MELARANG PORNOGRAFI

Para penikmat pornografi siap-siap kecewa. Menkominfo, Tifatul Sembiring akan memblokir seluruh situs porno di internet (Tempo Interaktif, 14 Juli 2010). Lebih dari sekadar mentaati UU Pornografi sebagaimana dikatakan Tifatul, kebijakan ini seharusnya dilihat sebagai bagian dari upaya melindungi kepentingan kelompok yang paling dirugikan (the worst) dalam industri pornografi, dalam hal ini adalah anak-anak dan kaum perempuan.

Apa tanggapan masyarakat atas kebijakan ini? Coba kita simak komentar pembaca Tempo Interaktif terhadap berita itu. Ada yang langsung setuju dengan rencana menteri dari PKS itu, tetapi ada yang menolak karena menganggap itu bukan cara yang tepat menyelesaikan masalah merebaknya kasus video mesum yang melibatkan artis-artis papan atas. Bahkan dengan nada sinis ada komentar yang melihat kebijakan ini sebagai awal berlakunya sistem moral Taliban ala Indonesia.

Jika komentar-komentar tersebut mewakili pro dan kontra masyarakat terhadap pemblokan situs-situs pornografi di internet, pertanyaannya atas landasan epistemologis apa pemerintah melarang pornografi? Landasan epistemologis dipakai untuk membedakannya dari landasan hukum yang secara eksplisit sudah dirujuk Menkominfo, yakni UU Pornografi (UU no. 44 Tahun 2008). Sementara landasan moral tidak menarik lagi untuk didiskursuskan secara publik persis ketika wacana publik mengenai moralitas seks didominasi kepentingan-kepentingan kaum konservatif yang sangat patriarkal dan agamis.

Selalu jadi bahan perdebatan

Reaksi para pembaca Tempo Interaktif dan media-media online lainnya mengingatkan kita akan perdebatan klasik kaum konservatif versus kaum liberal soal apakah pornografi harus dilarang atau tidak. Kaum konservatif yang umumnya mengadopsi moralitas agama sebagai pengatur perilaku berpendapat bahwa pornografi harus dilarang sama sekali. Pornografi yang mereka pahami sebagai ”materi-materi (berupa gambar atau pun kata-kata) yang mengandung kecabulan secara eksplisit” dapat mengancurkan nilai-nilai moral yang sangat dijunjung tinggi setiap keluarga. Mereka melihat bahwa akses terhadap pornografi hanya akan meruntuhkan atau melemahkan kehendak masyarakat untuk bertumbuh dan berkembang secara sehat. Akses yang luas terhadap pornografi bahkan dilihat tidak hanya sebagai penyebab runtuhnya moralitas individu atau biang kegagalan rumah tangga, tetapi sekaligus juga penghancur moralitas keluarga, masyarakat, dan agama.

Berbeda dengan kaum konservatif yang memberlakukan larangan secara legal dan universal, kaum liberal lebih distingtif dalam memahami pornografi. Meskipun setuju bahwa pornografi harus dibatasi, kelompok ini menolak pelarangan atau pemblokiran total situs-situs pornografi di internet.  Situs-situs porno atau pornografi pada umumnya dapat dilarang hanya karena tiga alasan. Pertama, jika materi-materi pornografi tidak hanya mengandung cabul secara eksplisit, tetapi diproduksi dengan tujuan utama ”menghasilkan atau menimbulkan birahi seksual pengakses pornografi.” Atau, jika itu berupa kata-kata maka kata-kata tersebut tidak menyumbang bagi perkembangan intelektualitas atau memiliki kadar artistik yang rendah. Kedua, pornografi tidak boleh diakses oleh kelompok yang belum dewasa secara mental. Itulah sebabnya alih-alih merekomendasikan larangan terhadap pornografi, kaum liberal akan mengadvokasi pengaturan terhadap distribusi barang-barang yang mengandung pornografi, harus melalui toko-toko tertentu, oulet-outlet yang diperuntukkan bagi konten dewasa, dan sebagainya. Ketiga, kaum liberal memperjuangkan ide dasar liberalisme yang memberikan kebebasan penuh kepada setiap orang untuk berekspresi, menyatakan pendapat, atau menikmati apa yang diinginkannya sejauh tidak membahayakan orang lain. Dalam hal ini kaum liberal cendrung memahami pornografi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi.

Di luar kedua perdebatan itu, kaum feminis berpendapat bahwa pornografi harus dilarang jika materi-materinya merendahkan martabat perempuan hanya sebagai pemuas nafsu kaum laki-laki. Menurut C. MacKinnon (Feminism Unmodified: 1987), penurunan derajat perempuan itu terjadi tidak hanya ketika mereka secara eksplisit dijadikan sebagai komoditas yang ketelanjangannya menghasilkan uang atau semata-mata sebagai objek pemuas nafsu kaum laki-laki, tetapi juga ketika perempuan dipotret sebagai seakan-akan menikmati adegan-adegan syur sambil tersenyum, tertawa, menjerit, atau melenguh.

