Angeline dan Cinta yang Gagal Bertunas

Berita seputar Angeline, bocah delapan tahun di Bali yang menghilang sejak tanggal 16 Mei 2015 dan kemudian ditemukan tidak bernyawa pada tanggal 10 Juni 2015 telah menarik perhatian seantero jagad. Pemberitaan oleh media massa telah mengoyak-ngoyak kesadaran dan akal sehat kita. Reaksi publik pun beragam. Orang dibuat bertanya-tanya, sungguh tega seorang ibu membunuh “anaknya” sendiri? Kalau pun kemudian bukan sang ibu (angkat) yang menjadi pelakunya, pertanyaan publik tetap tidak bergeser, “Mengapa ada orang yang tega menganiaya, menyakiti, dan membunuh sesamanya, apalagi seorang anak kecil dan kelompok yang tidak mampu membela dirinya?”

Sebagian pemberitaan menghubungkan kasus ini dengan tingginya angka kekerasan terhadap anak-anak. Logika yang dibangun tampaknya sederhana dan masuk akal. Di tengah semakin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak, kekerasan berujung kematian yang dialami Angeline seakan menemukan alasan penjelasnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan bahwa kekerasan terhadap anak menjadi semakin meningkat selama lima tahun terakhir. Dicatat terdapat 261 kasus kekerasan terhadap anak di tahun 2011, meningkat menjadi 426 di tahun 2012, 1.615 di tahun 2013 dan 622 kasus di tahun 2014. Memang masih harus dibuktikan hubungan keniscayaan antara meningkatnya kekerasan terhadap anak dengan kekerasan aktual terhadap Angeline supaya tidak jatuh ke dalam kesesatan berpikir non causa pro causa (sesuatu yang bukan sebab justru dijadikan sebab), angka-angka itu mengingatkan kita perihal kerentanan kelompok anak-anak di Indonesia.

Sebagian pemberitaan lainnya menghubungkan kematian Angeline dengan hasrat dan hidden agenda orang-orang di sekitarnya untuk merebut hak warisan yang konon mencapai 60 persen dari total kekayaan mendiang ayah angkatnya. Meskipun masih harus dibuktikan di pengadilan, hasrat dan perilaku buruk semacam ini pun tidak bisa dipungkiri, telah menjadi bagian dari “nafsu” thanatos (destruksi dan penghancuran yang berakibat kematian) manusia. Dalam arti itu, secara psikologis dapat dikatakan bahwa “nafsu” semacam ini dapat termanifestasi di tangan siapa pun, tergantung faktor pemicunya.Kedua cara tafsir atas kekerasan terhadap anak ini sebetulnya berhubungan dengan cara kita memosisikan dan memahami orang lain. Dalam perspektif pemikiran filsuf eksistensialis Prancis, Gabriel Marcel (1889–1973), kekerasan terhadap anak, perempuan, orang cacad, janin, bayi, bahkan umat manusia secara keseluruhan seharusnya tidak terjadi jika relasi yang dibangun dengan mereka telah mencapai level pengalaman eksistensial, di mana orang lain adalah sesama, saudara, bukan objek, yang membuka diri, yang mengundang untuk dipahami sebagai misteri, dan bukan pertama-tama sebagai objek. Refleksi filosofis dan etis atas kasus kematian Angeline dari perspektif fenomenologis Gabriel Marcel dapat memperkaya pemahaman kita mengenai siapa diri kita dan siapa sesama kita.

Tiga Kondisi

Jika kedua tafsir di atas benar adanya, bahwa kematian Angeline berhubungan dengan kegagalan masyarakat melindungi anak-anak serta dorongan hasrat pembunuh dari dalam diri karena keinginan untuk memperkaya diri, maka harus dikatakan bahwa relasi yang dibangun dengan orang lain pun telah mengalami kegagalan. Supaya orang lain tidak dipahami sebagai objek yang harus dikuasai dan ditaklukkan, Gabriel Marcel mengajukan tiga kondisi penting, yakni cara memahami orang lain, cara memahami diri, dan “kita” sebagai titik temu antara orang lain dan saya.

Pertama, bocah Angeline sudah hidup bersama dengan orangtua angkatnya selama delapan tahun. Dalam perspektif Marcel, bisa saja terjadi bahwa Angeline di mata ibu angkat dan saudara-saudara tirinya dilihat sebagai “orang lain”, “orang asing”, “orang yang ada di jalan”, “bukan siapa-siapa”. Ada jarak yang terbentang antara Angeline yang pohon biologis berbeda dengan orangtua angkat dan saudara-saudara tirinya. Dia ada dalam rumah, hidup di antara mereka tetapi tidak pernah bersama mereka. Dia menghabiskan waktu dalam kesendirian meskipun secara fisik berada di dekat mereka. Orangtua angkat dan saudara-saudara tiri gagal memahami Angeline sebagai “seseorang seperti saya”, “sesama”, yakni orang yang sama seperti saya, yang memiliki martabat, identitas, dan harga diri yang tak pernah bisa tergantikan. Delapan tahun dilewatkan dalam sebuah kehidupan bersama yang palsu karena tanpa “kebersamaan”.

Kedua, jika seseorang memahami dirinya sebagai subjek yang bermartabat, seharusnya seperti itu pula dia memahami orang lain. Martabat dirinya terletak pada pemosisian dirinya sebagai subjek yang bermartabat. Sebagai subjek bermartabat, dirinya memiliki tidak hanya nalar – yang sanggup mengobjekkan orang lain – tetapi juga perasaan yang mampu menjalin persekutuan (la communion) dengan orang lain. Dalam arti itu, tampaknya tidak ada cukup perasaan yang terbangun selama delapan tahun kehidupan Angeline bersama orangtua angkatnya, selain kesadaran objektif bahwa bocah itu telah menjadi penghalang bagi kebahagiaan keluarga sepeninggal almarhum ayah angkatnya.

Ketiga, pemosisian Angeline sebagai orang asing dan kehidupan bersama tanpa persekutuan pada akhirnya gagal membentuk sebuah kehidupan bersama sebagai “kita” (toi). Angeline selamanya bukan siapa-siapa bagi keluarga angkatnya. Tidak ada relasi intersubjektif, tidak ada persekutuan, tidak ada hubungan ke-kita-an. Dalam perspektif Marcel, kehidupan bersama sebagai “kita” seharusnya membentuk persekutuan antarpribadi, di mana sesama adalah “dia yang saya cintai (celui qui j’aime) dan dia yang menjadi harapan bagi saya (celui en qui j’espère). Angeline jelas bukan sosok yang dicintai. Bocah kecil nan malang itu ternyata tidak menjadi harapan bagi keluarga angkatnya.

Cinta yang Gagal Bertunas

Absennya tiga kondisi dalam kehidupan Angeline dan orangtua angkatnya sebenarnya juga menunjukkan fakta lain seputar kegagalan cinta antarmereka. Kita asumsikan bahwa Angeline diadopsi atas dasar cinta atau sekurang-kurangnya perasaan suka. Tetapi perasaan suka itu tidak sempat bertumbuh menjadi cinta orangtua angkat kepada anaknya. Apa faktor penyebabnya?

