Genealogi Kekerasan Horisontal

Aksi kekerasan yang terjadi belakangan ini menyisakan sejumlah persoalan serius yang harus dipecahkan. Salah satu yang nyata adalah kegagalan negara melindungi dan menjamin rasa aman warganya. Pernyataan Presiden SBY bahwa negara dengan perangkat undang-undang dan hukumnya harus lebih kuat dari kelompok sosial dan organisasi massa hanya akan menjadi retorika belaka jika upaya penegakan huku atas para pelaku kekerasan gagal dilakukan atau tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Kita pun bertanya, di manakah negara ketika kelompok ormas tertentu bebas menebar ancam, intimidasi, dan kekerasan? Pertanyaan ini menyinggung tugas dan peran negara dalam sebuah contractarian state. Thomas Hobbes dalam karangannya berjudul Leviathan (lihat bab 13), berpendapat bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki kepentingan-diri (self interest) yang dikejar dan direalisasikan. Konflik sosial dan kekerasan horisontal terjadi ketika terdapat kesamaan tujuan yang ingin direalisasikan. Hobbes melihat bahwa konflik antarwarga negara merupakan kenyataan sosial yang niscaya terjadi, karena orang lain adalah ancaman bagi perealisasian kepentingan diri. Pernyataan klasik homo homini lupus dari Hobbes (bab 13, alinea 8) menggambarkan sifat dasar setiap warga negara yang egoistis, individualistis, tertutup, kasar (brutish), dan anti sosial (Peter Singer, 1981: 23-24).

Mengikuti alur argumentasi Hobbesian, negara adalah pihak ketiga yang memiliki kekuatan pemaksa (coercive power), yang mampu menindak tegas individu atau kelompok yang ingin mengembalikan keadaan “semua melawan semua” (homo homini lupus). Tapi cara beragumentasi semacam ini tampak tidak pas menjelaskan konflik dan kekerasan yang terjadi di republik ini karena dua alasan.

Pertama, kelompok ormas yang bertikai memperebutkan kemurnian kebenaran agama berada pada level yang tidak setara (unequal). Padahal, menurut Hobbes, perjanjian damai untuk tidak saling memerangi dan menyerahkan hak alamiah memerangi dan membunuh orang lain kepada negara mengandaikan keadaan kesetaraan (misalnya kedua kelompok sama-sama “ngotot” mempertahankan kebenaran ajaran agama yang dianutnya). Yang terjadi di Indonesia justru satu pihak terus merasa terusik karena kemurnian agamanya digerogoti. Sementara kelompok yang lain tidak merasa sedang mencemarkan ajaran agama, karena itu tidak memosisikan kelompok pengklaim kebenaran sebgai “musuh” yang harus disingkirkan.

Kedua, bagi Thomas Hobbes, realitas dan kebenaran agama adalah klaim-klaim yang tidak sahih. Kebenaran adalah apa yang dipersepsi, yakni penangkapan pikiran atas objek yang merepresentasikan diri. Karena itu, menjelaskan atau mengkonstruksi realitas dengan mengikutsertakan realitas supranatural sama saja dengan memberhalakan realitas supranarutal tersebut yang sebenarnya tidak ada (David Hawkes, 1996: 38-39). Tuhan tidak bisa diposisikan sebagai penjelas terakhir atas realitas, karena eksistensinya sendiri tidak bisa dipikirkan secara empiris.

Pemahaman semacam ini mengandung konsekuensi yang serius dalam memahami eksistensi sebuah negara. Pemahaman pertama menegaskan bahwa negara tidak bisa memberi sanksi atau menghukum individu atau kelompok ormas tertentu hanya karena tekanan kelompok ormas lainnya. Pasalnya, individu atau kelompok ormas tidak sedang bertikai memperebutkan kebenaran ajaran agama. Satu-satunya alasan yang mungkin dipakai untuk menghukum atau melarang ormas atau kelompok sosial keagamaan yang dianggap sempalan adalah karena kegiatannya meresahkan masyarakat. Itu pun masih harus dibuktikan kebenarannya di pengadilan. Dapatkah pengadilan membuktikan sebuah doktrin sebagai benar atau salah kalau setiap kelompok ormas mengklaimnya sebagai kebenaran dari Tuhan sendiri?

Pemahaman kedua menggarisbawahi pemisahan agama dan negara. Negara hukum dan demokratis mustahil terwujud ketika tidak terjadi pemisahan antara agama dan negara. Agama berurusan dengan konstruksi realitas adikodrati yang menjadi alasan penjelas bagi perilaku moral manusia. Itu pun terbatas pada kelompok masyarakat yang menerima dan mengakuinya sebagai kebenaran. Di luar dari itu, pemeluk atau pengikut agama tersebut tidak bisa mengklaim diri sebagai pemilik dan penentu kebenaran final mengenai Tuhan. Sebaliknya, kelompok luar pun tidak berhak menghakimi kelompok tersebut sebagai benar atau salah. Sekali lagi, intervensi negara hanya diperbolehkan sejauh kegiatan kelompok keagamaan meresahkan ketertiban umum, itu pun harus dibuktikan di pengadilan.

Jika demikian, apakah sebenarnya yang sedang terjadi di republik ini? Ada pendapat yang mengatakan bahwa kekerasan terjadi karena ada pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan kelompok keagamaan demi mencapai tujuan politiknya. Sangat disayangkan jika dugaan ini benar, karena masyarakat dan kelompok sosial diposisikan sekadar alat untuk mencapai kekuasaan. Harga diri sebagai individu pasti terdegradasi, apalagi mengatasnamakan kebenaran Tuhan.

Bagi saya, yang sesungguhnya terjadi di negara kita adalah upaya merebut dan mengendalikan wacana. Ada kelompok sosial dan agama tertentu yang tidak henti-hentinya memosisikan diri sebagai “penjaga moral” atau penentu kebenaran tentang Tuhan. Perjuangan itu terjadi secara militan sebegitu rupa sehingga gerakannya mendapat tempat di masyarakat. Sialnya, gerakan-gerakan mereka justru dianggap sebagai lumrah. Bahkan media massa memotret berbagai aktivitas mereka dan meminta pendapat atau pandangan dari pemimpin kelompok tersebut atas suatu masalah tertentu yang terjadi di masyarakat. Lama kelamaan, kelompok sosial atau keagamaan tersebut mendapat tempat dalam masyarakat.

Keadaan semacam ini, jika sudah tercapai atau terbentuk, akan sulit untuk dibubarkan. Apalagi secara organisasi kelompok ini sudah memiliki pengikut dan pusat kegiatan yang tersebar luas. Satu-satunya jalan untuk menghentikan gerakan radikal kelompok keagamaan adalah menghukum dengan tegas setiap kekerasan yang mereka lakukan dan tidak memosisikan mereka layaknya sebagai kekuatan sosial yang memiliki bargaining power.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s