PERIHAL MENIPU

Berbohong itu dosa gak ya? Tau ah!

Perihal berbohong, pertanyaan klasik biasa dikemukakan, “Apakah menipu itu salah?” ”Apakah menipu itu dosa?” ”Apakah menipu itu tidak dibenarkan secara moral?”  Bagi yang sering menonton acara ”Uya Memang Kuya” mungkin saja familiar dengan ucapan ini: ”Berbohong itu dosa!” Ketika hendak menghipnotis seseorang, Uya Kuya biasanya mengulang kata-kata menyerupai mantra itu: ”Berbohong itu dosa!” Tentu tujuannya adalah untuk mengingatkan orang yang sedang dihipnotis, bahwa berbohong itu memang dosa.

Mari kita menyingkirkan dulu pemahaman religius atas tindakan berbohong dengan mengategorikannya sebagai sebuah perbuatan dosa. Lantas, bagaimana kita menyikapi perbuatan yang satu ini? Bagi mereka yang terbiasa dengan berbagai diskusi seputar etis atau moral tidaknya tindakan manusia, berbohong dapat dikategorikan sebagai tindakan moral tertentu yang memiliki implikasi moral tertentu pula bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Meskipun demikian, secara moral tidak langsung otomatis dikatakan bahwa berbohong itu salah secara moral. Paling banter orang mengatakan, tergantung teori etika apa yang Anda bela. Jika demikian, itu berarti perbuatan berbohong itu pun masih diperdebatkan secara moral, apakah bisa dibenarkan secara moral atau tidak?

Tentu perdebatan semacam ini sangat khas filsafat (etika sebagai filsafat moral). Memang cabang filsafat yang satu ini mempersoalkan atau mengkritik justifikasi atau pembenaran moral atas tindakan moral tertentu. Core bussiness etika adalah menggugat apakah fondamen atau prinsip penjustifikasi tindakan moral seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional atau tidak? Sejauh mana prinsip penjustifikasi itu dapat diterima sebagai benar dan apa landasannya?

Mereka yang menganut aliran etika deontologi (pelopornya adalah Immanuel Kant) akan berpendapat bahwa apapun alasannya, berbohong itu tidak dibenarkan secara moral. Contoh yang sangat dramatis biasanya diangkat untuk menunjukkan kuatnya pandangan deontologi mengenai kebohongan. Suatu hari, ada seseorang menerobos rumahmu dan bersembunyi di dalam. Orang itu sedang dikejar oleh seseorang lain, dan jika diketahui berada dalam rumah Anda, dia pasti dibunuh oleh si pengejar itu. Ketika pengejar itu datang dan bertemu Anda di depan rumahmu, dia bertanya apakah Anda mengetahui ada seseorang yang bersembunyi di dalam rumahmu? Apakah Anda akan memberitahu dia bahwa memang ada orang yang sedang bersembunyi di dalam rumahmu?

Para penganut etika deontologi akan langsung menjawab, ”Jangan berbohong!” Artinya, Anda harus mengatakan bahwa memang ada seseorang yang sedang bersembunyi di dalam rumahmu. Bahwa orang tersebut akan dibunuh oleh si pengejar, itu bukan urusan Anda. Yang menjadi concern utama Anda adalah bahwa Anda tidak mau berbohong, dan Anda tidak akan memperhatikan apa motivasi atau pertimbangan lain di luar tuntutan untuk tidak berbohong.

Apa pendapat Anda mengenai posisi moral semacam ini? Mengerikan bukan? Hanya karena keberpihakan pada posisi etika yang tidak mengakomodasi berbagai motif dan pertimbangan eksternal dalam pengambilan keputusan moral selain sikap pro pada hukum moral yang dirumuskan secara imparsial oleh pelaku moral, seseorang bertindak laksana sosok tak berperasaan. Bayangkan jika orang yang bersembunyi dalam ruamah Anda itu akhirnya ditarik keluar dengan paksa oleh si pengejar, dan lebih mengerikan lagi, dia dibunuh di hadapan Anda. Bagi pengikut deontologi, kalau pun itu terjadi, cintanya pada hukum moral tidak akan pernah goyah. Bahkan ketika langit akan runtuh dan menimpanya, cinta pada hukum moral itu tidak akan pernah pudar.

Saya harap Anda tidak mengkritik saya dengan mengatakan bahwa saya menggambarkan posisi moral deontologi sebegitu rupa sehingga siapa pun yang membaca atau mengetahuinya akan bersikap antipati terhadap posisi moral ini. Itu bukanlah motif saya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa posisi moral semacam ini ternyata tidak cukup atau tidak memadai sebagai dasar penjustifikasi tindakan moral. Dengan kata lain, mendasarkan tindakan moral hanya pada prinsip-prinsip etika deontologi tampaknya tidak memadai. Saya ingat seorang teman dosen—seorang dokter—di Fakultas Kedokteran Atma Jaya pernah mengatakan kepada saya, bahwa deontologi tidak mendapat tempat dalam dunia kedokteran, terutama etika biomedis. Apa maksudnya mungkin perlu refleksi lain. Tetapi mungkin saja karena dia menangkap karakter kekakuan dalam etika deontologi yang membuatnya berpendapat demikian.