Cinta dan keputusan untuk mencintai seseorang pertama-tama adalah keputusan bebas. Keputusan itu diambil setelah seseorang bertemu dengan orang lain secara pribadi. Pertemuan itu menghasilkan sebuah pengalaman kehadiran bersama (co-prèsence) yang pada gilirannya mampu menumbuhkan persekutuan (communion). Dalam perspektif Marcel, cinta bertumbuh dari sebuah pengalaman perjumpaan ketika orang lain membuka dirinya dan memanggil aku untuk mencintainya. Cinta itu bertumbuh bukan karena dia memiliki banyak hal yang menarik, tetapi karena dia adalah dia (1927: 217).

Sulit menerapkan kondisi cinta sejati yang diusulkan Gabriel Marcel ini dalam memahami cinta antara Angeline dan orangtua angkatnya. Pengalaman perjumpaan antarmereka sepertinya tidak berhasil membuahkan pengalaman kehadiran bersama, apalagi sebuah persekutuan. Delapan tahun hidup Angeline adalah sebuah pengalaman yang melelahkan dan mengasingkan, ketika kehadirannya tidak sanggup menghimbau, mengetuk hati dan memanggil untuk dikasihi. Entah karena apa orangtua angkatnya memelihara hati yang keras dan tak-tersentuh oleh kelembutan dan ketakberdosaan seorang bocah kecil. Dan jika benar bahwa perkara warisan menjadi faktor pemicunya, harus dikatakan bahwa kerakusan dan ketamakanlah yang membutakan mata kasih dan membekukan hati cinta.

Soal kerakusan dan ketamakan, Erich Fromm (1900 – 1980), seorang psikoanalis dan filsuf sosial pernah mengatakan, Greed is a bottomless pit which exhausts the person in an endless effort to satisfy the need without ever reaching satisfaction.” Kematian Angeline dan “keberhasilan” mendapatkan apa yang diinginkan tidak akan pernah memuaskan dahaga tamak, rakus, dan nafsu penumpukkan kekayaan. Di situlah nafsu destruktif akan mengejawantah menjadi dewa bengis “thanatos” alias pencabut nyawa tak-berperikemanusiaan dan siap mengorbankan orang-orang yang tak-berdosa.

Alih-alih cinta merekah dalam hidup Angeline. Cinta bahkan tak pernah mampir. Dan bocah kecil itu pun menghadap Sang Khaliknya dalam kehampaan cinta.[]

Artikel ini pernah diterbitkan di Harian Suara Pembaruan, 27 Juni 2015

Dua Makna Hari Kasih Sayang

Circle_of_Adam_Elsheimer_The_Lupercalian_Festival_in_Rome
Perayaan Lupercalia di Roma sekitar tahun 1578-1610 Masehi sebagaimana dilukis oleh Adam Elsheimer. Perhatikan bagaimana para imam menggunakan pakaian yang terbuat dari kulit kambing. Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Lupercalia#mediaviewer/File:Circle_of_Adam_Elsheimer_The_Lupercalian_Festival_in_Rome.jpg

Valentine Day atau Hari Kasih Sayang yang jatuh setiap tanggal 14 Februari sering diasosiasikan dengan momen di mana seseorang mengungkapkan rasa cinta dan kasihnya kepada pasangannya. Di Indonesia, perayaannya menjadi kontroversial karena direduksikan kepada praktik seks bebas di kalangan para remaja. Tahun ini saja, tidak hanya di Aceh yang nota bene adalah provinsi shariah sehingga wajar kalau perayaan Hari Valentine dilarang, tetapi juga di provinsi lain seperti di Jawa Timur. Wali Kota Surabaya sendiri bahkan menginstruksikan kepada Satpol PP untuk merazia tempat-tempat di mana diperkirakan menjadi tempat berkumpulnya para remaja dalam mengekspresikan cinta mereka. Sikap permusuhan kepada Hari Kasih Sayang pun semakin menjadi persis ketika perayaannya sendiri direduksikan kepada coklat dan kondom. Keduanya memang menyimbolkan cinta dalam arti hubungan seksual, meskipun kita tidak pasti, apakah coklat juga memang menyimbolkan seks.

Saya yakin, jika saja banyak penguasa di negeri ini tahu, bahwa berdasarkan tradisi Barat, Hari Kasih Sayang juga dihubungkan dengan Santo Valentinus, larangan terhadap perayaan Valentine Day akan semakin keras di masa mendatang. Terutama di daerah-daerah yang mengidentifikasikan diri secara keras sebagai wilayah shariah, bisa jadi perayaan Valentine Day akan dicap sebagai praktik kekafiran. Jika sudah begitu, menurut saya, batas antara politisasi agama dan kepentingan jangka pendek penguasa akan sulit dibedakan. Padahal, perayaan semacam ini, jika direncanakan dengan baik dan diberi nuansa lokal tertentu, justru dapat mendatangkan keuntungan ekonomis.

Ritus Lupercalia

Sambil mengesampingkan terlebih dahulu hubungan antara Valentine Day dengan Santo Valentinus, saya tertarik untuk menghubungkannya dengan sebuah ritus kuno di Romawi Kuno bernama lupercalia. Mungkin saja ritus lupercalia sudah dikenal sebelum zaman Romawi sebagai sebuah ritus dan perayaan rakyat untuk mengusir roh jahat dan menguduskan kota. Ritus yang diperkirakan dirayakan selama tanggal 13-15 Februari ini sebetulnya juga dimaksudkan untuk menyehatkan kota dan membuatnya menjadi lebih subur. Perayaan lupercalia sendiri sebenarnya menggabungkan ritus dan perayaan lain yang dikenal dengan nama februalia atau februatio. Ritus dan perayaan februalia sendiri sebenarnya merupakan sebuah ritual purifikasi yang memang di kemudian hari, karena digabungkan dengan ritus lupercalia, maka ritus penyucian sendiri lalu direlasikan secara eksklusif kepada ritus lupercalia.

Untuk diketahui, ritual atau perayaan februalia sendiri biasanya berlangsung di bulan Februari sebagai permulaan musim semi ketika manusia menyucikan dan membersihkan dirinya dan tempat tinggalnya – disimbolkan dengan turunnya hujan yang rata-rata cukup tinggi intensitasnya di bulan ini. Kemungkinan besar ritus dan perayaan ini berasal dari suku Sabini yang tinggal di sekitar wilayah Pegunungan Appenines tengah, yakni daerah-daerah yang membentang di Barat Laut Pegunungan Alpen Liguria, ke sebelah Barat Daya dan berakhir di Wilayah Calabria. Orang-orang Sabine sendiri sebenarnya terbagi ke dalam dua populasi utama ketika Roma mulai terbentuk. Salah satu suku kemudian bergerak mendekat ke Roma dan mendiami wilayah ini bersama dengan suku-suku lain yang sudah lebih dahulu mendiami Roma. Meskipun merupakan keturunan suku Sabine, suku ini juga dilatinkan dan menjadi bagian dari kebudayaan Roma di kemudian hari. Sementara itu, suku kedua dari Sabini tetap tinggal di wilayah pegunungan yang di kemudian hari bangkit melawan kekuasaan Romawi dalam perang memperjuangkan kemerdekaan. Kekalahan suku kedua ini membuat mereka “terpaksa” menerima dan diasimilasikan dengan kekuasaan Republik Romawi.

