Meresahkan Strategi Kebudayaan

Ketika mengomentari banyaknya acara televisi yang tidak mendidik, Sunyoto Usman menyinggung satu hal yang jarang sekali diwacanakan. Sosiolog dari Universitas Gajah Mada ini menilai bahwa sekarang ada banyak sekali acara televisi yang lebih mengutamakan kepentingan bisnis, dan ini akan membodohi rakyat karena mengesampingkan hak rakyat untuk menonton acara berkualitas (Suara Pembaruan, 6 September 2007). Terlepas dari upaya pembelaan diri beberapa stasiun televisi, bahwa acara-acara televisi yang mereka tayangkan juga mementingkan unsur pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, pertanyaan kritis yang harus diajukan adalah mengapa pemerintah seakan tidak berdaya dalam menghadapi serbuan acara-acara televisi yang cenderung membodohi rakyat? Apakah pemerintah diam saja karena pro pada kepentingan bisnis daripada kepentingan pembentukan watak dan kepribadian bangsa? Effendi Ghazali, PhD misalnya, mengatakan bahwa pemerintah tidak mampu bersikap tegas terhadap acara-acara televisi yang membodohi rakyat karena tidak adanya strategi kebudayaan yang jelas di negeri ini. Betulkah kita tidak memiliki strategi kebudayaan yang jelas?

Dari Strategi Kebudayaan ke Keadaan Tanpa Strategi Kebudayaan

Meskipun sangat otoriter, pemerintah Orde Baru berhasil menunjukkan diri sebagai rezim yang memiliki strategi kebudayaan yang jelas. Rezim ini memaknakan amanat pasal 32 UUD 1945 (sebelum diamandemen) secara literer sebagai kewajiban memajukan kebudayaan nasional. Bagi Orde Baru, kebudayaan nasional adalah segala pemikiran, cipta, rasa, dan karsa manusia Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945.

Nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 ini kemudian dikonkretisasi dalam tindakan-tindakan politik kebudayaan, misalnya menentukan tayangan televisi mana yang boleh dan tidak boleh, film-film apa saja yang bisa diputar di bioskop atau televisi, berita-berita mana yang boleh disiarkan, dan sebagainya.          Meskipun strategi kebudayaan semacam ini tidak memberi ruang bagi proses kreatif kebudayaan dan ekspresi-ekspresinya yang lebih liberal, untuk sementara persoalan seputar keanekaragaman ungkapan kebudayaan dapat ditangani Orde Baru. Bagi pemerintah Orde Baru, strategi kebudayaan tidak lain adalah cara mengelola aneka kebudayaan sebegitu rupa sehingga menampilkan sebuah kebudayaan yang seragam demi tegaknya negara kesatuan RI. Karena itu, strategi kebuadayaan—atau mungkin lebih tepat disebut sebagai politik kebudayaan—Orde Baru adalah politik kebudayaan yang memberangus keanekaan demi meraih sebuah kebhinekaan.

Atas nama kebebasan dan demokrasi, reformasi mendekonstruksi hampir seluruh bangunan politik Orde Baru, tidak terkecuali strategi kebudayaan. Jika Orde Baru membatasi berbagai bentuk ekspresi kebudayaan, tidak demikian halnya dengan pemerintahan di alam reformasi. Sekarang tidak ada lagi larangan mengemukakan pikiran dan pendapat di muka umum. Semua orang bebas mengekspresikan kebudayaan apa saja asal tidak mengandung SARA. Karena itu, tidak mengherankan jika banyak ekspresi kebudayaan yang dilarang pada masa Orde Baru, kini diperbolehkan eksis. Bidang publikasi buku, seni panggung, lagu-lagu, film, sinetron, novel, dan sebagainya tumbuh subur seperti cendawan di musim hujan.

