Keadilan Sebagai Nilai Primer Bagi Kehidupan Berbangsa

Judul: Keadilan dan Demokrasi. Telaah Filsafat Politik John Rawls.

Pengarang: Andre Ata Ujan.

Penerbit: Kanisius, Yogyakarta.

Cetakan pertama: 2001

Jumlah halaman: 171

Keadilan selalu menjadi topik yang menarik untuk didiskusikan. Perdebatan seputarnya boleh dikatakan menyertai hampir seluruh sejarah peradaban manusia. Orang-orang Israel Kuno misalnya, akan mengasalkan keadilan pada Yahwe atau Allah. Dalam konteks paham kekuasaan teknokratis, mereka memahami bahwa keadilan yang sedang dipraktikan para raja dan pemimpin umat merupakan cerminan dari keadilan Tuhan sendiri. Raja yang jujur dan adil adalah raja yang selalu dekat di hati dan dicintai Allah dan manusia.

Adalah orang Yunani yang mulai mempersoalkan apa itu keadilan secara rasional. Di tangan para pemikir (filsuf) Yunanilah keadilan mulai dipertanyakan esensinya. Kalau Trasymachos dalam salah satu dialog Plato berjudul Politeia mewakili keadaan masyarakat yang belum tercerahkan alam pikirnya, maka boleh dikatakan bahwa sampai dengan zaman Socrates masyarakat pada umumnya menerima konsep keadilan sebagai “kepentingan pihak yang lebih kuat atau kepentingan kaum penguasa” (Lih. Franz Magnis-Suseno. 13 Model Pendekatan Etika. Penerbit Kanisius, Yogyakarta: 1997. Hlm. 19). Satu hal yang kita pelajari dari dialog tersebut adalah bahwa dengan metode kebidanannya Socrates berhasil meyakinkan Trasymachos—dan kita semua—bahwa “apa yang sesuai dengan kepentingan pihak yang lebih kuat tidak lebih adil dari pada apa yang tidak.” Dan bahwa seorang penguasa harus bisa dikatakan bertindak secara adil kalau ia bertindak sesuai kecakapannya, yakni memperhatikan apa yang baik, benar, dan tepat demi kepentingan bawahannya.

Meskipun pemahaman mengenai keadilan masih bernuansa penguasa-sentris—karena tidak dipersoalkan secara lebih mendalam apa yang dimaksud dengan penguasa yang bertindak sesuai dengan kecakapannya—kita setidak-tidaknya diingatkan bahwa upaya memberikan isi mengenai apa itu keadilan seharusnya dilakukan oleh seluruh warga masyarakat, jadi tidak oleh penguasa sendiri, demikian juga dengan warga masyarakat.

***

Diskursus mengenai keadilan sebagai hasil konsensus yang bebas, rasional, dan demokratis dari seluruh elemen masyarakat didiskusikan secara luas dan mendalam oleh John Rawls, salah seorang filsuf politik kenamaan dewasa ini. Inti pemikiran filsuf berkebangsaan Amerika Serikat ini terletak pada pemahamannya mengenai keadilan sebagai fairness. Sebagian kecil pemikirannya dituangkan secara sangat cermat oleh Andre Ata Ujan, MA dalam bukunya Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls.

Tiga hal utama bisa kita simpulkan dari buku ini. Pertama, buku ini berbicara secara sangat kritis mengenai keadilan menurut John Rawls. Kalau Socrates dalam dialog Plato menolak pemahaman Trasymachos tentang keadilan sebagai yang sesuai dengan kehendak penguasa, maka John Rawls menolak keadilan yang bersifat utilitaris. Keadilan utilitaris bersifat sangat instrumentalistis karena memposisikan keadilan sebagai keadaan di mana semua masyarakat menikmati kebaikan dan kebahagiaan secara sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, masyarakat tidak akan mempersoalkan apa itu keadilan atau siapa yang menentukan bahwa suatu keadaan sudah disebut adil atau belum sejauh kebaikan dan kebahagiaan semakin dialami sebagai pengalaman kehidupan yang real. Kesejahteraan umum atau kemakmuran nasional dijadikan oleh kaum utilitaris sebagai penentu keadilan.

