Menguak Keadilan Hukum

Resensi Buku-3

————————————————————————————————————

Judul Buku: Filsafat Hukum. Membangun Hukum, Membela Keadilan

Penulis: Andre Ata Ujan

Penerbit: Kanisius, Yogyakarta, 2009

Tebal: 238 halaman

————————————————————————————————————

Buku-buku filsafat hukum yang terbit dalam Bahasa Indonesia dapat dihitung dengan jari. Sebut saja Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah karya Theo Huijbers (1982), Pokok-pokok Filsafat Hukum karangan Prof. Darji Darmodiharjo (1995), atau Filsafat Hukum karya Budiono Kusumohamidjojo (2004). Padahal kajian filosofis atas masalah hukum sangatlah penting, terutama untuk mempertanyakan secara kritis praktik-praktik hukum manakah yang adil dan manakah yang lalim, mempersoalkan pilihan penegak hukum yang lebih pro pada ketentuan hukum formal-positifistik daripada mendahulukan keadilan, atau menggugat keniscayaan ketaatan pada sebuah hukum positif (hlm. 23). Gugatan-gugatan semacam inilah yang membuat buku terbaru karya Dr. Andre Ata Ujan berjudul Filsafat Hukum ini patut disambut positif.

Tidak mudah memang membaca buku-buku filsafat, termasuk buku yang satu ini. Meskipun demikian, dengan cukup kesabaran, buku ini akan mampu menjelaskan banyak persoalan penegakan hukum yang selama ini mendera bangsa kita. Cobalah membaca buku ini dengan terlebih dahulu membaca kesimpulan (hlm. 225-233). Bagian kesimpulan buku ini akan menjadi semacam “peta” dalam memahami isi buku ini karena berisi kesimpulan singkat setiap bab. Bacalah isi ringkas setiap bab untuk memahami duduk persoalan yang didiskusikan sebelum membaca setiap bab buku ini.

Salah satu pertanyaan yang diajukan dalam filsafat hukum berhubungan dengan persoalan hakikat hukum. Apa itu hukum dan apa tujuan hukum? Teori hukum kodrat sebagaimana diusung Thomas Aquinas, misalnya, berpendapat bahwa hukum adalah seperangkat peraturan yang mengatur kehidupan bersama sebagai hasil ciptaan rasio (hlm. 51). Penegasan ini mengandung pengertian bahwa ketaatan pada hukum tidak sekadar menundukkan kehendak pada seperangkat peraturan, tetapi keputusan bebas untuk meletakkan kebebasan di bawah kekuasaan rasio, dan membiarkan diri diarahkan oleh rasio. Keteraturan dan kebahagiaan sebagai tujuan tertinggi yang ingin dicapai hukum kodrat akan tercipta ketika rasio yang menjadi sumber hukum telah mengambil bagian atau berpartisipasi dalam kehendak Yang Ilahi sendiri (hlm 56).

Lain dengan hukum kodrati, hukum positif yang lahir sejak abad ke-14 ingin membebaskan diri dari berbagai kungkungan hukum ideal yang diasalkan pada partisipasi rasio dengan Kehendak Ilahi. Positivisme hukum berusaha menelanjangi hukum dari dimensi moral dan mengembalikannya sebagai murni ciptaan manusia. Hukum dirumuskan secara rasional berdasarkan berbagai data konkret masalah hukum yang dihadapi sehari-hari (hlm 67). Karena itu, dalam pelaksanaannya, seorang hakim hanya akan mendasarkan seluruh putusannya pada apa yang tertulis dalam hukum positif. Hakim membebaskan diri dari masalah moralitas hukum sebagaimana dibebankan hukum kodrat pada produk sebuah hukum.

