BUKU DAN HIMPITAN KEPENTINGAN

Buku memang mampu membawa perubahan revolusioner dalam sejarah peradaban manusia. Jauh sebelum manusia mengenal dan mencetak buah pikirannya dalam bentuk buku, manusia zaman kuno (ancient world) telah mengenal tulisan dan memroduksi gagasan. “Buku”—yang lahir pertama kali berupa tulisan tangan—menjadi penanda berakhirnya tradisi lisan. Melalui tulisan-tulisan dan kitab-kitab kuno, manusia membebaskan diri dari berbagai usaha menghafal atau mengingat gagasan, konsep, teori, kisah, adat dan kebiasaan dan kemudian mewariskannya kepada generasi sesudahnya. Melalui buku, pewarisan berbagai tradisi, ajaran, kisah, nilai-nilai, kepercayaan, praktik ritual, dan sebagainya menjadi lebih gampang dan relatif “objektif”.

Buku dan pemahaman atasnya ternyata tidak bebas nilai dan kepentingan. Sah-saha saja ketika seseorang berpendapat bahwa buku adalah “any object that is an assembly of leaves held together along one of four edges and protected on front and back with a cover of more durable material.” Inilah definisi buku secara fisik. Atau, definisi fungsional yang memahami buku sebagai “coherent body of graphic communication assembled into one or several units for the purpose of systematic presentation and preservation.” Definisi buku, baik secara fisik maupun fungsi kurang lebih bersifat universal. Kedua definisi tersebut sanggung mendeskripsikan substansi “ke-buku-an” (the bookness) dari buku.

Pemahaman mengenai buku justru mengalami pergeseran ketika definisi fungsional diekstensi sebegitu rupa demi melayani kepentingan-kepentingan pihak tertentu. Ketika kita mengatakan bahwa buku adalah sarana pengetahuan yang digunakan untuk mencerdaskan bangsa, pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses pencerdasan bangsa ingin memastikan bahwa buku-buku yang diproduksi benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan isinya. Lain lagi ketika buku dimanfaatkan sebagai sarana indoktrinasi, alat politik melanggengkan kekuasaan atau bahkan “senjata” pamungkas melawan kekuasaan tertentu. Itu artinya konsep mengenai buku sangat ditentukan oleh sudut pandang subjek yang sedang memahaminya.

Jika demikian, haruskah kita kecewa, tersinggung, marah, atau mengutuk pihak-pihak tertentu, katakanlah pemerintah, yang mau “menguasai” buku (pelajaran)? Reaksi para penggiat buku pelajaran adalah wajar dan dapat dipahami, karena kebijakan pemerintah mengenai buku pelajaran dapat menggangu kelancaran industri perbukuan itu sendiri. Kebijakan yang diluncurkan pemerintah pun dapat dimengerti sebagai upaya serius membantu masyarakat mengakses pendidikan yang murah dan berkualitas.

Di sinilah kita belajar, bahwa ternyata masing-masing pihak memiliki definisi fungsional yang berbeda (tanpa harus bertentangan) mengenai buku (pelajaran). Lebih dari sekadar sebagai kerja budaya, memproduksi buku bagi para penggiat buku (pelajaran) adalah tindakan ekonomi. Ribuan karyawan menggantungkan “nasib” hidup pada industri buku pelajaran. Dengan begitu, menjadi tidak fair (untuk tidak mengatakan tidak adil) jika kepentingan para penggiat buku pelajaran “dikorbankan” hanya karena kebijakan populis buku murah.

Sepanas dan setegang apapun tarikan kepentingan berbagai pihak, satu hal yang tampaknya disepakati adalah kesepahaman bahwa buku adalah sarana yang dapat dimanfaatkan bagi kemaslahatan banyak orang. Itu artinya berbagai kepentingan harus mampu merumuskan kebijakan bersama mengenai perbukuan tanpa merugikan satu pihak pun. Tentu tawar-menawar dan kompromi adalah bagian integral dari perumusan kebijakan bersama tersebut. Layaknya sebuah konsensus dan kompromi, berbagai kepentingan harus ditanggalkan demi menghasilkan kebijakan terbaik bagi semua orang. Dalam hal Harga Eceran Tertinggi (HET) buku pelajaran, misalnya, akan jauh lebih fair jika pemerintah dan para penggiat buku pelajaran duduk bersama merumuskan harga satuan yang masuk akal dan menguntungkan kedua pihak. Sekali lagi, pendekatan kekuasaan atau “kengototan” mempertahankan kepentingan masing-masing harus disingkirkan dalam setiap perundingan dan kompromi. Kecuali kalau kita semua telah sepakat, bahwa industri buku pelajaran adalah murni pekerjaan fisik pencetakan buku yang mampu dilakukan oleh siapa pun yang memiliki pengetahuan teknik pencetakan buku. Kita yakin, pemerintah RI tidak seburuk yang dibayangkan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s