Andre Ata Ujan dengan piawai menunjukkan ketidaksetujuan Rawls terhadap pemahaman utilitaris ini. Rawls, demikian Andre Ata Ujan, memahami keadilan sebagai urusan segenap warga masyarakat. “Sebuah teori keadilan yang baik adalah teori keadilan yang bersifat kontrak yang menjamin kepentingan semua pihak secara fair (hlm. 28). Dengan keadilan kontraktual Rawls mau mengatakan bahwa segenap anggota masyarakat berhak menentukan pemahaman, keadaan, dan kondisi keadilan serta upaya-upaya apa yang seharusnya dilakukan untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang adil. Dengan pemahaman ini, Rawls mau menempatkan setiap anggota masyarakat sebagai individu (person) yang bebas dan memiliki akal budi. Kedua kemampuan inilah yang memungkinkan terjadinya dialog yang fair dan demokratis mengenai keadilan.

Kedua, harus diakui bahwa keadiran buku ini sangat membantu pemahaman kita mengenai keadilan sebagai fairness. Karena keadilan sebagai fairness bersifat kontraktual, maka ia harus dicapai dalam diskursus yang sifatnya rasional, bebas, dan demokratis. Melalui diskursus inilah masyarakat bisa sampai pada pemahaman dan implementasi keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

Kita akan menangkap pemikiran Rawls dalam buku ini bahwa untuk bisa mencapai pemahaman mengenai keadilan, kita harus melalui apa yang disebut sebagai “posisi asali”. Meskipun para peserta diskursus boleh memiliki pengetahuan umum mengenai sosiologi, politik, ekonomi, dasar-dasar organisasi dan psikologi, dalam posisi asali ini semua peserta diskursus memasuki arena dialog dengan tidak membawa pengetahuan mengenai apa itu keadilan. Pemahaman mengenai apa itu keadilan akan diperoleh secara niscaya dalam diskursus semacam itu. “Semua pihak yang berada dalam posisi asali harus juga berada dalam keadaan ‘tanpa pengetahuan’….lepas dari kepentingan-kepentingan yang sifatnya pribadi dan unik. Yang menjadi tujuan mereka ialah bahwa prinsip-prinsip keadilan yang dihasilkan haruslah merupakan prinsip-prinsip yang paling baik yang sungguh-sungguh berarti bagi segenap warga masyarakat” (hlm 54-55).

Dengan memahami posisi asali dari buku ini kita menjadi sadar bahwa masyarakat yang terlibat secara aktif dan demokratis di dalam diskursus mengenai keadilan akan menerima prinsip-prinsip keadilan sebagai bagian dari hidupnya. Masyarakat juga berkewajiban menaati undang-undang bila prinsip-prinsip keadilan yang telah disepakati dituangkan ke dalam undang-undang. Selain itu, masyarakat juga berkewajiban mengevaluasi undang-undang dan berhak menolak menaati undang-undang jika undang-undang tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang telah disepakati (hlm 101, 108-111).

Ketiga, konsep ketidaksamaan sosial dan ekonomi menarik untuk disimak dalam buku ini. Manusia yang bebas dan rasional ternyata memiliki kemampuan berusaha yang berbeda-beda. Hal inilah yang menyebabkan adanya perbedaan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Apakah keadaan seperti ini merupakan ketidakadilan? Tidak, karena manusia memiliki talenta yang berbeda-beda. Kita hanya bisa dikatakan berlaku tidak adil kalau kita merampas hal dan kekayaan orang kaya demi menolong orang miskin. Perbedaan sosial dan ekonomi ini merupakan hal yang wajar dalam kehidupan sosial sejauh kesempatan berusaha disediakan secara adil. Dengan demikian yang tidak adil bukan berlaku adil terhadap pihak yang lemah dengan mengorbankan pihak yang kaya, atau sebaliknya, tetapi membatasi kesempatan berusaha hanya demi golongan tertentu saja dalam masyarakat, entah apa nama golongan itu.

***

Apa yang bisa kita tarik manfaatnya dari mempelajari buku ini? Saya mencatat ….. hal yang bisa kita tarik manfaatnya demi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, sebagaimana juga ditegaskan Andre Ata Ujan dalam buku ini, pluralisme masyarakat Indonesia menafikan terbentuknya sebuah posisi asali selaku prasyarat terbentuknya prinsip-prinsip keadilan. Meskipun demikian, kita bisa belajar dari Rawls bahwa konsepsi mengenai keadilan tidak bisa ditentukan oleh satu golongan masyarakat saja, entah itu penguasa, badan penegak hukum, wakil rakyat, mayoritas suku dan agama tertentu, dan sebagainya. Diskursus yang terbuka, fair, dan demokratis dalam masyarakat yang plural diharapkan mampu memperkuat nilai-nilai primer mengenai keadilan yang kemudian bisa diterima secara luas sebagai acuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. “Agar kepentingan yang berbeda dari masing-masing kelompok komunitas dapat terakomodasi dengan baik, maka semua pihak yang berkepentingan dituntut untuk ‘melupakan’ kepentingannya sendiri…bersama-sama secara terbuka mengusahakan terbentuknya kebijakan publik yang mampu menjamin kepentingan semua pihak secara adil” (hlm 148).

