Perspektif Kristiani dalam Politik Kita

Hingar bingar pemilihan anggota DPR, DPRD, dan DPD telah berakhir. Hasilnya pun telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sembilan partai politik yang lolos parliamentary threshold cukup merepresentasikan suara rakyat di parlemen, terlepas dari tingginya angka golput dan mereka yang tidak memilih karena tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menembus angka lebih dari 30 persen. Kita pun sekarang bersiap-siap menghadapi pemilihan langsung presiden dan wakil presiden yang hiruk pikuk kampanyenya sudah mulai terasa sejak mereka mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2009 – 2014.

Dua catatan menarik patut direfleksikan pasca pemilihan anggota legislatif. Pertama, dua partai politik yang mendasarkan diri pada massa umat Kristiani—Partai Damai Sejahtera (PDS) 1,48 persen dan Partai Kristen Demokrat Indonesia (PKDI) 0,31 persen—tidak lolos parliamentary threshold alias perolehan suaranya di bawah 2,5 persen. Barangkali ini tidak menjadi pukulan telak bagi Partai Kristen Demokrat Indonesia (PKDI) karena baru pertama kali ikut serta dalam pemilihan umum. Tetapi tidak demikian dengan Partai Damai Sejahtera (PDS) yang pada pemilihan umum tahun 2004 memperoleh suara yang sangat signifikan (menempatkan 13 kadernya sebagai anggota parlemen). Pertanyaannya adalah “bagaimana nasib ke depan partai politik berbasiskan massa Kristiani?” Kedua, apa yang diharusnya diperankan para politisi Kristiani di era di mana mereka tidak secara khusus mewakili massa umat Kristiani?

Matinya Politik Aliran

Kegagalan PDS dan PKDI meraih suara dua setengah persen merepresentasikan keadaan politik di Indonesia saat ini. Temuan Lembaga Survei Indonesia (LSI) belum lama ini menunjukkan bahwa partai politik berbasiskan massa agama mengalami penurunan drastis. Survei yang dilakukan LSI selama periode 27 April – 3 Mei 2009 menunjukkan sekitar 24 persen memercayakan pilihan politik mereka kepada partai islam (PPP dan PKS) atau partai-partai bernunsa islam (PAN dan PKB). LSI menemukan bahwa lebih dari 70 persen pemilih memilih partai-partai berideologikan non-islam (PD, Partai Golkar, PDIP, Partai Gerindra, dan Partai Hanura). Itu artinya lebih dari 70 persen pemilih umat Islam yang tidak memilih partai islam. Hasil ini menunjukkan bahwa persoalan agama tidak banyak berpengaruh terhadap penentuan pilihan politik. Politik aliran justru sedang menghadapi kematiannya karena dibunuh oleh rakyatnya sendiri, demikian pandangan Saiful Mujani, Direktur Eksekutif LSI (Media Indonesia, 15 Mei 2009).

Data ini cukup menjelaskan orientasi politik pemilih Kristiani. Perolehan suara PDS sekitar 1,5 persen dan PKDI yang tidak mencapai setengah persen menunjukkan bahwa massa pemilih Kristiani lebih mempercayakan pilihan politiknya pada partai-partai nasionalis. Di sini sebenarnya sebagian besar pemilih Islam dan Kristiani tidak memilih partai berdasarkan orientasi agamanya. Bagi orang Kristiani sendiri, peta politik semacam ini menegaskan suramnya masa depan partai berbasis agama Kristen. Kalau pun ada kemungkinan lahirnya partai politik berbasis agama Kristen di pemilihan umum 2014, dapat diperkirakan keadaannya tidak jauh berbeda dengan saat ini.

Peta politik ke depan memang menunjukkan gejala matinya partai politik aliran, dan ini disinyalir sebagai salah satu tanda positif dari perkembangan sistem politik demokratis di negeri ini. Artinya, tidak hanya pemilih Kristiani mempercayakan pilihan politiknya pada partai-partai nasionalis, tetapi para politisi Kristiani pun “terpaksa” merebut kursi legislatif melalui partai-partai politik nasionalis yang ada. Khusus untuk anggota legislatif yang mewakili partai politik nasionalis, pertanyaannya adalah peran apa yang harus mereka mainkan sehingga tercapi dua kepentingan sekaligus, yakni kepentingan nasional dan kepentingan sesama seiman?

