TARUHAN POLITIS “PEMERINTAHAN LUPA”

Apakah pernyataan Julian Aldrin Pasha, Juru Bicara Kepresidenan menanggapi unjuk rasa memperingati satu tahun pemerintahan SBY-Boediono sebagai hal yang wajar dalam berdemokrasi (Kompas, 21/10) dapat kita terima sebagai wajar pula? Dalam arti apa pemerintahan SBY-Boediono menganggap aksi massa semacam itu sebagai lumrah dalam praktik politik demokratis? Adakah kepentingan yang tersembunyi di balik pernyataan itu?

Ami Pedahzur dan Leonard Weinberg dalam tulisan berjudul Modern European Democracy and Its Enemies: The Threat of the Extreme Right (2001) mengingatkan kita akan musuh-musuh demokrasi. Betul bahwa demokrasi memberi ruang bagi perbedaan pendapat, unjuk rasa, debat, kompetisi memperebutkan kursi kekuasaan, dan semacamnya. Tetapi demi mengamankan kekuasaan dari kepentingan para petualang politik, free rider, atau politik pencitraan tandingan, rezim demokratis biasanya berusaha menjaga stabilitas dan mengamankan kekuasaannya. Musuh demokrasi, demikian Pedahzur dan Weinberg, adalah “uncivil society” yang bisa menyatakan diri dalam berbagai aksi massa anarkis (2001: 51-52).

Dalam arti ini “kewajaran” unjuk rasa sebagaimana dinilai Julian Aldrin Pasha dapat bermakna ganda. Di satu pihak rezim SBY-Boediono tampak menghormati hak demokratis warga negara, tetapi di lain pihak pasti ingin menjaga stabilitas. Di sinilah saya kira pernyataan Presiden SBY pada upacara peringatan HUT Golkar tentang pentingnya stabilitas (Kompas, 21/10) harus dibaca sebagai upaya menjaga stabilitas rezim demokratis.

Konstruksi epistemik dan kebijakan politik semacam ini sangat berbahaya karena dua alasan. Pertama, sejauh mana unjuk rasa dikategorikan sebagai wajar dan sejauh mana bersifat “uncivilized”, chaotic atau semacamnya sehingga harus ditindak? Apakah aksi penembakan mahasiswa Universitas Bung Karno oleh oknum polisi dapat dikategorikan sebagai upaya menjaga stabilitas rezim demokratis dari “serangan” uncivilized society? Kedua, kebijakan politik menjaga stabilitas dan mempersempit ruang gerak uncivilized society tanpa memecahkan masalah keadilan hanya akan meningkatkan aksi unjuk rasa lainnya. Persis di sinilah esensi kritik para penggagas “pasar lupa” (Bung Effendi Gazali dan kawan-kawan), bahwa mempraktikkan politik jauh dari penegakan keadilan sama artinya dengan menggali kubur kematiannya sendiri.

Menarik memahami tanggapan rezim SBY-Boediono terhadap berbagai aksi unjuk rasa dan praktik politik rezim demokratis dalam kerangka tiga dimensi etika politik modern. Pertama, aksi unjuk rasa harus dilihat tidak semata-mata sebagai bagian dari praktik politik demokratis, tetapi sebuah ekspresi kebebasan. Warga negara berbagi kesadaran yang sama, bahwa pemerintah gagal mewujudkan cita-cita bonum communae. Kesadaran inilah yang menjadi daya dorong setiap unjuk rasa. Politik yang etis tidak pernah mentolerir kebebasan berpendapat tanpa batas karena akan merugikan kebebasan orang lain. Dalam arti itu, kebijakan politik menjaga stabilitas pemerintahan rezim demokratis dari berbagai upaya anarkis dapat dianggap sebagai bertentangan dengan esensi kebebasan berdemokrasi itu sendiri.

Kedua, etika politik tradisi Ricoeurian (Paul Ricoeur dan pengikut-pengikutnya) berpendapat bahwa alasan terbentuknya negara sebagai institusi (pihak ketiga/the third) yang menjamin tercapainya masyarakat yang adil dan makmur dari pihak pertama (individu/the I) dan pihak kedua (komunitas/the you). Negara adalah institusi yang niscaya bukan sebagai kekuasaan pemaksa demi menjamin stabilitas dalam praktik politik Hobbesian, tetapi sebagai institusi yang mengakui dan mengelola hak-hak individu atau pihak pertama (the I) dan komunitas (the you).  Negara seharusnya tahu bahwa setiap tindakan politik warga negara bukan pertama-tama menciptakan kekacauan atau aksi pencitraan tandingan, tetapi tindakan politik yang didorong oleh kebebasan memperjuangkan tercapainya bonum communae tersebut. Dalam arti itu unjuk rasa tidak tepat disebut sebagai aksi massa dalam pengertian sosiologis sebagai “kerumunan” (crowded) yang tidak saling mengenal. Identitas individu dalam aksi itu jelas, yakni kesadaran kolektif memperjuangkan keadilan berhadapan dengan sikap rezim demokratis yang lupa mewujudkan janji-janji politiknya.

Ketiga, pengakuan Julian Aldrin Pasha akan kewajaran aksi unjuk rasa harus diposisikan sebagai kesadaran paling rendah akan kegagalan rezim SBY-Boediono mewujudkan bonum communae. Sebagaimana disinggung di atas, kesadaran ini bisa ambigu, karena dapat memicu tindakan politik pragmatis mengamankan kekuasaan dari berbagai gerakan “uncivilized society” di satu pihak, atau justru mendorong pemercepatan pencapaian masyarakat adil dan makmur. Gagasan etika politik Ricoeurian sangat sederhana ketika memosisikan kepentingan setiap orang sebagai individu yang ingin mencapai kebaikan dan kebahagiaan. Kebaikan dan kebahagiaanku hanya akan tercapai jika kepentinganku sebagai individu berbagi kepentingan yang sama dengan kepentingan orang lain sebagai sebuah “cita-cita bersama” di mana pemutlakan kebebasan individu akan menciderai kebebasan bersama itu sendiri. Negara sebagai institusi yang adil (just institution) dianggap sebagai yang paling kompeten mewujudkan cita-cita bersama individu (the I) maupun komunitas (the you).

Dalam konteks ini, kesadaran pemerintah akan kewajaran unjuk rasa harusnya menukik ke pertanyaan “mengapa sering terjadi protes dan demonstrasi di negeri ini?” Dan jawaban terhadap pertanyaan ini tidak usah dicari jauh-jauh, karena “pasar lupa” telah menyajikan semuanya. Rezim demokrasi SBY-Boediono mungkin menjalankan pemerintahan secara baik dalam arti formal, tetapi selama masih melupakan hakikat institusi negara, selama itu pula protes dan unjuk rasa akan terus terjadi di Republik ini. Ketika keadilan lupa ditegakkan, maka pemerintah sebagai pelaksana sebuah institusi yang adil menegasikan hak individu dan masyarakat dalam menyerahkan seluruh kebebasannya demi mencapai sebuah bonum communae. Dalam tradisi etika politik Ricoeurian, taruhannya bukan pada gerakan individu atau komunitas menarik kembali kebebasannya, tetapi upaya mengganti pemerintahan “tukang lupa” dengan rezim yang committed melaksanakan keadilan.[]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s