Sebetulnya Februare adalah kata bahasa Latin yang diasosiasikan dengan praktik purifikasi atau penyucian, terutama penyuciaan menggunakan air. Praktik ini sendiri sebenarnya diwariskan dari kebudayaan Etruscan, yang memang dimaksudkan sebagai penyucian atau purifikasi. Etruscan sendiri merujuk ke kebudayaan Etruska, yakni kebudayaan yang dihidupi oleh orang-orang yang mendiami wilayah Tuskani, wilayah bagian barat Umbria, dan bagian utara Lazio.

Demikianlah, bulan Februarius dalam kebudayaan Romawi diambil dari festival atau pesta rakyat yang disebut Februa atau Februatio yang memang dirayakan selama tanggal 13–15 dalam bulan ini. Di kemudian hari, Dewa Februus dalam tradisi dan kebudayaan Romawi merupakan personifikasi baik kepada bulan Februari maupun praktik penyucian (purifikasi). Dengan begitu, menjadi jelas sekarang bahwa bulan Februari disebut demikian karena memang berhubungan dengan praktik purifikasi atau penyucian, dan sama sekali tidak dipersonifikasi dengan Dewa atau Tuhan.

Sebagaimana disebutkan di atas, dalam praktik perayaan dan ritus Februatio di kemudian hari digabungkan dengan ritus lupercalia, di mana keduanya tetap mengusung makna yang sama, yakni ritus penyucian (purifikasi), terutama menggunakan air. Nama lupercalia sendiri diyakini memiliki hubungan dengan pesta rakyat kuno dalam kebudayaan Yunani Kuno, terutama dari orang-orang Arcadia Lykaia. Kata Lykaian dalam Bahasa Yunani Kuno dihubungkan dengan kata lukos, yang dalam bahasa Latinnya adalah lupus atau serigala. Perayaan ini juga dihubungkan dengan perayaan penghormatan kepada dewa Pan dalam masyarakat Lycaea di Yunani Kuno. Dewa pan sendiri mirip atau sama dengan dewa Faunus dalam tradisi Romawi Kuno.

Dalam mitologi Romawi, lupercus sebenarnya adalah seorang dewa, kadang-kadang diidentifikasi dengan dewa Romawi bernama Faunus. Dewa ini sebenarnya sama dengan dewa Pan dalam tradisi Yunani. Lupercus adalah dewa dari para penggembala. Perayaannya dirayakan pada perayaan ulang tahun pendirian kuil bagi penyembahan dirinya, yakni pada tanggal 15 Februari. Perayaan inilah yang disebut Lupercalia. Imam dalam perayaan Lupercalia akan mengenakan pakaian dari kulit kambing. Sejarawan Justin pernah melukiskan bagaimana “dewanya orang Lycaea, yang oleh orang Yunani disebut Pan dan orang Romawi disebut Lupercus.” Imam yang nyaris telanjang karena mengenakan hanya pakaian dari kulit kambing itu kemudia berdiri di depan gua Lupercal, gua di mana Romulus dan Remus dipelihara dan disusui oleh serigala. Di sanalah, dalam penanggalan Romawi, di perkirakan sebagai yang terjadi pada pertengahan bulan, dan itu berkisar selama tanggal 13-15 Februari. Dalam perayaan ini, kambing dan anjing dikorbankan kepada dewa, juga garam dan roti yang telah dipersiapkan oleh para imam perempuan (vestal virgins) pun dibakar untuk persembahan ini. Dengan perantaraan para imam, persembahan dihunjukkan kepada dewa lupercalia – dewa serigala betina yang diyakini sebagai yang memelihara dan menyusui Remus dan Romulus, pendiri kota Roma.

Perayaan Valentine Day

Lalu, apa hubungan ritus lupercus ini dengan perayaan Valentine Day? Di atas sudah ditunjukkan bahwa ritus lupercus sebenarnya adalah ritus penyucian. Dalam zaman Kekristenan, perayaan Valentine Day dianggap sebagai perayaan orang kafir, sehingga harus diganti dengan perayaan yang sifatnya lebih rohani Kristen. Demikianlah, Paus Gelasius I (492-496) melarang perayaan lupercus dan menggantinya dengan pesta Penyucian Bunda Maria. Demikianlah, di zaman ini, tanggal 14 Februari dalam Gereja Katolik merupakan pesta perayaan Penyucian Bunda Maria. Melalui praktik perayaan ini kemudian di abad 14 diklaim bahwa 14 Februari tidak hanya merupakan perayaan Penyucian Bunda Maria, tetapi juga merupakan perayaan cinta romantis (romantic love), meskipun kemudian dikatakan bahwa klaim semacam ini tidak berhubungan secara langsung dengan apa yang dimaksudkan Paus Gelasius.

Selain itu, tanggal 14 Februari pun tidak cocok dengan perayaan keagamaan selama masa Paus Gelasius I, di mana perayaan Penyucian Bunda Maria dirayakan di Yerusalem, dan itu memang dirayakan pada tanggal 14 Februari hanya karena Yerusalem menetapkan perayaan Kelahiran (the Nativity) pada tanggal 6 Januari. Meskipun perayaan tanggal 14 Februari kemudian dikenal sebagai perayaan “Penyucian Maria”, sebenarnya itu hanya berhubungan dengan perayaan persembahan Yesus ke Bait Suci, jadi tidak ada hubungan dengan perayaan cinta romantis. Praktik perayaan Penyucian Maria tanggal 14 Februari kemudian menjadi perayaan Yesus dipersembahkan ke dalam Bait Allah pada tanggal 2 Februari sebagaimana praktik perayaan ini diperkenalkan ke Roma dan tempat-tempat lainnya di abad ke-6 masehi setelah zaman Gelasius I.

Seorang penulis bernama Alban Butler dalam karyanya berjudul Lifes of the Principal Saints (1756-1759) mengajukan klaim tanpa dukungan bukti bahwa selama perayaan lupercalia, para peserta laki-laki dan perempuan mengambil nama-nama yang tersimpan di dalam sebuah pot untuk melihat siapa jodoh mereka. Juga Surat Cinta Valentine yang di zaman ini begitu diagung-agungkan sebagai bagian dari perayaan Valentine Day dipercaya berasal dari tradisi lotrei jodoh semacam ini.

Kenyataannya, perayaan Valentine Day yang identik dengan hari Kasih Sayang ini tidak memiliki hubungan langsung dengan perayaan lupercalia ketika laki-laki mengambil nama secara acak dari dalam sebuah pot untuk mengetahui siapa nama calon isterinya. Kebiasaan atau tradisi menentukan jodoh melalui lotrei semacam ini yang di kemudian hari ditentang keras oleh para imam Katolik, misalnya oleh Fransiskus de Sales pada kira-kira tahun 1600, ketika dia mengganti perayaan ini dengan perayaan yang lebih religius ketika para gadis menarik nama-nama para Rasul yang sudah ditulis dan disimpan di altar Gereja. Meskipun demikian, tetap sulit menunjukkan hubungan langsung antara pesta lupercalia dengan perayaan kasih sayang.