Sementara itu, meskipun dengan penekanan yang sangat berbeda, anak-anak sebagai kelompok yang lemah (the worst) memang harus dilindungi dari akses terhadap pornografi. Ketika kaum konservatif berusaha melarang sama sekali penyebaran pornografi, kaum liberal justru memosisikan anak-anak sebagai kelompok yang belum dewasa secara mental, sehingga belum mampu memilih apakah boleh atau tidak boleh mengakses pornografi. Pengaturan penyebaran konten-konten porno lalu dilihat sebagai bagian dari upaya melindungi kepentingan kelompok masyarakat yang lemah (the worst), yang sebetulnya tidak hanya anak-anak, tetapi juga orang yang telah berusia di atas 18 tahun tetapi belum dewasa secara mental.

Hindari pendekatan kekuasaan

Saya tidak sedang membela kepentingan kaum liberal, tetapi tanpa pertimbangan matang kebijakan Menkominfo hanya akan mengukuhkan pendekatan kekuasaan dan melanggengkan hegemoni moralitas patriarkal yang memosisikan negara sebagai penjaga moralitas publik. Meminjam pemikiran kaum liberal, bahkan kepentingan hanya satu orang dari jutaan orang Indonesia yang menginginkan akses terhadap pornografi, kepentingan itu tidak bisa dibatasi atau dilarang hanya demi melindungi kepentingan kaum mayoritas (Caroline West, Pornography and Cencorship, 2004).

Mari kita melihat latar belakang pemikiran yang ada di balik political stand kaum liberal ini. Pertama, tirani atau kepentingan mayoritas yang mengusung moralitas agama atau ideologi apapun bertentangan dengan prinsip diskursus yang demokratis dalam ranah publik. Negara demokratis biasanya mengedepankan sarana-sarana non-koersif dalam mempengaruhi masyarakat mengambil keputusan-keputusan yang tepat dan bijaksana mengenai hidupnya, di mana keputusan-keputusan jenis ini sangat menjunjung tinggi kerja nalar (Caroline West, 2004: 8). Apa yang ditegaskan pasal 4 UU no. 44 Tahun 2008 tentang ”Pornografi” sebenarnya juga disetujui oleh kaum liberal. Justru pada penjelasan pasal 4 ayat 1, UU Pornografi ini memberi ruang bagi kelompok kecil orang yang membuat konten-konten porno untuk kepentingan dirinya sendiri. Prinsip yang dipegang teguh kaum liberal adalah perbuatan apa pun diperbolehkan sejauh tidak merugikan kepentingan orang lain atau kepentingan yang lebih besar.

Kedua, melarang pornografi hanya akan menciptakan warga negara yang tidak pernah dewasa secara moral. Tidak ada jaminan bahwa orang tidak akan mengakses konten-konten pornografi setelah pelarangan atau pemblokiran. Karena itu, yang terpenting bukan melarang atau memblokir situs-situs porno tetapi mengedukasi masyarakat supaya bertumbuh menjadi orang-orang dewasa yang kompeten secara mental. Diasumsikan mereka yang kompeten secara moral memiliki kemampuan memilih mengakses atau tidak mengakses pornografi karena mereka telah memiliki apa yang disebut Ronald Dworkin sebagai ”moral independence” (R. Dworkin, Do We Have Right to Pornography?, 1985: 353). Karena itu, peran serta masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20-22 dari UU no. 44 tahun 2008 tentang ”Pornografi” seharusnya diperluas dengan menambahkan pentingnya ”kampanye edukasi publik” sebagaimana diperjuangkan kaum liberal demi mencapai apa yang mereka sebut sebagai ”mentally competent adults” itu.

Satu catatan penutup, jauh lebih bermartabat membiarkan isu kebijakan pemblokiran situs-situs porno di internet diwacanakan secara publik bukan semata-mata demi menghormati public discourse, tetapi demi pemahaman yang lebih komprehensif atas masalah yang dihadapi. Meminjam mulut kaum liberal, saya ingin mengingatkan Menkominfo untuk mempertimbangkan juga kepentingan sekelompok kecil orang yang mengakses pornografi atau membuat konten-konten porno hanya demi kepentingannya sendiri. Kalau negara mengkolonisasi ruang privat warganya, negara tidak hanya memberangus kebebasan warga negara, tetapi juga merendahkan kemampuan mereka sebagai makhluk rasional dan dewasa secara moral dalam memutuskan berbagai hal menyangkut kehidupannya. Usul saya, lakukanlah banyak hal lain yang jauh lebih urgen daripada mengurus moralitas warga negara.[]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s