Seluruh konstruksi kebudayaan pasca Orde Baru memang tidak memedulikan strategi kebudayaan. Bagi penggiat budaya zaman ini, segala bentuk narasi besar (grand narration) seperti “kebudayaan demi kesatuan bangsa” atau “kebudayaan demi stabilitas politik” dianggap sebagai old fashion yang harus ditinggalkan. Bagi mereka, yang harus diberi tempat adalah ekspresi-ekspresi kebudayaan yang terfragmentasi sekaligus menjadi medium menarasikan diri. Tidak ada lagi sebuah kebudayaan nasional sebagai narasi besar yang dimaknakan sebagai puncak  dari kebudayaan daerah sebagaimana didefinisikan Orde Baru. Masing-masing kebudayaan yang berbeda adalah kebudayaan nasional Indonesia itu sendiri.

Karena itu, jika strategi kebudayaan pada masa Orde Baru mengendalikan seluruh proses kebudayaan demi tercapainya narasi besar bernama negara kesatuan, ekspresi kebudayaan masa reformasi justeru memperanakkan “potongan-potongan” kebudayaan tanpa grand narration. Politik kebudayaan sekarang lebih dimaknakan sebagai “kebudayaan sukuku”,  “kebudayaan agamaku”, atau “kebudayaan etnisku”, dan tidak lagi sebagai kebudayaan kita (baca: kebudayaan nasional). Konsekuensinya bisa positif, bisa juga negatif, tergantung dari sudut pandang mana kita menganalisisnya.

Strategi Kebudayaan Tetap Penting

Bagaimanapun, strategi kebudayaan tetaplah penting dan dibutuhkan. Pasal 32 UUD 1945 (hasil amandemen) menegaskan bahwa kebudayaan nasional dibentuk dari sebuah proses dinamis interaksi antarkebudayaan lokal maupun hubungannya dengan kebudayaan asing. Karena itu, negara tidak lagi memosisikan diri sebagai pendefinisi tunggal kebudayaan nasional. Negara justeru menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Amanat UUD 1945 menegaskan pentingnya strategi kebudayaan yang harus diterjemahkan ke dalam langkah-langkah politik praktis kebudayaan. Kekhawatiran Effendi Ghazali dan Sunyoto Usman ada benarnya ketika nilai-nilai budaya masyarakat menjadi semakin lemah dan kalah bersaing dengan nilai-nilai budaya pop modern yang ditawarkan televisi. Pemerintah yang peduli pada masalah ini harus bersikap tegas mengambil keputusan politik untuk melarang atau menghentikan tayangan-tayangan televisi yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

Menyeleksi secara ketat tayangan-tayangan televisi adalah bagian dari strategi kebudayaan yang harus didukung. Mengapa kita memandang penting hal ini? Televisi adalah media sosialisasi nilai dan norma yang sangat andal. Melalui media inilah setiap individu belajar menjadi bagian dari sebuah masyarakat. Richard J. Gelles dan Ann Levine berpendapat, bahwa “what kind of people we become is strongly influenced by enculturation—immersion in a culture to the point where that particular decision for living seems only natural” (Sociology: 1995: 80-81).

Harus diakui, tayangan-tayangan televisi, media-media massa atau industri hiburan dewasa ini lebih menonjolkan nilai-nilai konsumerisme, vulgaritas dalam tutur dan tindakan, minimnya rasa hormat pada orang tua, atau longgarnya komitmen hidup perkawinan. Bayangkan manusia Indonesia seperti apakah yang akan terbentuk jika seseorang mengalami proses sosialisasi nilai dan norma (immersed atau enculturated) dalam sebuah masyarakat yang menghidupi nilai-nilai budaya semacam itu?

Strategi kebudayaan harus merupakan sebuah tindakan konkret politik kebudayaan yang memperkuat nilai-nilai budaya lokal supaya mampu bersaing dan menyaring derasnya rembesan kebudayaan asing. Bahkan termasuk bagian dari strategi kebudayaan jika kebijakan-kebijakan politik kebudayaan menjadi te-gas dan represif terhadap kebudayaan asing yang terang-terangan merusak nilai budaya bangsa.

Lain perkara jika penguasa sangat pro pasar sehingga membolehkan segala hal diekspresikan dalam ruang publik sejauh dapat melipatgandakan laba (profit). Kalau sudah begitu, maka politik dan strategi kebudayaan akan takluk di hadapan laras budaya pop yang glamor dan profitable secara ekonomi.·

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s