Meskipun demikian, secara implikasi, kita bisa menarik dua pelajaran dari perayaan Valentine Day. Pertama, perayaan ini berhubungan dengan ritus penyucian atau purifikasi. Jadi, kalau pun mau dirayakan sebagai hari Kasih Sayang, seharusnya difokuskan pada bagaimana pasangan suami isteri atau kekasih, atau orangtua dengan anak-anak, saling menyucikan dan memurnikan relasi cinta mereka. Seharusnya mereka bertanya tentang sejauh mana hubungan cinta mereka. Mereka juga harus memurnikan relasi tersebut sehingga menjadi semakin dekat satu sama lain. Adalah hal yang aneh atau dipraktikkan di luar konteks historis jika perayaan Valentine Day dimaknakan sebagai hari di mana pasangan muda-mudi mempraktikkan cinta dan hubungan seksual.

Kedua, setiap perayaan sebetulnya adalah kreasi budaya dalam bentuk simbol tertentu untuk kepentingan manusia (pendukung budaya tersebut). Dalam arti itu, perayaan Valentine Day seharusnya tidak dilarang, tetapi diperbaiki, dimurnikan, dikonstruksi ulang demi kepentingan kita. Perayaan ini sendiri selain dapat meningkatkan dan memperdalam relasi antarorang yang saling mengasihi, sebetulnya juga dapat mendatangkan keuntungan ekonomi. Sekali lagi, simbol cinta kasih yang dihubungkan dengan coklat, warna pakaian tertentu, makanan tertentu, bunga, film, lagu, dan sebagainya (dan bukan seks), justru dapat menjadi industri kreatif yang mendatangkan keuntungan finansial.

Selamat merayakan Hari Kasih Sayang!

PESTA PERPISAHAN SEKOLAH YANG TIDAK MENDIDIK

Para orangtua yang punya anak duduk di kelas akhir sebuah jenjang pendidikan mulai deg-degan, mirip ketika anak-anak baru mulai memasuki tahun pertama sekolah. Faktor pemicunya apalagi kalau bukan uang. Memang lebih banyak uang dibutuhkan ketika seorang anak memasuki suatu jenjang pendidikan, tetapi itu tidak berarti bahwa masalahnya selesai ketika anak-anak akan meninggalkan bangku sekolah dasar atau menengah. Para orangtua tahu bahwa sekolah akan segera mengirim proposal atau permintaan dana untuk kepentingan perpisahan. Jumlahnya pun tidak tanggung-tanggung, dan itu sangat ditentukan oleh di mana akan diselenggarakannya “pesta” perpisahan tersebut.
Dana untuk perpisahan sekolah yang diselenggarakan oleh anak-anak jenjang akhir dan para guru semakin meroket saja. Ada sekolah di Jakarta yang menyelenggarakan perpisahan sekolah di Bali yang menghabiskan puluhan juta Rupiah. Ada juga sekolah di daerah yang menghabiskan puluhan juta rupiah di daerah-daerah wisata, pusat kota, dan semacamnya yang nota bene sangat jauh dari lokalitas mereka. Pertanyaannya, apakah pantas sekolah menyelenggarakan pesta perpisahan yang menghabiskan puluhan juta rupiah?
Kelompok pendukung program ini akan berpendapat bahwa inilah kesempatan terakhir bagi anak-anak untuk mengungkapkan kegembiraan dan rasa syukur. Bagi mereka, biaya tidak menjadi halangan, karena anak-anak sudah menyicil sejak tahun pertama, masih ditambah dengan sumbangan dari para donatur. Pertanyaannya, kalau pun sekolah memiliki dana tak terbatas, apakah harus digunakan untuk menyelenggarakan perpisahan sekolah yang menelan biaya sampai puluhan atau mungkin ratusan juta Rupiah? Pertanyaan ini relevan direfleksikan terutama oleh penyelenggara sekolah Katolik di bawah bimbingan Gereja Katolik yang akhir-akhir ini ikut mengkampanyekan keutamaan hidup sederhana.
Dua fenomena memicu refleksi mengenai kesederhanaan dalam penyelenggaraan sekolah. Pertama, di level politik, kita punya saksi hidup dalam diri Joko Widodo, Presiden RI, yang tanpa henti mempraktikkan kesederhanaan dalam penyelenggaraan negara. Rapat pemerintah dibatasi dan tidak lagi diadakan di hotel-hotel mewah. Perjalanan dinas yang tidak perlu mulai dipangkas. Birokrasi disederhanakan dan dirampingkan. Kemewahan hidup para penyelenggara negara mulai dikurangi, dan transparansi penggunaan anggaran semakin ditingkatkan. Yang menarik, semuanya diawali dari diri sang presiden sendiri. Penampilannya begitu sederhana, perjalanan dinasnya tidak memakan biaya mahal, bahkan cara bicaranya pun sederhana.
Kedua, Paus Fransiskus adalah model kesederhanaan zaman kita. Mulai dari cara dia mengidenfikasi diri dengan sosok Santo Fransiskus Asisi yang sederhana sampai cara hidup dia yang memang mencerminkan kesederhanaan. Birokrasi di Vatican dibuat lebih sederhana, korupsi mulai diusut dan ditindak, bahkan berani memberi sanksi kepada pejabat Gereja yang terlalu mementingkan kekayaan duniawi. Kata-katanya pun sederhana dan bersahaja, karena dia sadar betul bahwa Gereja ada pertama-tama bukan untuk membanggakan diri dan kemegahannya, tetapi demi menyelamatkan orang kecil dan kaum terlantar.
Dua sosok ini sebetulnya tidak hanya menunjukkan model hidup sederhana, tetapi juga kerendahan hati. Kesederhanaan hidup yang tidak didasarkan pada sikap rendah hati hanya akan jatuh pada pencitraan diri demi tujuan tertentu. Sebaliknya, kesederhanaan hidup yang didasarkan pada sikap rendah hati memampukan orang lain untuk melihat dan mengalami semacam pembebasan jiwa. Bahwa pada akhirnya kekayaan dan kelimpahan hidup tidak pernah menjadi tujuan pada dirinya sendiri. Dia hanyalah alat yang dapat digunakan untuk melakukan kebaikan yang lebih besar, dalam bahasa teologis, demi menghadirkan Kerajaan Allah di dunia.
Seharusnya dalam kedua konteks inilah kita memaknakan penyelenggaraan pesta sekolah, atau bahkan cara hidup menggereja secara umum. Berangkat dari kedua fenomena itu, seharusnya penyelenggaraan pesta perpisahan yang menghabiskan dana puluhan bahkan ratusan juta Rupiah tidak perlu dilakukan. Pesta perpisahan bukan hal yang buruk pada dirinya, tetapi tidak harus diselenggarakan di tempat yang sangat jauh dengan biaya yang begitu mahal. Sebenarnya banyak “pesta” yang sederhana, murah, dan bermakna bisa diselenggarakan di sekolah itu sendiri, dan itu sangat tergantung pada kreativitas guru dan para siswa.
Lalu, bagaimana dengan uang puluhan bahkan ratusan juta Rupiah yang “berhasil” dikumpulkan sekolah untuk penyelenggaraan pesta perpisahan? Mungkin orang akan langsung memprotes jika saya mengusulkan agar dana tersebut disumbangkan saja kepada orang miskin, panti asuhan, atau membiayai anak-anak yang kurang mampu secara ekonomi di sekolah tersebut. Orang akan lebih heran lagi jika saya mengatakan bahwa sebagian dari dana tersebut harus diberikan kepada para guru, entah dalam bentuk tunai atau hadiah lainnya. Tetapi itulah realitasnya. Kita tampaknya lebih bersemangat bekerja, mengumpulkan uang dan kemudian menghabiskannya seketika dibandingkan dengan kalau kita menggunakannya untuk membantu orang yang kurang mampu, termasuk kepada para guru kita yang nota bene menerima gaji yang cenderung rendah dibandingkan dengan teman-teman mereka yang pegawai negeri sipil.
Tentang mau diapakan dana yang tersedia di sekolah tentu akan menjadi perdebatan panjang dan tak berkesudahan. Poin saya dalam tulisan ini sangat sederhana: sekolah Katolik tidak pantas menyelenggarakan pesta perpisahan yang menghabiskan dana puluhan bahkan ratusan Rupiah. Pemborosan tidak hanya bertentangan dengan semangat Injili yang sedang dihidupi Gereja (dengan model Paus Fransiskus), tetapi juga tidak mendidik para siswa itu sendiri. Kesederhanaan hidup dan kerendahan hati seharusnya menjadi bagian dari pendidikan nilai di sekolah Katolik, dan salah satu wujudnya adalah melalui aksi solidaritas dengan orang miskin di sekitar kita, dan bukan dengan menghabiskannya di Bali, Bandung, Yogyakarta, Malang, atau daerah-daerah lainnya.
Penulis adalah staf pendidik humaniora pada Fakultas Kedokteran, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta

Noverim me, noverim te

gambar 2

Sebuah dialog terjadi antara sang guru dan muridnya seperti berikut:

Guru: Nak, apakah engkau mencintai aku lebih dari mereka ini?
Murid: Guru, engkau tahu, aku sudah hampir 50 tahun mengikuti engkau, dan aku tidak pernah berpaling ke guru lain. Jika itu bukan cinta, lalu apa?
Guru: Baik nak, jika engkau semakin menjadi dirimu sendiri dalam kematanganmu, itulah tandanya kau mencintaiku.
Murid: Rasanya belum cukup, guru.
Guru: Ya, hanya kamu yang tahu.
Murid itu pun tertunduk dan terus merenung.

Ini sebuah percakapan sederhana tetapi mendalam antara guru dan muridnya. Fakta bahwa sang murid sudah mengikuti guru dan menjadi muridnya selama hampir 50 tahun menunjukkan hubungan yang tidak lazim dibandingkan dengan status relasi guru-murid biasa dalam sekolah-sekolah formal. Menjadi murid dalam konteks ini dapat diartikan sebagai keputusan mengikuti dan menjadi bagian dari suatu ajaran, tradisi, doktrin, atau mungkin juga pewahyuan dari sang guru. Pertanyaan sang guru bisa dipahami sebagai semacam tes untuk mengetahui kesetiaan sang murid.

Diskusi itu juga menujukkan beratnya syarat kesetiaan. Bagi sang guru, seorang murid hanya bisa disebut setia jika (1) dia menjadi semakin dekat dengan dirinya sendiri; (2) dia menjadi semakin matang. Bagi guru, hanya murid yang telah menjadi semakin dekat dengan dirinya sendiri dan semakin matanglah yang mampu mempertahankan kelekatan hubungan dengan sang guru.

Apa artinya mengenal diri sebagai kondisi yang diprasyaratkan dalam status kemuridan? Tidak lama setelah “pertobatan” menjadi pengikut Yesus, Agustinus dari Hippo (13 November 354 – 28 Agustus 430) menulis pengalaman hubungannya dengan Tuhan demikian, “Ya Allah, yang adalah sama di setiap zaman, biarkan aku mengenal diriku, biarkan aku mengenal Engkau! – Noverim me, noverim te” (Soliloquies II, 1. BA 5, hlm. 87). Mengenal diri artinya kembali ke diri, masuk ke kedalaman diri, menantang diri untuk melihat kekurangan dan kelemahannya. Ajaran atau petuah sang guru yang selama ini didengar pasti masuk dan tersimpan di dalam pikiran hati. Ajaran sang guru itulah yang sekarang menjadi semacam “pemantul” (prompter) atau kaca yang memberitahu sang murid tentang perilaku dan perbuatannya. Kembali ke diri dan semakin mengenal diri, dengan demikian, sebenarnya adalah permintaan sang guru agar seseorang mengevaluasi dan melihat dirinya sendiri, sejauh mana dia setia pada ajaran-ajaran sang guru.
Syarat lain yang juga penting adalah menjadi dewasa dan matang. Ini maksudnya pun sederhana. Orang yang matang adalah orang yang dewasa. Dia adalah orang yang tahu dengan baik ajaran gurunya, memiliki komitmen untuk melaksanakan ajaran gurunya dalam hidupnya, dan yang tidak mau berpaling atau kembali lagi ke masa sebelum mengenal sang guru. Kedewasaan atau kematangan memang menjadi syarat kesetiaan ketika sang murid bertahan pada ajaran gurunya, bahkan ketika berhadapan dengan ajaran-ajaran lain yang lebih baru dan menggiurkan.

Di sinilah kita mengerti, mengapa sang murid pun tertunduk dan merenung setelah mendengar kata-kata gurunya. Ketertundukkan murid bisa bermakna dua. Pertama, dia mengalami semacam perasaan terpukul atau tergugat, bahwa ternyata dirinya belum mengenal dirinya dengan baik, dan dengan begitu juga belum matang. Jika ini benar, pertanyaan atau ujian sang guru seharusnya dipahami sebagai semacam sindiran atau teguran supaya kembali menjadi setia. Kedua, ketertundukkan sebagai uangkapan syukur dan sujud, karena sang guru ternyata lebih setia. Sang guru ternyata tidak pernah berhenti mencintai, tidak pernah mengalihkan cintanya kepada orang lain, bahkan ketika sang murid berpaling dari dirinya. Ucapan syukur dan sujud sekaligus sikap rendah hati (menunduk = merendahkan diri) sambil bertekad untuk kembali menjadi murid yang baik dan setia.

Kesetiaan kepada guru dapat dimaknakan secara religius sebagai kesetiaan kepada ajaran agama. Jika begitu, baik juga kalau dialog semacam ini kadang-kadang dibiarkan bergema di dalam hati kita. Dia akan menjadi pemicu bagi ujian kesetiaan kita. Sejauh mana saya mengenal diri sendiri, dan dengan begitu semakin mengenal sang guru. Ya, noverim me, noverim te.

