MELAWAN POLITIK TAK BERKEUTAMAAN

Tulisan Prof Mochtar Pabottingi berjudul Monumen Pengkianatan di harian ini (Kompas, 4 September 2010) sangat keras mengecam ketidakmampuan anggota DPR RI dan pemerintah berempati kepada nasib dan pendertiaan rakyat dengan puncak keputusan membangun gedung dewan super mewah. Salah satu argumen kuat yang bisa ditangkap dari tulisan tersebut adalah kegagalan anggota dewan menjdi politisi yang memiliki keutamaan politik (political virtues) atau karakter mulia yang memampukan mereka bertindak secara bertanggung jawab, mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, kelompok, partai, serta upaya sadar pelanggengan kekuasaan. Apa yang salah sehingga para anggota dewan terhormat seakan kehilangan karakter unggul dan keutamaan moral memprioritaskan kebaikan dan kesejahteraan masyarakat yang mereka wakili dan pimpin?

Situasi Sulit

Prof Mochtar Pabottinggi dan sebagian besar pengamat mungkin setuju menaruh tanggung jawab moral dan politik yang berkeutamaan sebagai bagian hakiki dari setiap praktik politik ketika kebaikan dan kesejahteraan masyarakat menjadi taruhannya. Tetapi tampaknya keyakinan ini berubah menjadi semacam pesimisme politik ketika para pemegang kekuasaan mempraktikkan kekuasaan tanpa tanggung jawab politik, katakan saja ketidakpekaan pada kepentingan publik, pemerkayaan diri, atau upaya pelanggengan kekuasaan, dan semacamnya. Dalam kondisi demikian, pandangan klasik bahwa konsumerisme telah menganeksasi wilayah keutamaan moral dan mengaburkan kemampuan membedakan moral execellence dari moralitas binatang yang mengutamakan kenikmatan dapat diterima. Akibatnya, alih-alih mengutamakan kepentingan masyarakat yang mereka pimpin, para penguasa menghapus tanggung jawab moral dan politik dari kamus kekuasaan mereka.

Analisis semacam ini tidak menggambarkan kenyataan sesungguhnya. Filsuf moral seperti Alasdair MacIntyre jauh-jauh hari mengingatkan kita, bahwa politik yang berkeutamaan atau kekuasaan yang bermoral akan sulit diejahwantahkan di zaman liberal ini persis ketika kita terjebak dalam fragmentasi nilai-nilai moral. Pertanyaan kritis yang diajukan adalah prinsip moralitas umum apakah yang dirujuk sebagai pembenar sebuah kekuasaan bermoral? Pertanyaan ini persis menggugat keyakinan pada tanggung jawab politik ketika etika keutamaan tidak menjadi satunya-satunya prinsip penjelas tingkah laku, apalagi etika deontologi (menekankan kewajiban sebagai prinsip penentu baik dan buruknya tindakan) atau etika utilitarisme (menekankan kebaikan semakin banyak orang sebagai prinsip penjustifikasi tindakan moral). Konsekuensinya, praktik politik yang memuja kenikmatan, kekayaan pribadi, perpetuasi kekuasaan, atau pertimbangan-pertimbangan pragmatis-jangka pendek seolah-olah memiliki hak eksis yang sama seperti halnya kekuasaan yang bermoral dan berkeutamaan.

Dalam arti ini kita sebetulnya sedang berada dalam situasi amat sulit ketika menyerukan pentingnya mempraktikkan politik berkeutamaan. Sebetulnya secara spontan bisa dikatakan—menjawab skeptisisme yang diajukan MacIntyre—bahwa Pancasila bisa diposisikan sebagai semacam prinsip fundamental yang menjadi prinsip penguji seluruh praktik politik di Republik ini. Tetapi pada saat yang sama kita pun ragu ketika menyaksikan betapa praktik politik sepuluh tahun terakhir sangat jauh dari nilai-nilai dan cita-cita Pancasila. Saya sendiri khawatir, jika fragmentasi nilai dan prinsip moral ini diposisikan sebagai raison d’etre bagi seluruh praktik politik di negeri ini, niscaya kita akan kehilangan arah membangun masyarakat adil dan makmur sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa, sekaligus membuka jalan bagi kehancuran bangsa ini.

Secercah Harapan

Politik yang berkeutamaan atau bermoral bukanlah sebuah proses instan sekali jadi, persis ketika keutamaan moral individu harus diusahakan terus-menerus. Dibutuhkan latihan dan kemampuan mempraktikkan nilai-nilai moral luhur dalam praktik politik sampai terbentuk sebuah kultur politik yang meletakkan keutamaan dan moral sebagai bagian hakiki dari politik itu sendiri. Di sinilah sebenarnya kita mengerti mengapa para politisi yang kredibel dan memiliki integritas moral cukup memadai, tampak tidak berdaya mempertahankan idealisme politiknya ketika masuk ke dalam jaringan kekuasaan. Di tengah fragmentasi nilai dan prinsip moral serta lemahnya kehendak (will) politisi mempertahankan idealisme politik serta cita-cita moralnya, kita perlu membangun apa yang Garrath Williams istilah sebagai circumstances of responsibility (Ehics Theory and Moral Practice, 2008: 457). Logikanya sesederhana filosofi pendidikan karakter. Dengan terus mengingatkan para politisi dan penguasa bahwa mereka memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat yang diwakili atau dipimpinnya, kita sebenarnya mendesak mereka untuk mempraktikkan politik yang bermoral. Praktik politik yang bermoral, jika dilakukan secara nyata dan konsisten, akan membentuk sebuah budaya politik atau circumstances of responsibility tadi. Bagi saya, kritik dan hujatan pengamat, aksi dan demonstrasi massa, serta liputan mendalam media massa harus gencar dilakukan sebagai bagian dari upaya membangun kultur politik yang berkeutamaan atau bermoral tadi.

Dalam arti ini saya tetap optimis melihat adanya harapan membangun sebuah kultur politik yang berkeutamaan di Republik ini. Hanya saja sekarang usaha ini harus lebih digiatkan lagi, mengingat tingkat keparahan praktik politik tak bermoral di Republik ini, ketika korupsi merajalela, mafia hukum dipertontonkan secara banal, dan keadilan masih jauh dari cita-cita. Sambil berharap praktik politik tak bermoral belum menjadi monumen, kita menginginkan para wakil rakyat dan penguasa memiliki tekad merevitalisasi nilai-nilai luhur Pancasila dan menjadikannya sebagai prinsip dasar atau rasionalitas bersama dalam praktik politik di negara kita. Jika tidak demikian, kita melanggengkan fragmentasi nilai dan prinsip moral sekaligus kehilangan pegangan prinsip bersama pengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal terakhir ini mengandung risiko teramat besar: negara dikelola tanpa prinsip moral yang jelas. Masihkah terwujud kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan negara yang demikian?

Sekadar catatan:

Tulisan ini pernah saya kirim ke Redaksi Kompas tanggal 6 September 2010, dan saya menerima email dua minggu kemudian bahwa seperti biasa redaksi Kompas kesulitan tempat memuat artikel ini. Ya sudahlah, semoga pembaca blog ini bisa menikmatinya!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s