GODAAN KEKUASAAN

Tujuan tertinggi hidup manusia adalah mencapai kebahagiaan. Karena keberadaan manusia adalah koeksistensi (makhluk sosial yang harus hidup bersama orang lain), maka kebahagiaan hanya bisa direalisasikan secara maksimal dalam masyarakat. Kebahagiaan lalu menjadi perkara bersama atau kebaikan umum (bonum publicum) yang harus diwujudkan bersama. Masyarakat dan negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkannya.

Di sinilah kita mengerti mengapa the founding fathers negeri ini menetapkan “masyarakat yang adil dan makmur” sebagai tujuan tertinggi negara yang harus diwujudkan. Bagi orang Indonesia, kebahagiaan sebagai bonum publicum dimaknakan sebagai “masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”, sebuah cita-cita luhur yang menekankan pentingnya mewujudkan kemakmuran tanpa menomorduakan keadilan, dan sebaliknya.

Dalam praktik politik, harus diakui tidak mudah mewujudkan cita-cita mulia tersebut. Dari berbagai kondisi yang dituntut demi tercapainya kesejahteraan, salah satunya adalah “pentingnya figur politik yang bersedia mendedikasikan kekuasaanya bagi kepentingan orang banyak” (Andre Ata Ujan, 2009: 53).

Prasyarat ini terdengar seperti slogan politik, mungkin karena telinga kita terbiasa dengan berbagai iklan politik yang membanjiri kesadaran kita. Melalui iklan politik, partai politik pendukung pemerintah coba meyakinkan kita bahwa merekalah yang paling peduli pada kepentingan rakyat. Bahwa merekalah yang paling sukses mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, sementara partai-partai “oposisi” berusaha mementahkan klaim-klaim tersebut dengan menunjukkan berbagai kegagalan penguasa dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

Mengikuti filsafat politik Aristoteles, merealisasikan kebahagiaan bersama melalui kekuasaan seorang pemimpin yang mendahulukan kepentingan rakyat memang merupakan kondisi yang perlu (necessary), tetapi bukanlah kondisi yang cukup (not sufficient). Kondisi lain yang juga tidak kalah penting adalah pentingnya memiliki pemimpin atau penguasa yang tidak suka akan kekuasaan (Andre Ata Ujan, 2009: 53).

Sepintas seolah-olah ada kontradiksi dalam kedua kondisi ini—opsi memajukan kepentingan rakyat dan sikap tidak menyukai kekuasaan. Bukankah kesukaan akan kekuasaan (passion to power) mendorong seseorang untuk berkuasa? Sanggupkah seseorang yang sedang berkuasa membebaskan dirinya dari godaan kekuasaan, sehingga kekuasaannya dijalankan semata-mata demi kebahagiaan atau kesejahteraan masyarakat?

Tidak mudah menemukan penguasa di negeri ini yang tidak suka akan kekuasaan. Bahkan kekuasaan yang legitim karena mendapat ukungan mayoritas masyarakat dalam pemilihan umum pun sulit membebaskan dirinya dari godaan kekuasaan. Kekuasaan itu begitu memikat sehingga orang yang memilikinya seakan-akan sulit melepaskan diri darinya. Betapa tidak! Setiap putusan atau kebijakan, semulia apapun, selalu memiliki pamrih (interest). Bisa saja pamrih tidak dinyatakan secara langsung dan eksplisit, misalnya agar dirinya bisa terpilih kembali, tetapi concern pada akumulasi pencitraan yang positif dari seorang penguasa ujung-ujungnya pasti mengarah ke perpetuasi kekuasaan. Jika seorang penguasa memang tidak suka kekuasaan, dia tidak akan terlalu memusingkan pencitraan, survei, jajak pendapat, atau kritik-kritik “meruntuhkan” dari para lawan politiknya.

Memang sulit menarik garis tegas antara kekuasaan dan sikap imparsial atas kekuasaan yang dimiliki. Dalam konteks ini, seolah-olah menjadi bagian dari logika kekuasaan yang harus diterima, bahwa passion to power akan menarik seseorang jauh ke dalam pusaran kekuasaan sebegitu rupa, sehingga begitu berkuasa dia tidak akan memikirkan hal lain selain melanggengkan kekuasaannya. Bahwa seluruh kebijakan dan keputusan politik akan diarahkan ke tujuan itu, langsung maupun tidak langsung.

Meminjam asumsi Jeremy Bentham, semua tindakan (termasuk tindakan politik) dapat dikenali karakternya sebagai “tindakan yang baik” (good action) atau “perbuatan yang baik” (good deeds). Sebuah tindakan yang baik tidak memiliki motif yang lain selain demi kebahagiaan terbesar masyarakat (greatest good for the greatest number of people). “Tindakan yang baik” bersifat imparsial dalam arti dilakukan semata-mata demi kebahagiaan terbesar orang (Elizabeth H. Wolgast, 1987: 87-88). Sementara “perbuatan yang baik” sering hanya menjadi alat untuk meraih tujuan-tujuan lain yang disembunyikan. Kekuasaan yang mementingkan pencitraan menjalankan mandat kekuasaannya bukan sebagai sebuah tindakan politik yang baik (bernilai dan bermoral), tetapi sekadar sebuah perbuatan politis yang baik, yang tujuannya mudah dikenali: melanggengkan kekuasaan itu sendiri.

Exercise of power haruslah sebuah tindakan yang baik (good action) yang memosisikan kebahagiaan terbesar warga negara sebagai tujuan tertinggi setiap kebijakan. Dan ini harus sungguh dialami sebagai realitas politik, bukan sekadar klaim keberhasilan sebagaimana menghiasi iklan-iklan politik belakangan ini. Pada akhirnya, penguasa yang baik bukanlah penguasa yang diam-diam berusaha melanggengkan kekuasaannya dengan berbagai cara, tetapi dia yang tak henti-hentinya berusaha memajukan kepentingan seluruh rakyat, tidak peduli apakah dirinya terpilih kembali atau tidak.

Satu pemikiran pada “GODAAN KEKUASAAN

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s