Penegakan HAM yang Masih Jauh Panggang dari Api

Enam puluh enam tahun sudah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan pentingnya pengakuan, penghormatan, dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagaimana eksplisit tertulis dalam ke-30 pasalnya, pendeklarasian HAM adalah langkah terpenting dalam sejarah peradaban demi memperlakukan manusia sebagai makhluk bermartabat dan beradab. Maka menjelang peringatan deklarasi universal HAM tahun ini, kita tampaknya masih terganggu dengan berbagai kejadian di republik ini yang belum mencerminkan penegakan hak paling dasar yang merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa itu.
Tiga Kasus

Tiga kasus dapat dikemukakan untuk mendeskripsikan penegakan HAM di negara kita. Pertama, peristiwa yang paling dekat dengan ingatan kita adalah pembebasan bersyarat Pollycarpus Budihari Priyanto yang oleh hampir semua aktivis dan pembela HAM dianggap sebagai menciderai perasaan keadilan masyarakat. Terlepas dari alasan hukum prosedural ketika pembebasan bersyarat itu sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penegak hukum kita tampaknya masih harus belajar untuk bertindak bijak dan melampaui logika hukum prosedural. Fakta bahwa seseorang telah menjalani dua pertiga masa tahanan, dalam kasus Pollycarpus, tidak akan dengan mudah dikompromikan dengan perasaan keadilan keluarga korban dan aktivis HAM bukan hanya karena tidak maksimalnya masa tahanan, tetapi juga bonus pemotongan masa tahanan dua kali setahun yang berpotensi tidak membawa efek jera bagi para agresor HAM lainnya. Mengikuti logika berpikir keluarga korban almarhum Munir dan penegak HAM, pembebasan bersyarat Pollycarpus mengabaikan secara serius hak korban dan keluarganya untuk dihormati martabatnya sebagai manusia.

Kedua, di saat bersamaan kita sekali lagi dikejutkan dengan tindakan beberapa rumah sakit menolak merawat anak sebuah keluarga dari daerah Koja, Jakarta Utara. Penolakan ini terjadi hanya karena alasan bahwa putra mereka belum terdaftar sebagai peserta BPJS dan karena orangtua mereka tidak sanggup membayar sejumlah uang muka. Lagi-lagi kita berhadapan dengan tindakan petugas kesehatan yang lebih mendahulukuan ketentuan prosedural-administratif dibandingkan dengan mendahulukan upaya menyelamatkan manusia. Kalau pun petugas kesehatan mendahulukan tindakan legal-prosedural, mereka pada saat bersamaan ternyata juga menabrak ketentuan legal lainnya semisal UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa kesehatan adalah hak yang harus dipenuhi negara. Dan merujuk ke PP No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, tindakan petugas kesehatan yang menyebabkan kecacatan atau kematian justru menabrak pasal 6 ayat 3 tentang pelayanan kesehatan yang harus berpihak pada rakyat.

Ketiga, praktik politik di Republik ini pun harus dikatakan telah melanggar HAM, terutama hak warga negara memperoleh kehidupan yang layak sebagai warga negara (Deklarasi Universal HAM, pasal 25 ayat 1-2). Betapa tidak. Anggota DPR terbelah menjadi dua kubu yang saling meniadakan, dan itu diikuti oleh banyak lembaga DPRD di Indonesia. Sudah tiga bulan lebih para wakil rakyat belum benar-benar bekerja dan lebih memilih mempraktikkan “politik gaduh” yang cenderung menghambat jalannya roda pemerintahan. Jika jalannya pemerintahan terganggu, misalnya tidak disahkannya anggaran belanja negara atau daerah, bukan tidak mungkin akan mempengaruhi standar kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur terbengkelai, pembangunan kesehatan dan pendidikan terlantar, pembangunan waduk, irigasi, persawahan baru tidak berjalan semestinya, dan sebagainya. Ini semua terjadi hanya karena para wakil rakyat memilih lebih mementingkan politik kepentingan daripada memperjuangkan perbaikan hidup rakyat. Anehnya, praktik politik yang secara eksplisit menerjang HAM, terutama yang berkenan dengan upaya memajukan kehidupan yang lebih manusiawi, justeru dipersepsi para politisi sebagai hal yang wajar dan konstitusional. Lagi-lagi, nasib dan kepentingan masyarakat dikorbankan demi sebuah logika perundang-undangan yang formal dan legal.
Masyarakat beradab sebagai syarat

Jonathan S. Simon mengatakan dalam bukunya berjudul The Legal Civilizing Process: Dignity and the Protection of Human Rights in Advanced Bureaucratic Democracies (2014), bahwa hak asasi manusia dalam praktik politik modern yang mengandalkan rasionalitas birokrasi dan kesetiaan pada aspek legal formal, dapat mengancam penghargaan atas manusia sebagai makhluk beradab (2014, 4-5). Dalam kasus negara kita, demokrasi sebagai alat bagi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan demi kebaikan dan kesejahteraannya justru disandera oleh faksionalisasi politik yang juga mengatasnamakan rakyat dan yang bersandar pada ketentuan-ketentuan legal formal. Dan itu nyata, baik dalam praktik peradilan yang mementingkan kelompok tertentu, absennya perlindungan terhadap kaum miskin dan marginal, atau ketidaksetian pada cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tiga contoh yang dikemukakan di atas hanyalah secuil fakta dari ribuan fakta lain ketika pelaksanaan HAM di Republik ini masih jauh panggang dari api.

Profesor di Berkeley School of Law itu kemudian menawarkan jalan keluar yang cukup brilian. Bagi Jonathan Simon, HAM hanya bisa dihormati dan ditegakkan jika itu dilaksanakan dalam sebuah “masyarakat beradab” (civilized society) yang menonjolkan “proses yang beradab” (civilized process). Menuduh masyarakat tertentu sebagai belum beradab ketika dia belum berhasil merealisasikan HAM mungkin akan menjadi isu kontroversial secara politik dalam pergaulan antarbangsa. Meskipun demikian, tidak berlebihan juga kalau kita berani mengatakan bahwa masyarakat kita memang belum beradab. Protes terhadap pemimpin dan memintanya mundur hanya karena berbeda keyakinan agama menjadi salah satu contoh ketidakberadaban kita. Demikian pula aksi-aksi anarkis yang menonjolkan kekerasan atau berbagai kampanye di media sosial yang tujuannya hanya menyebar kebencian kelompok. Potret ketidakberadaban semacam inilah yang kemudian merasuk masuk ke dalam praktik politik dan kemudian menghancurkannya dari dalam.

Dalam arti itu, saya setuju dengan pendapat sebagian kalangan, bahwa penghormatan terhadap HAM di Indonesia, terutama hak-hak hidup, hak politik, dan sosial, masih akan menemui kendala dan ancaman serius ketika kita gagal membentuk diri sebagai bangsa yang beradab. Bangsa beradab tidak lagi menonjolkan perbedaan. Bangsa beradab menerima kekalahan politik dengan sukacita sambil merangkul yang lain sebagai saudara. Bangsa beradab tidak menebar kebencian, mengutuk yang berbeda sebagai kafir, atau menjadi keras hati terhadap mereka yang tidak segolongan.

Dan ketika kita lupa bahwa ini adalah warisan terbesar para pendiri bangsa ketika mendirikan negara ini untuk semua orang, perjuangan untuk menegakkan HAM tetap akan jauh panggang dari api.

Format Baku Argumen

Mempresentasikan Argumen dalam Bentuk Standar

Argumen dalam bentuknya yang baku sangat bermanfaat, terutama ketika kita harus menyusun dan mengidentifikasi argumen itu sendiri. Selain itu, harus diingat bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita biasanya tidak menghadapi argumen dalam bentuknya yang baku (standar). Bentuk baku sebuah argumen harus selalu dikembalikan ke dalam premis-premis dan kesimpulan.

Perhatikan contoh berikut.