Kedua, korupsi, kolusi dan nepotisme telah merajalela di negara kita bertahun-tahunlamanya. Meskipun perasaan keadilan kita mengatakan bahwa praktik-praktik semacam itu tidak adil, kita semakin memahami ketidakadilan tersebut berkat teori keadilan John Rawls. Selain menciptakan segolongan kecil masyarakat yang elitis dan kaya, kolusi, korupsi dan nepotisme juga menutup kemungkinan bagi tersedianya kesempatan berusaha yang fair. Lowongan pekerjaan atau jabatan tertentu diisi oleh orang-orang yang memiliki koneksi dengan penguasa. Sementara mayoritas masyarakat umumnya mengalami kesulitan untuk mengakses kesempatan-kesempatan itu.

Negara memiliki kewajiban moral untuk menyediankan kesempatan berusaha ini dan memastikan bahwa segenap warga negara yang memiliki kemampuan yang kurang lebih sama bisa mengakses kesempatan tersebut. Prinsip keadilan sebagai kesamaan dalam mengakses kesempatan berusaha yang disediakan negara seharusnya juga diatur oleh undang-undang yang jujur dan adil.

Ketiga, bila kita sepakat bahwa DPR mewakili secara sungguh-sungguh aspirasi masyarakat, maka sebetulnya diskursus mengenai keadilan sebagaimana dimaksud John Rawls bisa dipraktikan di lembaga ini. Persoalannya, apakah para anggota parlemen sanggup menanggalkan segala kepentingan pribadi, golongan, partai, dan daerahnya, dan sungguh-sungguh mengusahakan sebuah masyarakat Indonesia yang adil sebagaimana dimaksud Pancasila dan UUD 1945?

***

Sebagai penutup, upaya Andre Ata Ujan mempublikasikan hasil studi pasca sarjananya pantas dihargai. Sosialisasi mengenai prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi sangat dibutuhkan masyarakat ke arah pembentukan civil society yang kuat. Meskipun pemikiran John Rawls mengenai keadilan sebagai fairness diperkenalkan secara cukup lengkap dan kritis, harus diakui bahwa buku ini masih sulit ditangkap isinya oleh masyarakat kebanyakan dengan hanya sekali membaca. Bahasa-bahasa akademis masih sangat jelas kelihatan. Menjadi tantangan bagi penulis buku ini untuk lebih menyederhanakan lagi isi buku ini supaya bisa dikonsumsi secara luas. Bila buku ini mengalami cetak ulang, hendaknya biografi pengarang diikutsertakan.

8 pemikiran pada “Keadilan Sebagai Nilai Primer Bagi Kehidupan Berbangsa

  1. sila ke 5 pancasila itu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”
    jadi,tentu saja sila ke 5 mengatur prinsip keadilan.menurut saya sila ke5
    isinya adalah bahwa:KEADILAN ADALAH HAK YG WAJIB DI TERIMA OLEH RAKYAT INDONESIA MAUPUN SELURUH MANUSIA DI DUNIA.dengan mengisi perbuatan yang disampaikan oleh sila ke 5,kita juga dapat mengamalkan sila ke 3,yaitu:
    “persatuan indonesia”.dengan munculnya keadilan dalam negeri,akan terbentuk suatu”kemakmuran”yang akan menyatukan warga negara indonesia menjadi
    “satu kesatuan yang utuh”‘ini juga dapat diamalkan dengan sila ke 2 yang
    berbunyi:”kemanusiaan yang adil dan beradab”,karena dengan menerapkan ajaran
    dalam sila ke 2 ini dan apabila ajaran ini diperluas,maka perinsip keadilan
    akan dapat di biasakan oleh warga negara indonesia(menurut saya dapat dimulai dengan kebiasaan/hal yg mudah/kecil).sekian ,terimakasih

  2. Thanks buat Achmad….. Saya kira apa yang kamu katakan itu betul adanya. Kalau kamu membaca konsep keadilan sebagai fairness (John Rawls) di situ kamu akan mengerti betul bagaimana mekanisme yang harus ditaati setiap warga negara supaya keadilan sosial terpenuhi. Setiap orang memiliki hak untuk mengakses ke kesejahteraan publik dalam arti equality. Karena itu, klaim atau perlakuan pejabat tertentu yang ingin mengakumulasi berbagai privilese demi keuntungan sendiri atau golongan jelas bertentangan dengan prinsip keadilan. Apakah Pancasila juga menjamin dan mengatur hal ini? Saya kira kita harus memberi isi ini pada Pancasila, terutama sila kelima.

