasaannya demi kepentingannya. Pemimpin berkarakter menjadikan kepintarannya sebagai suluh batin untuk membedakan yang baik dan yang buruk, mendistingsi kepentingan masyarakat dari selubung kepentingan diri, dan memutuskan untuk bertindak semata-mata demi kepentingan masyarakat. Dalam hal ini sikap tidak peduli anggota legislatif yang “ngotot” studi banding ke luar negeri atau sikap pemerintah mengabaikan tuntutan penegakan keadilan atas berbagai pelanggaran HAM, kekerasan, kasus Bank Century dan semacamnya menandakan absennya kepemimpinan berkarakter dan berkeutamaan di negeri ini.

Praktik politik yang berkepedulian harus sungguh-sungguh dirasakan warga negara selaku penerima sikap kepedulian (care receiving). Secara sangat sederhana bisa dirumuskan demikian: masyarakat harus sungguh-sungguh merasakan bahwa kepentingan mereka didahulukan dan rasa keadilan mereka tidak dicederai. Berbagai aksi massa dan protes belakangan ini sebetulnya ingin mengatakan bahwa pemerintah memang tidak peduli pada rakyatnya. Ukurannya adalah keempat elemen sebagaimana dikemukakan Joan Tronto tersebut. Dalam arti inilah seluruh argumentasi yang ditawarkan Kasdin Sihotang bisa dipahami.

Pada akhirnya, kepedulian tidak sekadar perilaku politik altruistik atau sikap kedermawanan demi sebuah perpetuasi kekuasaan. Politik yang berkepedulian harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat, yang dipraktikkan berdasarkan keahlian tertentu demi mewujudkan kebutuhan masyarakat tersebut. Dan itu harus sungguh-sungguh dirasakan masyarakat.

Lebih dari dua ribu tahun lampau Aristoteles mengingatkan kita bahwa kepemimpinan berkarakter yang didasarkan atas moral excellence tertentu harus berasal dari sebuah kebiasaan (habit) hidup bermoral dan bukan semata-mata pengetahuan akan yang baik dan buruk. Konsekuensinya jelas, keengganan mempraktikkan politik bermoral selain menghancurkan kehidupan berbangsa, juga membutakan mata hatinya untuk peduli, committed dan bertanggung jawab pada rakyatnya. Di titik inilah kita termenung dan bertanya: apakah kita akan tetap berharap pada penguasa semacam ini?

Dimuat di Harian Suara Pembaruan, 27 November 2010.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s