Menciptakan Perspektif Kristiani dalam Politik

Dalam tulisan berjudul Christian Politics in the 21st Century (2007), James W. Skillen dari Center for Public Justice (Washington DC) memberikan usul yang sangat kontekstual dalam menjawab pertanyaan di atas. Sejalan dengan matinya politik aliran, Skillen justru melihat peluang besar yang bisa dimainkan para politisi Kristiani di parlemen. Politisi Kristiani sekarang harus percaya diri bahwa nilai-nilai dasar Kristiani yang mereka anut dapat memberi warna dan sumbangan konkret bagi setiap pengambilan kebijakan publik. Bagaimana caranya? Menurut Skillen, para politisi Kristiani seharusnya memperjuangkan dan menciptakan sudut pandang atau perspektif Kristiani dalam menjalankan seluruh tugas legislasi mereka. Mengutip Skillen sendiri, “Our challenge is to develop a coherent Christian political perspective that will allow us to make judgements about the justice and injustice in society.”

Di Indonesia, usulan ini sangat konkret dan kontekstual. Ketika seorang politisi Kristiani di parlemen membahas UU tertentu, misalnya, apakah perspektif politik khas orang Kristiani cukup mewarnai pembahasan itu? Apa konsep keadilan sebagaimana dipahami ajaran sosial gereja menjadi rujukan implisit ketika para wakil rakyat beragama Kristiani memperjuangkan masalah kemiskinan, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, pembalakan liar, kekerasan horisontal, kebebasan beragama, dan sebagainya? Menyebut satu contoh, apa yang diperjuangkan PDS dalam pembahasan UU Pornografi belum lama ini, bahwa UU Pornografi berpotensi mematikan pluralisme nilai agama dan budaya, bisa menjadi pengalaman berharga bagi para wakil rakyat beragama Kristen yang akan duduk di parlemen ketika mereka harus memperjuangkan kepentingan publik. Bahkan itu dilakukan ketika publik tahu bahwa para wakil rakyat yang sedang berjuang itu beragama Kristen.

James W. Skillen juga menegaskan bahwa untuk menciptakan perspektif Kristiani dalam politik diperlukan sebuah mind set baru, bahwa setiap kebijakan politik mempertaruhkan nasib dan kepentingan orang banyak. Karena itu, sudah saatnya para politisi Kristiani membuang jauh-jauh gagasan pemisahan negara dari agama seperti yang terjadi di Eropa sejak zaman pencerahan. Memang bentuknya sekarang lebih berupa perjuangan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan universal, dan karena itu mengandung muatan Kristiani secara implisit. Ini justru bagus karena merupakan kehendak Sang Guru sendiri, ketika Dia meminta setiap orang untuk menjadi terang-Nya, menjadi garam di dunia, dan menjadi tanda kehadiran Allah. Yang penting perspektif politik yang khas Kristiani bisa tercipta dalam setiap perjuangan para politisi Kristen.

Pada akhirnya keberhasilan seorang politisi Kristen di parlemen sangat ditentukan oleh sejauh mana dia memperjuangkan kepentingan publik di mana nilai-nilai Kristiani menjadi elan vital yang mendorong dan menjiwai setiap tindakan politisnya. Dalam konteks inilah, ketika Tuhan datang dan menanyakan di mana Abel saudaramu (ditafsirkan bebas sebagai “di mana saudara-saudarimu yang kamu wakili di parlemen), para politisi Kristen dengan lantang menjawab, bahwa para saudara yang mereka wakili ada bersama mereka, sedang berbahagia karena kepentingan politik mereka terpenuhi berkat perjuangan mereka. Sebuah tantangan yang tidak ringan, memang![]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s