Premis 1: Jika Anda ingin mendapat pekerjaan yang baik, Anda harus rajin bekerja.

Premis 2: Anda memang ingin mendapatkan pekerjaan yang baik

Kesimpulan: Jadi, Anda harus rajin bekerja.

Ini adalah bentuk argumen yang baku (standar). Mari kita menuliskan dua argumen lagi menggunakan bentuk yang standar:

  • Kita seharusnya tidak menyertakan rasa sakit yang tidak perlu pada sapi dan babi. Lebih dari itu, kita tidak seharusnya menyertakan rasa sakit yang tidak perlu pada binatang yang memiliki kesadaran, dan sapi dan babi adalah binatang-binatang yang memiliki kesadaran.

Premis 1: Kita tidak seharusnya menyertakan rasa sakit pada setiap binatang yang memiliki kesadaran.

Premis 2: Sapi dan babi adalah binatang yang memiliki kesadaran

Kesimpulan: Jadi, kita tidak seharusnya menyertakan rasa sakit pada sapi dan babi.

  • Jika cairan ini bersifat asam, kertas lakmus akan berubah menjadi merah. Tetapi itu tidak terjadi. Karena itu, cairan ini pasti bukan asam.

Premis 1: Jika cairan ini adalah asam, kertas lakmus akan berubah menjadi merah.

Premis 2: Kertas lakmus tidak berubah menjadi merah.

Kesimpulan: Cairan ini pasti bukan asam.

Dalam mempresentasikan argumen dalam bentuknya yang baku, premis-premis dan kesimpulan harus dapat diidentifikasi secara jelas. Kadang-kadang kita juga harus menulis kembali beberapa kalimat tertentu untuk membuat maknanya menjadi lebih jelas, misalnya pada premis 2 dari contoh kedua di atas. Perhatikan juga bahwa kesimpulan tidak harus ada di akhir dari sebuah wacana yang mengandung argumen sebagaimana ditunjukkan dalam contoh 1 di atas. Kadang-kadang justru terjadi bahwa sebuah argumen tidak ditulis secara eksplisit. Misalnya, ketika itu diungkapkan dalam pertanyaan retorik berikut:

“Bagaimana mungkin Anda percaya bahwa korupsi itu tindakan yang dapat diterima? Tindakan semacam itu tentu tidak adil dan melanggar hukum.”

Pertanyaan retoris semacam ini mengandung sebuah argumen. Kita harus menulis kembali argumen itu dalam bentuk premis-premisnya sebagai berikut.

Premis: Korupsi itu tindakan yang tidak adil dan bertentangan dengan hukum.

Kesimpulan: Korupsi adalah tindakan yang tidak bisa diterima.

Dua catatan sehubungan dengan bentuk baku dari argumen dapat diberikan berikut. Pertama, jika Anda ingin meningkatkan keterampilan membaca dan memahami, Anda harus terus melatih diri dalam hal merekonstruksi argumen yang Anda hadapi dengan cara menulisnya kembali secara hati-hati dalam bentuknya yang baku. Kedua, ketika mengemukakan argumen, Anda sebaiknya tidak sekadar membela posisi dan pendapatmu. Harus diingat bahwa dengan mengemukakan argumen kita justeru dapat memahami posisi kita dan posisi orang lain secara lebih baik.

Latihan

Tulislah kembali atau rekonstruksikan ulang argumen-argumen di bawah ini ke dalam bentuknya yang baku.

  1. Anton bisa jadi sedang berada di Surabaya atau di Bandung. Menurut Pak Teguh, Anton tidak sedang berada di Surabaya. Jika begitu, dia seharusnya sedang berada di Bandung.
  2. Jika pemerintah daerah berencana membangun Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) di daerah ini, warga masyarakat yang ada di daerah ini harus dikompensasi. TPA dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi penduduk di sekitarnya. Masyarakat tidak akan memilih tinggal di daerah ini jika semula sudah mengetahui rencana pemerintah daerah tersebut.
  3. FIFA akan menjatuhkan sanksi yang berat terhadap pemain yang suka melakukan aksi pura-pura jatuh (diving) selepas Piala Dunia 2014 di Brazil. Pemain yang suka melakukan aksi diving seperti Arjen Roben atau Didier Drogba harus berhati-hati jika ingin terus berkarier di sepak bola. Arjen Roben dan Didier Drogba ternyata berhasil mengendalikan diri untuk tidak melakukan aksi diving sampai mereka gantung sepatu belum lama ini.
  4. Jika kita tidak memperkuat sistem pendidikan, maka pendidikan di sekolah-sekolah akan hancur. Dampaknya, sekolah-sekolah akan mendidik dan menghasilkan generasi muda yang tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan dunia kerja, dan itu akan menyulitkan mereka untuk keluar dari garis kemiskinan. Kita tidak boleh membiarkan situasi buruk ini terjadi. Karena itu, kita harus memperkuat sistem pendidikan kita.
  5. Meskipun Presiden terus meyakinkan kita bahwa pemerintahannya akan menjamin dan meningkatkan keamanan, kita tidak melihat bukti atau tanda-tanda ke arah itu. Mobil, motor, atau rumah kita sering menjadi sasaran aksi pencurian, dan ini membuat kita kesal dan marah. Keamanan dan rasa aman harus dimulai dari rumah, dan kita tidak harus memilih lagi Presiden yang tidak sanggup mewujudkan janji-janjinya.

MEMBUNUH BAYI CACAT

Udo Schülenk, adalah seorang filsuf Kanada yang kini menduduki jabatan Royal Society of Canada: End of Life Decision Making Panel dan juga dikenal sebagai ko-editor jurnal terkemuka Bioetics. Belum lama ini dia menulis sebuah artikel yang terbit di The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, yang dia beri judul Physicians can justifiably euthanize certain severely impaired neonates. Melalui tulisan ini Schülenk mempromosikan posisi filosofisnya berhadapan dengan anak-anak yang terlahir cacad, tentu juga warga negara yang mengalami disabilitas. Sama seperti posisi filosofis lain yang secara gencar dikampanyekan oleh filsuf sekaliber Peter Singer, Schülenk pun berpendapat bahwa para dokter sebetulnya dapat mengeutanasia bayi yang terlahir cacad berdasarkan analisis kualitas hidup terhadap bayi tersebut. Tentu pendekatannya sangat utilitaristik dalam arti jika kualitas hidup bayi – dalam analisis itu – lebih rendah atau kecil dari kemungkinan dia mencapai kesejahteraan hidup (well being), maka bayi tersebut dieutanasia saja.

Mengenai kriteria kualitas hidup, Schülenk menulis demikian, “A quality-of-life ethic requires us to focus on a neonate’s current and future quality of life as relevant decision-making criteria. We would ask questions such as: Does this baby have capacity for development to an extent that will allow him or her to have a life and not merely be alive? If we reach the conclusion that it would not, we would have reason to conclude that his life is not worth living.”