Diskusi hukum kodrat versus hukum positif ini saja langsung menunjukkan relevansi buku ini. Penegakan hukum di negara kita seringkali lebih menonjolkan aspek legal-formal (positivisme hukum) sebegitu rupa sehingga masalah keadilan tidak jarang direduksikan kepada keadilan legal-formal. Ambillah contoh penggusuran pedagang kaki lima. Secara legal-formal, para pedagang kaki lima tidak memiliki hak untuk berjualan di pinggir jalan atau di tempat-tempat umum yang dilarang. Karena itu, operasi penertiban PKL sah secara hukum dan adil (keadilan legal-formal). Ini tentu sah dari segi positivisme hukum. Tetapi apakah tindakan penggusuran PKL sudah menjamin perasaan keadilan masyarakat? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh hukum kodrat, bahwa tindakan menyengsarakan rakyat tanpa menawarkan jalan keluar sama saja dengan membiarkan penderitaan berlanjut. Bahwa penderitaan dan rasa sakit yang dialami PKL bukan karena kemauannya sendiri tetapi karena akibat dari sebuah struktur sosial yang tidak adil justru mencoreng keadilan formal-legal yang sangat diagung-agungkan kaum positivisme hukum.

Buku ini tentu membahas tema-tema lain yang juga penting dan kontekstual. Diskusi filosofis perihal kejahatan dan hukuman (bab 4) pasti akan selalu menarik, misalnya apakah hukuman atas kejahatan sungguh-sungguh bersifat retributif, dalam arti sanggup menggantikan kerugian yang hilang di pihak korban? Sejauh mana seseorang yang bersalah dihukum seberat-beratnya tanpa meninggalkan kesan balas dendam (“mata ganti mata, gigi ganti gigi”), dan prinsip-prinsip apa saja yang harus dijunjung tinggi sehingg orang yang bersalah secara hukum tidak saja dihukum hanya berpatokan pada kesalahannya, tetapi juga menghormati asas kesetaraan di hadapan hukum (hlm. 120 dst).

Tema lain yang juga sangat menarik dan kontekstual adalah persoalan hukum dan moralitas. Buku ini dengan tepat membuktikan, bahwa dikotomi antara hukum kodrat yang mengikutsertakan pertimbangan moral dalam penerapan hukum dengan positivisme hukum yang hanya menekankan aspek legal-formal berdasarkan apa yang tertulis dalam sebuah hukum positif sudah tidak relevan lagi (hlm. 153-154). Masalah yurisprudensi yang didiskusikan dalam buku ini dengan tepat menunjukkan dimensi etika dalam hukum. Bahwa ketika sebuah masalah hukum tidak mampu diputuskan dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum formal-legal yang ada, hakim mampu melakukan diskresi dengan memutuskan siapa yang harus dimenangkan dalam perkara dan siapa yang harus disalahkan. Bahkan ketika diskresi dalam proses yurisprudensi itu menegasi prinsip-prinsip penegakan hukum yang selama ini dipraktikkan.

Ini sekaligus menjadi otokritik bagi penegakan hukum di negara Indonesia. Sejauh mana para hakim, jaksa, kepolisian, dan pengacara mampu melakukan diskresi hukum demi memperjuangkan keadilan, karena berbagai pasal dan ayat dalam hukum positif tidak mampu menyelesaikan masalah hukum tertentu? Hukum tanpa moralitas tidak akan membuka peluang bagi upaya diskresi hukum (yurisprudensi) karena bertentangan dengan prinsip kepastian hukum itu sendiri. Tetapi hukum dengan moralitas akan menjunjung tinggi keadilan, karena itu berusaha maksimal untuk membela keadilan, terutama ketika ketentuan hukum yang ada secara jelas mencederai rasa keadilan masyarakat.

Apa yang menjadi cita-cita sebuah negara hukum adalah bonum commune, dalam arti terciptanya sistem sosial politik yang menjamin pemenuhan dasar kebutuhan segenap warga negara secara adil (hlm. 231). Cita-cita ini hanya mungkin terwujud jika orde hukum yang diciptakan dalam masyarakat adalah orde hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum (formal-legal) sebagai jalan untuk mewujudkan keadilan dalam artinya yang sesungguhnya. Persis di sinilah anak judul buku ini tepat mendefinisikan dirinya: “membangun hukum, membela keadilan.” Dan memang betul demikian, karena hukum tanpa keadilan hanya akan menjadi alat penindas di tangan penguasa, sementara keadilan tanpa hukum tidak lebih dari seruan moral tanpa kekuatan pemaksa.[]

2 pemikiran pada “Menguak Keadilan Hukum

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s