    1. sila ke 5 pancasila itu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”
      jadi,tentu saja sila ke 5 mengatur prinsip keadilan.menurut saya sila ke5
      isinya adalah bahwa:KEADILAN ADALAH HAK YG WAJIB DI TERIMA OLEH RAKYAT INDONESIA MAUPUN SELURUH MANUSIA DI DUNIA.dengan mengisi perbuatan yang disampaikan oleh sila ke 5,kita juga dapat mengamalkan sila ke 3,yaitu:
      “persatuan indonesia”.dengan munculnya keadilan dalam negeri,akan terbentuk suatu”kemakmuran”yang akan menyatukan warga negara indonesia menjadi
      “satu kesatuan yang utuh”‘ini juga dapat diamalkan dengan sila ke 2 yang
      berbunyi:”kemanusiaan yang adil dan beradab”,karena dengan menerapkan ajaran
      dalam sila ke 2 ini dan apabila ajaran ini diperluas,maka perinsip keadilan
      akan dapat di biasakan oleh warga negara indonesia(menurut saya dapat dimulai dengan kebiasaan/hal yg mudah/kecil).sekian ,terimakasih

  3. beberapa waktu ini saya tengah mengikuti sebuah musyawarah di masyarakat tentang pencairan dana bencana di desa saya, intinya ada fihak yg merasa keberatan karena dia tidak masuk dalam data kategori sedang, lalu beberapa fihak lain menyarankan agar semua fihak yg masuk ke dalam data kategori sedang bergotopng ronyong untuk ikut membantu dia, tapi justru dia menolak, malah dia meminta setengah dari bagian yg keluarga saya dapatkan, dengan alasan keluarga saya membayar pajak tidak melalui desa C melainkan melalui desa B, malah ada salah satu oknum perangkat desa C yg mengatakan, dana tidak akan di cairkan kalo keluarga saya tidak mau membagi dua dengan orang tersebut. Padahal KTP keluarga saya masuk ke desa C.
    yg ingin saya tanyakan:
    1. Apa ada hubungannya dana bantuan bencana dengan masalah tempat pembayaran pajak bumi dan bangunan?
    2. Apa tindakan oknum desa tersebut benar?
    3. Apakah hanya keluarga saya yg mempunyai kewajiban berbagi dengan orang tersebut, sementara ada puluhan warga lain yg mendapat bagian yg sama seperti keluarga saya?
    terimakasih.

    1. sebenarnya saya juga tidak terlalu mengerti,hanya saja menurut saya perilaku oknum tsb itu kearah yg agak negatif.mungkin karena keadaan ekonomi di desa c.biasanya perilaku seperti ini terjadi mungkin karena kurangnya dana ekonomi, dan mengakibatkan adanya ketidak adilan seperti yg dilakukannya.jadi intinya untuk perbuatan oknum dapat dikatakan negatif dlm pandangan masyarakat.(utk nomor 2).terimakasih

  4. saya ingin bertanya. bagaimana cara terbaik untuk menerapkan keadilan dalam masyarakat yang tidak mau atau tidak menghiraukan bahkan tidak memperdulikan keadilan yaitu mereka yang semena-mena memperlakukan orang dengan tidak adil dan berusaha merebut hak milik orang tetapi tidak disadari oleh orang disekitarnya karena prilaku saat di depan orang-orang tinggi atau yang lebih terhormat berbeda,dan saat melaporkan ke tidak adilan orang tersebut,malah dianggap fitnah atau tuduhan dan akhirnya tidak mendapatkan kepercayaan dan dikucilkan oleh masyarakat sekitar.sebaiknya apa yang harus dilakukan orang seperti itu.terimakasih

  5. saya ingin beranya bagaimana cara terbaik untuk menerapkan keadilan dalam masyarakat yang tidak mau atau tidak menghiraukan bahkan tidak memperdulikan keadilan yaitu mereka yang semena-mena memperlakukan orang dengan tidak adil dan berusaha merebut hak milik orang tetapi tidak disadari oleh orang disekitarnya karena prilaku saat di depan orang-orang tinggi atau yang lebih terhormat berbeda,dan saat melaporkan ke tidak adilan orang tersebut,malah dianggap fitnah atau tuduhan lalu dikucilkan.bagaimana sebaiknya yang harus dilakukan orang tersebut.terimakasih

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s