Pendapat semacam ini tentu memiliki dampak yang sangat praktis bagi para dokter dan petugas kesehatan lainnya. Yang jelas, ketika berhadapan dengan seorang bayi yang terlahir cacad, Schülenk mengusulkan bahwa (1) hadapi saja bayi tersebut, tetapi fokuskan perhatian pada kualitas hidup bayi tersebut, bukan hanya kualitas hidup sekarang, tetapi juga yang akan datang. Ini adalah kriteria dalam mengambil keputusan apakah membiarkan bayi itu terus hidup atau mengakhiri hidupnya. (2) Untuk memastikan hal ini, para dokter silakan mengajukan pertanyaan ini: apakah bayi yang cacad ini memiliki kapasitas untuk berkembang yang memungkinkan dia memiliki kehidupan yang baik dan tidak sekadar asal hidup? (3) Jika jawabannya adalah tidak, maka sebetulnya tidak ada alasan untuk mempertahankan kehidupan bayi tersebut.
Masih menurut Schülenk, para penentang euthanasia pasti akan berpendapat bahwa tindakan para dokter yang mengakhiri hidup bayi cacad berdasarkan analisis kualitas hidup adalah melanggar martabat sang bayi sebagai manusia. Dan itu didasarkan pada alasan perikemanusiaan dan bela-rasa (compassion). Menanggapi hal ini, Schülenk berpendapat bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan moral antara membunuh seorang bayi dan membiarkannya mati secara alamiah, kecuali kenyataan bahwa bayi akan mati lebih cepat jika diakhiri hidupnya melalui euthanasia dibandingkan dengan membiarkannya mati secara alamiah. Menurut dia, membunuh bayi cacad melalui euthanasia justru lebih baik, karena lebih mengurangi rasa sakit dan penderitaan dibandingkan dengan membiarkannya mati secara alamiah.
Tentang hal ini Schüklenk berargumentasi demikian, “Once we have concluded that death is what is in the best interest of the infant, it is unreasonable not to bring about this death as painlessly and as much controlled in terms of timing by the parents as is feasible… If his prolonged dying is harmful to them (the parents) a further quality-of-life based argument in favor of terminating the infant’s life is established.”

Jadi, keputusan untuk mengakhiri hidup bayi yang cacad sebetulnya merupakan keinginan terbaik (the best interests) dari bayi tersebut. Dan jika sudah merupakan keinginan terbaiknya, menunda kematian atau membiarkannya hidup lebih lama justru melanggar prinsip bioetika harm (tindakan yang membuat orang lain menderita), tetapi juga berlaku tidak adil (justice) terhadap upaya membesarkan anak-anak lain yang sehat.

Terhadap bayi yang terlahir cacad dan dalam keadaan yang sangat parah, jika penangan secara medis terhadapnya dihentikan tetapi perawatan (caring) masih tetap dilanjutkan dan kemudian bayi itu meninggal, maka kematian bayi ini disebut sebagai kematian alamiah (natural death). Dapat terjadi bahwa bayi dalam keadaan yang sangat parah akan terus hidup karena perawatan (caring) tadi. Karena kondisinya yang buruk, bayi semacam ini dapat saja mati, tetapi tidak bisa dipastikan kapan. Kondisi semacam ini tentu tidak diinginkan oleh orang seperti Schüklenk, Peter Singer dan sekutu-kutu mereka. Sementara itu, jika bayi tersebut disuntik dengan obat mematikan (lethal injection), bayi tersebut pasti akan mati, secara sengaja.
Schüklenk sendiri berpendapat bahwa bayi-bayi yang baru saja lahir sebenarnya memiliki status yang sama dengan janin yang masih ada dalam rahim. Posisi ini sama dengan yang didukung Peter Singer, di mana mereka mengatakan bahwa janin dan bayi sebetulnya bukan persona (non person), karena belum memiliki kemampuan berpikir rasional dan menentukan dirinya sendiri. Dengan posisi moral semacam ini, mereka sebetulnya mengusulkan ke para orang tua supaya dapat memilih secara bebas untuk mengakhiri hidup bayi-bayi mereka (juga janin) yang memang teridentifikasi sebagai cacad. Tentang hal ini, Schüklenk menulis demikian, “In morally important ways his developmental state is closer to that of a fetus than to that of a person like you or me. The parents should be able to freely decide on what would amount to postnatal abortion.
Pertanyaannya, mengapa Schüklenk tampak bersemangat mendukung dan mengkampanyekan euthanasia terhadap bayi yang terlahir cacad? Bukankah posisi moral semacam ini akan ditolak oleh masyarakat dan kelompok masyarakat yang pro pada kehidupan? Tampaknya Schüklenk merujuk ke praktik euthanasia terhadap bayi cacad di Belanda yang telah disahkan oleh Mahkama Agung pada tahun 1990-an dan kemudian disetujui oleh Asosiasi Kedokteran Belanda bersamaan dengan diterimanya Protokol Groningen. Mengenai hal ini, Schüklenk menulis demikian, “renatal testing renders the need for infanticide exceedingly rare. …Of about 200,000 children born in The Netherlands on an annual basis only very few newborns saw their lives ended by this means.”
Jadi, menurut Schüklenk, euthanasia terhadap bayi yang terlahir cacad sebenarnya sah secara moral. Ketakutan bahwa praktik semacam itu akan menerjang apa yang disebut sebagai slippery slope, ternyata tidak terbukti di Belanda. Bahwa hanya ada 4 bayi yang dieuthanasia di Belanda selama tahun 1995 dan 2005, tidak ada seorang bayi pun yang dieuthanasia selama tahun 2005-2010.
Cara bernalar seperti ini tentu sangat masuk akal, bahwa euthanasia terhadap bayi yang terlahir cacad tidak akan menjadi pilihan umum untuk mengakhiri hidup bayi-bayi tersebut. Dan bahwa kasus Belanda memperkuat pilihan moral semacam ini. Masalahnya, jika sudah ada skrining terhadap janin dalam rahim, apakah janin mengidap Spina Bifida, Hydrosefalus, atau downsyndrome lainnya dan kemudian digugurkan tanpa harus menunggu sampai lahir sebagaimana lazim dipraktikkan di Belanda maupun di Belgia, lalu apa relevansi dari argumen yang dikembangkan Schüklenk ini?
Apa pun juga argumennya, posisi moral filsuf-filsuf seperti Schüklenk, Peter Singer atau Jocelyn Downie sebenarnya sangat jelas: mereka mendukung aborsi, mendukung euthanasia, juga terhadap bayi yang cacad. Kita tahu, mendiskusikan suatu problem moral tetapi memasuki ruang diskusi dengan posisi moral yang sudah jelas akan sangat sulit mengambil keputusan lain selain mengafirmasi posisi moral tersebut. Dan ini juga menjadi kritik terhadap mereka yang membela hak hidup manusia, dalam kondisi apa pun.

Sulit sekali mengambil keputusan apakah harus mengeuthanasia bayi yang terlahir cacad, kalau pun itu berdasarkan analisis kualitas hidup yang tampaknya sangat sederhana di atas kertas. Ada banyak pihak yang harus didengarkan pendapatnya, termasuk pendapat orangtua sendiri. Memang kita harus mewujudkan apa yang menjadi kepentingan terbesar dari para bayi yang terlahir cacad demikian. Apakah itu berarti harus mengakhiri hidup mereka atau harus mempertahankan kehidupan dengan cara apapun, rasanya sulit diputuskan tanpa harus berhadapan secara langsung dengan bayi real yang sedang mengidap kecacadan tersebut.