MEWACANAKAN NEGARA FEDERAL

Cacatan:

Tulisan ini dibuat hampir sepuluh tahun yang lalu. Karena itu, data-data yang dirujuk di sini barangkali sudah tidak relevan lagi. Meskipun demikian, gagasan dasar tentang negara federal kiranya masih relevan untuk didiskusikan saat ini.

Perdebatan mengenai negara federal di Indonesia semakin merebak clan intens, terutama sejak sejuta rakyat Aceh turun ke jalan dan menuntut referendum. Gayung pun bersambut. Propinsi Irian Jaya, Riau, Banten, dan daerah-daerah lainnya (bakal) melakukan hal yang sama: menuntut referendum untuk mengetahui apakah masyarakat setempat masih ingin hidup di dalam negara kesatuan Republik Indonesia atau memisahkan diri clan membentuk sebuah negara baru yang merdeka dan berdaulat.

Beragam reaksi pun muncul sehubungan dengan tuntutan referendum dari saudara-saudara kita di beberapa daerah tersebut. Ada dari kita yang beranggapan bahwa tuntutan-tuntutan tersebut merupakan ungkapan dari keinginan egoist untuk melepaskan diri dari negara kesatuan RI supaya bisa menikmati kekayaan alam mereka sendiri. Sementara dari berbagai perdebatan dan dialog di media elektronik serta diskursus­-diskursus di media cetak bisa disimpulkan bahwa tuntutan referendum bagi daerah-­daerah tertentu itu wajar karena adanya praktik ketidakadilan sosial yang terjadi secara intens dan dasyat selama rezim Orde Baru. Bahwa selama masa pemerintahan Soeharto daerah-daerah potensial dieksploitir demi kepentingan pusat—dan keluarga—sementara masyarakat sendiri ditindas. Dalam konteks ini lalu referendum bermakna tuntutan untuk membebaskan diri dari rezim penindas.

Gereja Katolik di Indonesia jelas memahami tuntutan referendum ini dalam konteks persoalan keadilan sosial. Pendapat beberapa uskup sebagaimana dilansir Mingguan Hidup (No. 47, Thn. LIII, 21 November 1999) menggarisbawahi hal ini. Bahkan masalah ketidakadilan sosial disinyalir telah terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia. Uskup Medan, Pontianak, Amboina dan Irian Jaya bersaksi tentang hal ini. Dari diskurusus yang berkembang saat ini kita ternyata masih belum menangkap dengan cukup jelas apa sesungguhnya yang dimaksud dengan referendum itu. Apakah itu sebuah penentuan pendapat untuk mengetahui keinginan rakyat, memisahkan diri dari negara kesatuan RI atau membentuk sebuah negara baru yang merdeka dan berdaulat? Atau apakah itu sebuah jajag pendapat untuk mengetahui kehendak rakyat yang harus dipenuhi pemerinatah pusat, tetapi tetap dalam konteks negara kesatuan RI?

Sementara reaksi terhadap penafsiran ini pun bermacam-macam. Pemahaman pertama mengenai referendum akan ditolak, terutama oleh TNI karena pemikiran bahwa referendum—di mana pun di dunia ini—hanya bisa diadakan di daerah-daerah yang tak berpemerintahan sendiri (non-government theritory). Artinya, upaya atau gerakan daerah-daerah meminta referendum akan selalu dipahami tentara sebagai pemberontakan ataupun separatisme yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan sudah barang tentu ini akan “ditumpas” TNI.

Tafsiran terhadap referendum cara kedua rupanya dihubungkan dengan keyakinan pemerintah RI, bahwa rakyat di daerah-daerah akan meminta otonomi (yang luas) dan bukannya sebuah negara baru. Di sini pun substansi permasalahannya tetap belum jelas. Apakah daerah-daerah perlu diberi otonomi (yang luas)—yang UU-nya sudah ada, tinggal tunggu implementasinya—atau pemerintahan hampir penuh dalam konteks negara federal. Ketika berbicara mengenai “Kewenangan Daerah”, UU No. 22 Thn 1999 tentang “pemerintah daerah” menegaskan bahwa “kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik, luar negri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain” (Pasal 7, ayat 1).

Memang pembacaan yang cermat terhadap isi UU tersebut harus dilanjutkan dengan membaca penjelasan mengenai “kewenangan di bidang-bidang lain” supaya pemahaman kita tidak jadi rancu. Tetapi yang mau ditegaskan di sini adalah bahwa konsep otonomi yang luas ternyata tidak jauh berbeda dengan konsep federalisme. Kalau saja wewenang-wewenang tertentu seperti peradilan, agama, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia dan pendayagunaan sumber daya alam dilimpahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, maka sebenarnya kita sedang mengusahakan terbentuknya sebuah negara federal, dan bukannya negara kesatuan RI dengan otonomi yang luas bagi daerah-daerahnya.

