KETIKA SUARA HATI KITA MENJADI KEBAL

KITA hidup dalam realitas yang penuh kontradiksi. Krisis ekonomi belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, sementara pemerintah sendiri belum menunjukkan keseriusan mereka dalam menanggulangi krisis tersebut. Sering kita mendengar argumen-argumen klise, misalnya krisis yang sedang kita hadapi ini terlalu akut dan merupakan warisan masa lampau sehingga sulit diselesaikan dalam jangka waktu yang singkat. Tapi persoalannya adalah apakah pemerintahan yang ada sekarang ini memang dapat dipercaya untuk menanggulangi krisis jika mereka diberi cukup waktu, padahal tidak ada tanda-tanda sama sekali bahwa mereka memang dapat dipercaya?

Krisis-krisis lainnya pun tidak kalah seru. Kekerasan yang terjadi atas nama agama atau demi membela paham keadilan tertentu boleh dikatakan telah menjadi menu harian kita. Kita cukup membaca koran, majalah atau menyetel televisi dan menyaksikan bahwa kekerasan fisik bahkan telah berbaur dengan kehidupan kita yang konon cinta damai. Lebih memilukan lagi ketika kekerasan itu dilakukan oleh institusi-institusi yang dipercaya masyarakat sebagai yang dapat menjami keamanan dan kedamaian dalam kehidupan bersama sebagai bangsa.

Kalau melihat pemerintah yang adem-ayem dalam menanggulangiu krisis, kita barangkali kecewa atau jengkel. Ada yang lalu mengambil sikap untuk “memindahkan” suaranya ke partai lain yang dianggap dapat mewakili aspirasinya pada pemilihan umum yang akan datang, sementara ada juga yang bersikap cuek saja. Di hadapan realitas kekerasan yang terus menghantui keseharian kita, ada dari antara kita yang bisa saja sangat kecewa dengan kinerja kerja polisi, tentara ataupun para petualang politik tertentu yang memanfaatkan potensi konflik untuk kepentingan politik pragmatisnya. Tetapi berhadapan dengan situasi penyalahgunaan kekuasaan, isu suap, dan KKN yang sedang “mewabahi” para anggota DPR, yang kita rasakan sebetulnya bukan sekadar kekecewaan ataupun kejengkelan, tetapi kemarahan, karena perasaan keadilan kita sedang diobok-obok oleh para wakil kita sendiri.

Siapa yang tidak akan marah jika puluhan milyar uang yang digelontorkan Bank Indonesia kepada beberapa anggota DPR-RI tidak dilihat sebagai sebuah praktik korupsi yang gamblang, tetapi sebuah praktik yang wajar? Siapa yang tidak akan geram jika praktik pemberian uang di DPR tidak dikategorikan sebagai korupsi pada saat jumlah uangnya relatif kecil? Siapa yang tidak akan marah jika sepak terjang para wakil rakyat tidak ada bedanya dengan preman ketika mereka memeras pemerintah atau pengusaha-pengusaha tertentu untuk membayar sejumlah besar uang entah dalam kunjungan kerja ke daerah, rapat-rapat pembahasan UU tertentu atau rapat dengar pendapat?

Para anggota dewan atau siapa saja di republik ini yang gemar ber-KKN ria dapat saja mengajukan argumen kontra ini, “Mengapa Anda marah? Jika Anda marah karena perasaan keadilan terluka, apakah perasaan keadilan itu? Perasaan keadilan itu kan tidak dapat dikuantifikasi, jadi jika Anda marah atas dasar terlukanya perasaan keadilan, bagaimana hal itu dapat ditakar dalam bahasa hukum positif? Kejengkelan, kekecewaan dan kemarahan jika ditempatkan dalam tataran hukum positif itu berarti Anda menderita kerugian karena tindakan ketidakadilan tertentu, tetapi apakah ketika perasaan keadilan Anda terusik, apakah itu berarti Anda dengan sendirinya menderita kerugian? Bagaimana hal ini dapat ditakar? Bukankah semuanya ini bersifat subjektif belaka?”

Meskipun tidak selalu dinyatakan secara eksplisit, cara berpikir seperti ini sebetulnya sering kita jumpai dalam kehidupan politis sehari-hari. Para pejabat publik dan anggota dewan seringkali memanfaatkan celah hukum untuk membenarkan perbuatan mereka yang salah. Bukankah Sjahril Sabirin yang dihukum tiga tahun penjara pada pengadilan tingkat pertama ngotot untuk tidak melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia karena belum ada UU yang mengatur mengenai hal ini? Bukankah Akbar Tandjung juga persis menjejaki hal yang sama untuk terus mempertahankan posisinya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, meskipun pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan tiga tahun penjara baginya? Bukankah dengan memperkatakan praktik suap di DPR sebagai uang lelah atau uang terima kasih merupakan upaya untuk mengaburkan ketegasan hukum? Bukankah “saling kompak” di antara anggota DPR untuk tidak mengungkapkan borok-borok mereka sebagai perilaku sistematis memanfaatkan celah hukum?

Hal-hal ini menyentuh persoalan etika politik yang paling mendasar: “Apakah praktik politik kita cukup didasarkan atas prinsip-prinsip normatif hukum positif yang sekarang ada atau juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip moral hukum kodrat? Jika memperhatikan juga prinsip-prinsip moral hukum kodrat, bukankah hal ini akan mengurangi aspek legalitas-objektif dan kepastian hukum yang adalah jiwa dari praktik politik itu sendiri?