Lantas, apa posisi etika yang lebih cocok dong untuk menjelaskan perilaku berbohong. Mereka yang berpendapat bahwa sangat tergantung situasi atau harus melihat kondisinya dulu, apakah berbohong itu salah secara moral atau tidak, ternyata secara tidak sadar menyandarkan pemikiran mereka pada etika utilitarisme. Posisi etika ini mengakan, bahwa suatu tindakan disebut baik (secara moral) jika mampu mendatangkan kebaikan atau kebahagiaan terbesar bagi semua orang yang terkena dampak tindakan moral. Itu artinya berbuat bohong harus dievaluasi terlebih dahulu, jika ternyata membawa keuntungan dan kebahagiaan bagi sebagian besar atau mayoritas orang yang terkena dampak tindakan itu, maka perbuatan itu disebut baik secara moral.

Wah, seru juga ya! Di sini saya bayangkan, tindakan kebohongan yang dilakukan Si Gayus Haloman Tambunan yang ”mencuri” uang rakyat untuk kepentingan dirinya hanya bisa dikatakan salah secara moral karena tidak membawa keuntungan bagi mayoritas orang. Seandainya saja setelah menggelapkan uang milyaran itu, Gayus menggunakan uang tersebut tidak untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk kepentingan dan kebahagiaan banyak orang, katakan saja dia menyumbang untuk pembangunan rumah ibadah, panti asuhan, membeli pupuk untuk para petani, menyantuni anak yatim, dsb, maka tindakan Gayus akan dibenarkan secara moral—menurut teori etika utilitarisme.

He…he….he, pusing lagi nich. Ada-ada saja teori ini. Lantas apa dong posisi moral yang harus diambil? Atau, jangan-jangan kita menyerahkan saja urusannya ke setiap orang? Artinya, benar atau salahnya tindakan berbohong tergantung pada pribadi masing-masing? Wah, ini tidak menjadi lebih jelas.

Para filsuf klasik seperti Agustinus dari Hippo atau Thomas Aquinas memiliki pemahaman yang kurang lebih sama mengenai tindakan berbohong. Sama seperti Immanuel Kant dan para pendukung etika deontologi, mereka berpendapat bahwa tindakan berbohong adalah salah secara moral. Tentu dengan alasan yang berbeda. Immanuel Kant concern dengan usaha rasional pelaku moral mengkonstitusi prinsip tindakannya yang dikehendaki berlaku universal. Prinsip yang menjustifikasi tindakan berbohong jelas tidak bisa diuniversalkan sebagai prinsip tindakan yang berlaku bagi siapa saja. Bagi Agustinus, kebohongan tidak bisa dibenarkan sama sekali, juga secara hukum. Agustinus mendasarkan pandangannya pada Kitab Suci (Injil) yang melarang tindakan berbohong (salah satu larangan dalam 10 Perintah Allah).

Bagi Thomas Aquinas berpendapat bahwa tindakan berbohong harus dikategorikan sebagai salah secara moral, karena berlawanan dengan hakikat kebenaran (the nature of truth) itu sendiri. Berbohong merupakan tindakan yang bertentangan dengan keutamaan kebenaran. Thomas memahami kebenaran sebagai kosespondensi atau kesesuaian antara ” the thing signified and the signification of it”. Bagi dia, setiap manusia adalah makhluk rasional dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia mengkomunikasikan pikirannya kepada orang lain. Di sini manusia dituntut untuk mengkomunikasikan gagasan atau pikirannya secara benar. Seseorang dikatakan berbohong jika berdasarkan kemauannya (by his/her willing), dia memanipulasi pikirannya dengan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Kebohongan akan menjadi tindakan tidak bermoral yang sangat merugikan jika seseorang tidak hanya berkhianat terhadap pikirannya sendiri, tetapi juga mengakibatkan kerusakan bagi masyarakat.

Jelaslah, tindakan berbohong ditempatkan dalam konteks keutamaan, bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan disposisi batin dari seseorang yang berkeutamaan. Dalam arti ini, saya berpendapat bahwa tindakan berbohong dan tindakan-tindakan tidak bermoral lainya akan dapat dipahami secara memadai jika ditempatkan dalam konteks sebuah etika keutamaan. Seorang pelaku moral (moral agent) yang berkeutamaan (virtuous man) akan senantiasa bertindak baik secara moral dan menghindarkan diri untuk bertindak buruk secara moral (malicious) karena disposisi karakternya. Bahwa pelaku moral itu bertindak sedemikian rupa bukan karena pendiktean sesuatu motif dari luar, bukan pula sekadar ketaatan buta pada prinsip moral yang dikreasikan akal budinya. Atau, bukan sekadar karena tindakannya tersebut menguntungkan sebagian besar orang. Seorang pelaku moral yang berkeutamaan akan bertindak benar secara moral, karena nilai-nilai moral yang menjadi dasar penjustifikasi tindakan moral sudah menjadi bagian dari karakternya.

Tentu di sini dituntut banyak hal sampai sesuatu nilai atau prinsip moral menjadi bagian dari karakter seseorang. Keutamaan lain seperti keugaharian, konsistensi pada tindakan moral yang benar, pengendalian diri, kecermatan dalam membedakan mana yang baik dan yang buruk secara moral, kekuatan untuk mengatakan ya pada kebaikan dan tidak pada keburukan, dan sebagainya sangat diandaikan. Hal yang tidak kalah menarik adalah bahwa etika keutamaan membuka ruang seluas-luasnya bagi sebuah pendidikan moral yang seimbang, karena memperhatikan berbagai metode dan pendekatan moral yang ada.

Mungkin saja Anda berpendapat lain!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s