Kalau demikian halnya, ada dari kita pasti langsung berpendapat, “Kalau begitu kita butuh otonomi yang luas itu.” Tunggu dulu! Kalau kita tidak hati-hati maka kita akan terjerat dalam pemahaman mengenai otonomi yang luas tersebut. Otonomi, apa pun juga predikatnya, demikian Prof. Mirian Budiarjdo dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Politik, tetaplah menggariskan kekuasaan yang besar dan centralized pada pemerintah pusat. Meskipun pemerintah pusat berhak menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat. Ini sejalan dengan konstitusi negara kesatuan ­dengan sistem desentralisasi—yang tidak mengakui badan legislatif lain selain legislatif pusat. Maka seindah apapun polesan terhadap konsep otonomi yang luas, otonomi itu sendiri tetap tidak akan menjawab tuntutan dan keinginan rakyat hingga saat ini.

Tuntutan untuk membentuk negara federal di Indonesia tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ada dua alasan yang bisa dipakai untuk membenarkan kesimpulan ini. Pertama, sebagaimana juga ditegaskan oleh Harun Alrasyid, Guru Besar Hukum Tata Negara UI, masyarakat saat ini sudah muak dengan sentralisai berlebihan dari pemerintah pusat. Salah satu efek yang merugikan dari a highly centralized government ini adalah mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah yang dianggap kurang adil (Lih. “Federalisme Untuk Indonesia”, 1999: 7). Potensi dan kekayaan alam daerah disedot habis demi kepentingan pusat. Dalam konteks ini lalu tuntutan pembentukan negara federal dipahami sebagai tuntutan keadilan sosial.

Kedua, telah terjadi pergeseran pemahaman yang signifikan dari nasionalisme. Semula nasionlisme yang adalah semangat kebangsaan memang menjadi senjata ampuh dalam menghadapi kekuatan dan kekuasaan negara-negara penjajah. Kesadaran senasib dan sepenanggunganlah yang mempersatukan aneka ragam suku dan bangsa di Indonesia dalam menghadapi bangsa asing, dan kemudian hidup sebagai “satu” bangsa. Tetapi the external common enemy itu sudah tidak ada lagi. Musuh bersama yang dihadapi pasca pergolakan fisik justru kemiskinan. Pembangunan bertahap lalu dilaksanakan. Apa yang terjadi selanjutnya? Pembangunan ternyata menjadi bumerang bagi dirinya sendiri, karena hanya ada sekelompok kecil orang yang mengambil keuntungan dari pembangunan tersebut. Masalah kektidakadilan sosial pun muncul.

Dalam konteks ini federalisme kemudian dianggap sebagai yang bisa menyelamatkan bangsa Indonesia dari kehancuran. Memang masih perlu dibahas lagi mengenai esensi dari negara federal plus upaya sosialisasinya, tetapi beberapa hal yang merupakan ciri khasnya sudah mulai disadari sekarang. Dalam sebuah negara federal kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam bidang-bidang tertentu—hubungan luar negeri dan mata uang—bebas satu sama lain. Bidang-bidang ini merupakan wewenang pemerintah federal, sementara soal kebudayaan, kesehatan dan lain-lain menjadi wewenang dari pemerintah negara bagian. Independensi semacam ini yang kemudian diyakini sebagai yang bisa memungkinkan terjadinya perencanaan dan pelaksanaan pembanguan yang tepat dan berdaya guna. Jadi tidak sekedar kesombongan daerah-daerah tertentu untuk membebaskan diri supaya bisa menikmati sendiri kekayaan alam daerahnya sebagaimana pernah ditegaskan Ryas Rasyid.

Apapun juga bentuk negara kita, Gereja Katolik tetap berpihak pada masyarakat (manusia). “Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang … merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan murid Kristus juga” (GS 1). Kalau sebagian masyarakat di negeri ini mendambakan sebuah negara federal, maka Gereja Katolik harus menanggapinya secara positif. Umat Kristiani bisa mengambil bagian di dalam upaya perumusan esensi negara federal, sosialisasi serta bentuk-bentuk partisipatif lainnya. Yang penting digarisbawahi adalah bahwa perjuangam—apa pun tujuannya—harus bebas dari tindak kekerasan dan pemaksaan kehendak.

Akhirnya, Gereja Katolik harus bekerja lebih keras lagi dalam melawan segala bentuk ketidakadilan sosial. Kalau ketidakadilan sosial sudah bersifat sistemik, gereja pun harus berusaha membersihkan sistem tersebut dari borok-boroknya. lni penting supaya di dalam negara federal yang hendak dibangun nanti masalah keadilan sosial bisa ditekan seminimal mungkin.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s