Ketika Orang Katolik Harus Memilih Cagub dan Cawagub DKI

Suhu politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta terus menghangat. Meskipun belum memasuki masa kampanye, masyarakat semakin familiar dengan program-program politik kedua pasangan calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub). Dari pemberitaan media massa, iklan atau spanduk kita tahu ada cagub dan cawagub yang ingin memperbaiki dan membenahi Jakarta. “Ayo, benahi Jakarta,” demikian program politik cagub dan cawagub tersebut. Sementara cagub dan cawagub lainnya mengusung program menciptakan Jakarta sebagai “rumah” untuk semua. “Jakarta untuk semua,” demikian program politik mereka.

Pertanyaan kritis yang harus dijawab orang Katolik yang menjadi warga Jakarta adalah “bagaimana harus menyikapi pesta demokrasi Pilkada ini? Pemimpin seperti apa yang kita cita-citakan? Pemimpin dengan trait politik seperti apa yang pantas memimpin di ibu kota negara RI ini? Sebagai institusi yang tegas memisahkan gereja dari ranah politik praktis, kita tentu tidak mengharapkan semacam endorsement dari hierarki terhadap cagub dan cawagub tertentu. Meskipun demikian, sebagai umat kita tetap mengharapkan semacam pengajaran atau refleksi pemikiran resmi gereja tentang hakikat kekuasaan serta pentingnya sikap cermat dan bijaksana dalam memilih para pemimpin masyarakat. Tentu tidak harus dalam bentuk Surat Gembala—karena bisa dipolitisir pihak-pihak tertentu yang hanya akan merugikan kepentingan gereja sendiri. Karena itu, himbauan, diskusi, seminar, dan semacamnya, atau mungkin kotbah-kotbah yang mengaitkan pesan Kitab Suci dengan karakteristik pemimpin yang adil dan jujur akan sangat mencerahkan umat ketika harus mempersiapkan diri memilih para pemimpinnya di Jakarta.

Tidak bisa disangkal, program politik kedua pasangan cagub dan cawagub sangat ideal dan mendesak untuk direalisasikan. Terhadap ajakan “ayo, benahi Jakarta”, pertanyaan kritis kita adalah membangun Jakarta untuk siapa? Apa titik berat pembangunan di DKI? Terlalu sering kita membaca berita atau menyaksikan sendiri bagaimana orang kecil dan miskin tidak mendapat tempat di ibu kota negara RI ini. Penggusuran masih sering dan akan terus terjadi. Operasi penertiban terhadap para pedagang kaki lima terus mengisi halam berita-berita media massa tanpa ada jalan keluar yang ditawarkan. Kaum miskin dan marjinal tidak merasa Jakarta sebagai “rumah” mereka. Di sinilah, imperatif ajaran sosial gereja Katolik tentang keberpihakan pada orang miskin (preferential option for the poor) menghadapi tantangan yang sesungguhnya. Apakah gereja Katolik dan umatnya akan memilih calon pemimpin yang sungguh-sunggu memiliki komitmen “membangun Jakarta untuk semua” atau untuk segelintir orang saja?

Konsepsi semacam ini tidak harus diartikan sebagai anjuran untuk memilih pasangan cagub dan cawagub yang mengusung program politik “Jakarta untuk semua”. Cita-cita kita sebagai orang Katolik adalah membangun Jakarta sedemikian rupa sehingga tercipta masyarakat yang plural, yakni masyarakat yang mampu menerima dan hidup bersama orang lain secara damai, yang tidak mengorbankan kaum kecil dan marjinal hanya demi kepentingan kapitalisme. Kita juga menginginkan pemerintahan daerah yang demokratis, yang melibatkan masyarakat secara luas dalam setiap pengambilan keputusan publik, masyarakat dengan pemimpin yang terbuka, jujur, dan imparsial, dan sebagainya.

Berbagai karakter unggul lainnya tentang masyarakat yang akan dibangun dan pemimpin dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana cita-cita yang luhur dan agung itu dikonkretkan dan direalisasikan. Ada banyak sekali masalah real yang kita hadapi di Jakarta. Beberapa yang pantas ditonjolkan adalah tingginya angka kemiskinan dan pengangguran; maraknya penggusuran dan kebakaran di kawasan kumuh (slums area); banjir tahunan dan rusaknya lingkungan hidup; kemacetan lalu lintas dan polusi udara; rawannya konflik horisontal, premanisme, dan kriminalitas; mahalnya biaya pendidikan; dan sebagainya.

Kalau kemudian kita harus memilih gubernur dan wakil gubernur DKI, kita tentu akan memilih pemimpin yang mampu mengatasi masalah-masalah ini. Tetapi bagaimana kita tahu bahwa para calon pemimpin akan mampu memecahkan masalah-masalah ini jika kita tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai track record mereka? Selain gereja atau hierarki membantu menjawab pertanyaan ini, insting politik kita harus ikut dikerahkan ketika kita menentukan pilihan-pilihan politik kita.

Sebagai orang Katolik, kita ingin memilih orang nomor satu dan nomor dua DKI yang “bersih” dalam pengertian tidak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), tetapi juga bersih dalam arti pemimpin yang bukan merupakan representasi golongan kiri (komunis atau semua ideologi yang berhubungan dengannya) atau wakil golongan kanan (ideologi keagamaan yang eksklusif dan militan). Kita ingin memilih gubernur dan wakil gubernur yang tidak mudah dikendalikan oleh birokrasi yang korup, yang tidak gampang menjadi kompromistis terhadap kepentingan kelompok sosial atau golongan tertentu, atau yang memanfaatkan kekuasaannya sebagai kesempatan untuk “membayar utang” atas dukungan partai politik yang telah mengusungnya. Kita ingin memilih gubernur yang adil, yang mampu mengayomi semua orang—termasuk kaum miskin dan marjinal—dan bukan pemimpin yang gemar menggusur demi pembangunan fisik yang de facto hanya menguntungkan kelas menengah dan kelas atas.

Pemimpin yang mampu memenuhi harapan kita sebagai orang Katolik adalah mereka yang mengejawantahkan prinsip-prinsip etika politik Kristiani (Franz Magnis-Suseno, Menjadi Saksi Kristis Di Tengah Masyarakat Majemuk, Penerbit Obor, Jakarta, 2004: 114-116). Itulah pemimpin yang menunjukkan tujuh karakteristik dasar Injil, yakni memiliki kebaikan hati (pluralis dan imparsial), berpihak pada kehidupan (tidak suka menggusur, gemar menggalakan pembangunan yang pro lingkungan, mengurangi polusi), memajukan kesejahteraan umum, demokratis, solider dengan kaum miskin, menghormati dan mentaati Hak Asasi Manusia (termasuk menjamin kebebasan beragama), serta menolak kekerasan dan premanisme.

Kalau kemudian muncul semacam pesimisme terhadap cagub dan cawagub yang ada sekarang karena adanya gap antara cita-cita politik Kristiani dengan karakter politik yang mereka miliki, pada akhirnya kita harus bersikap realistis. Memilih yang terbaik dari yang terburuk barangkali akan menjadi sikap politik yang baik dari pada tidak memilih sama sekali.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s