Prof Dr Franz Magnis-Suseno adalah satu dari sedikit pemikir sosial di Indonesia yang berhasil mensintesiskan ketegangan yang terjadi antara legalitas hukum dan prinsip-prinsip moral hukum kodrat. Dalam salah satu karya besarnya Etika Politik (Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 1991, h. 85-111) Magnis menegaskan tiga hal berikut. Pertama, karena hukum kodrat bersifat pra positif, maka menggantungkan praktik politik semata-mata pada hukum kodrat akan menghilangkan kepastian hukum itu sendiri. Padahal hukum yang dipakai untuk mengatur kehidupan bernegara haruslah pasti. Kedua, sebaliknya, menggantungkan praktik politik semata-mata pada keberlakuan suatu norma positif dalam masyarakat belum tentu dapat menjamin keadilan itu sendiri karena fakta bahwa para penguasa dapat bersembunyi di balik hukum positif yang mereka buat sendiri untuk melindungi kepentingan mereka sendiri.

Ketiga, hukum kodrat bersumber pada suara hati manusia; ia ada dalam kodrat manusia yang paling dalam, yakni kemanusiaannya. Hukum ini digoreskan oleh Sang Pencipta sendiri dalam bentuk prinsip-prinsip keadilan fundamental seperti prinsip kejujuran, berlaku adil, hormat kepada sesama, menghormati kehidupan, dan sebagainya, dan ini dimiliki oleh semua umat manusia. Prinsip-prinsip kodrati inilah yang seharusnya menjiwai segala hukum positif yang ada, karena setiap positivasi norma-norma sosial menjadi hukum positif seharusnya berangkat dari kebutuhan real manusia, bahwa prinsip-prinsip kodrati tersebut dihormati dan ditegakkan pada level kehidupan bersama sebagai bangsa.

Di sini kiranya jelas, bahwa tindakan-tindakan ketidakadilan yang dilakukan oleh para pejabat publik tidak bisa tidak melukai perasaan keadilan masyarakat. Barangkali hanya pejabat yang bego saja yang masih ingin mempertanyakan apa itu perasaan keadilan masyarakat, karena jika ia mau mengetahui perasaan keadilan masyarakat itu seperti apa, ia mestinya mendengar apa yang dikatakan suara hatinya. Prinsip-prinsip keadilan kodrati dinyatakan seara murni oleh suara hati.

Masalahnya akan menjadi jauh lebih serius jika para pejabat publik dan wakil rakyat sudah menderita kekebalan suara hati. Jika ini yang terjadi – kekebalan suara hati – maka sangat tragislah nasib bangsa kita ini. Barangkali ini menjadi krisis yang jauh lebih serius dibandingkan dengan krisis ekonomi, karena menyangkut krisis identitas kebangsaan kita. Kekebalan suara hati hanya akan menyatakan bahwa nilai-nilai moral dan agama yang selama ini kita dengungkan ternyata tidak memiliki pengaruh apa-apa dalam pembentukan karakter individual kita. Apalagi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang kebih sering penuh dengan kemunafikan.

Charles Taylor, satu seorang filsuf terkemuka abad ini dan pengajar Filsafat dan Ilmu-ilmu Politik pada McGill University, Canada, menulis sebuah buku yang sangat bagus berjudul Source of the Self (Cambridge University Press, 1989). Dia berpendapat bahwa setiap orang (individu) dilahirkan ke dunia yang sudah memiliki kerangka moralitas tertentu. Kerangka moralitas inilah yang memungkinkan individu mempelajari dan mewarisi nilai-nilai dan norma-norma masyarakatnya sebelum ia mengambil jarak dan mengkritisi nilai-nilai dan norma-norma tersebut. Bahwa Profesor Taylor mengeritik pandangan-pandangan filsafat tertentu – terutama posmodernisme – yang beranggapan bahwa individu terlahir ke dunia tanpa kerangka normatif tertentu, dan bahwa individulah yang kemudian menentukan norma-normanya sendiri secara independen memang merupakan tema yang akan selalu menarik untuk dibicarakan. Yang barangkali menarik bagi krisis kebangsaan kita sebagaimana didiskursuskan dalam tulisan ini adalah pertama, kita sedang membentuk kerangka nilai dan norma yang tidak sejati yang sifatnya permisif, tidak tegas, penuh dengan kebohongan dan kemunafikan, yang jika tidak hati-hati akan diwariskan juga kepada anak dan cucu kita. Jangan pernah lupa, bahwa individu selalu mewarisi sesuatu yang telah ada sebelum ia cukup rasional dan mengambil jarak (mempertanyakan) nilai-nilai dan tradisinya. Kedua, usaha untuk menyuarakan nilai-nilai dan norma-norma yang benar harus terus dilakukan. Di sinilah fungsi kritis pers, organisasi-organisasi non pemerintah, dunia akademisi dan peran kenabian agama-agama dipertaruhkan. Kita seakan sedang berlomba lari pada lintasan yang sama dengan kejahatan. Akankah kita menyerah dan tunduk pada kuasa kejahatan tersebut? **

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s