Posted tagged ‘Andre Ata Ujan’

Menguak Keadilan Hukum

Juni 10, 2009

Resensi Buku-3

————————————————————————————————————

Judul Buku: Filsafat Hukum. Membangun Hukum, Membela Keadilan

Penulis: Andre Ata Ujan

Penerbit: Kanisius, Yogyakarta, 2009

Tebal: 238 halaman

————————————————————————————————————

Buku-buku filsafat hukum yang terbit dalam Bahasa Indonesia dapat dihitung dengan jari. Sebut saja Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah karya Theo Huijbers (1982), Pokok-pokok Filsafat Hukum karangan Prof. Darji Darmodiharjo (1995), atau Filsafat Hukum karya Budiono Kusumohamidjojo (2004). Padahal kajian filosofis atas masalah hukum sangatlah penting, terutama untuk mempertanyakan secara kritis praktik-praktik hukum manakah yang adil dan manakah yang lalim, mempersoalkan pilihan penegak hukum yang lebih pro pada ketentuan hukum formal-positifistik daripada mendahulukan keadilan, atau menggugat keniscayaan ketaatan pada sebuah hukum positif (hlm. 23). Gugatan-gugatan semacam inilah yang membuat buku terbaru karya Dr. Andre Ata Ujan berjudul Filsafat Hukum ini patut disambut positif.

Tidak mudah memang membaca buku-buku filsafat, termasuk buku yang satu ini. Meskipun demikian, dengan cukup kesabaran, buku ini akan mampu menjelaskan banyak persoalan penegakan hukum yang selama ini mendera bangsa kita. Cobalah membaca buku ini dengan terlebih dahulu membaca kesimpulan (hlm. 225-233). Bagian kesimpulan buku ini akan menjadi semacam “peta” dalam memahami isi buku ini karena berisi kesimpulan singkat setiap bab. Bacalah isi ringkas setiap bab untuk memahami duduk persoalan yang didiskusikan sebelum membaca setiap bab buku ini.

Salah satu pertanyaan yang diajukan dalam filsafat hukum berhubungan dengan persoalan hakikat hukum. Apa itu hukum dan apa tujuan hukum? Teori hukum kodrat sebagaimana diusung Thomas Aquinas, misalnya, berpendapat bahwa hukum adalah seperangkat peraturan yang mengatur kehidupan bersama sebagai hasil ciptaan rasio (hlm. 51). Penegasan ini mengandung pengertian bahwa ketaatan pada hukum tidak sekadar menundukkan kehendak pada seperangkat peraturan, tetapi keputusan bebas untuk meletakkan kebebasan di bawah kekuasaan rasio, dan membiarkan diri diarahkan oleh rasio. Keteraturan dan kebahagiaan sebagai tujuan tertinggi yang ingin dicapai hukum kodrat akan tercipta ketika rasio yang menjadi sumber hukum telah mengambil bagian atau berpartisipasi dalam kehendak Yang Ilahi sendiri (hlm 56).

Lain dengan hukum kodrati, hukum positif yang lahir sejak abad ke-14 ingin membebaskan diri dari berbagai kungkungan hukum ideal yang diasalkan pada partisipasi rasio dengan Kehendak Ilahi. Positivisme hukum berusaha menelanjangi hukum dari dimensi moral dan mengembalikannya sebagai murni ciptaan manusia. Hukum dirumuskan secara rasional berdasarkan berbagai data konkret masalah hukum yang dihadapi sehari-hari (hlm 67). Karena itu, dalam pelaksanaannya, seorang hakim hanya akan mendasarkan seluruh putusannya pada apa yang tertulis dalam hukum positif. Hakim membebaskan diri dari masalah moralitas hukum sebagaimana dibebankan hukum kodrat pada produk sebuah hukum.

Diskusi hukum kodrat versus hukum positif ini saja langsung menunjukkan relevansi buku ini. Penegakan hukum di negara kita seringkali lebih menonjolkan aspek legal-formal (positivisme hukum) sebegitu rupa sehingga masalah keadilan tidak jarang direduksikan kepada keadilan legal-formal. Ambillah contoh penggusuran pedagang kaki lima. Secara legal-formal, para pedagang kaki lima tidak memiliki hak untuk berjualan di pinggir jalan atau di tempat-tempat umum yang dilarang. Karena itu, operasi penertiban PKL sah secara hukum dan adil (keadilan legal-formal). Ini tentu sah dari segi positivisme hukum. Tetapi apakah tindakan penggusuran PKL sudah menjamin perasaan keadilan masyarakat? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh hukum kodrat, bahwa tindakan menyengsarakan rakyat tanpa menawarkan jalan keluar sama saja dengan membiarkan penderitaan berlanjut. Bahwa penderitaan dan rasa sakit yang dialami PKL bukan karena kemauannya sendiri tetapi karena akibat dari sebuah struktur sosial yang tidak adil justru mencoreng keadilan formal-legal yang sangat diagung-agungkan kaum positivisme hukum.

Buku ini tentu membahas tema-tema lain yang juga penting dan kontekstual. Diskusi filosofis perihal kejahatan dan hukuman (bab 4) pasti akan selalu menarik, misalnya apakah hukuman atas kejahatan sungguh-sungguh bersifat retributif, dalam arti sanggup menggantikan kerugian yang hilang di pihak korban? Sejauh mana seseorang yang bersalah dihukum seberat-beratnya tanpa meninggalkan kesan balas dendam (“mata ganti mata, gigi ganti gigi”), dan prinsip-prinsip apa saja yang harus dijunjung tinggi sehingg orang yang bersalah secara hukum tidak saja dihukum hanya berpatokan pada kesalahannya, tetapi juga menghormati asas kesetaraan di hadapan hukum (hlm. 120 dst).

Tema lain yang juga sangat menarik dan kontekstual adalah persoalan hukum dan moralitas. Buku ini dengan tepat membuktikan, bahwa dikotomi antara hukum kodrat yang mengikutsertakan pertimbangan moral dalam penerapan hukum dengan positivisme hukum yang hanya menekankan aspek legal-formal berdasarkan apa yang tertulis dalam sebuah hukum positif sudah tidak relevan lagi (hlm. 153-154). Masalah yurisprudensi yang didiskusikan dalam buku ini dengan tepat menunjukkan dimensi etika dalam hukum. Bahwa ketika sebuah masalah hukum tidak mampu diputuskan dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum formal-legal yang ada, hakim mampu melakukan diskresi dengan memutuskan siapa yang harus dimenangkan dalam perkara dan siapa yang harus disalahkan. Bahkan ketika diskresi dalam proses yurisprudensi itu menegasi prinsip-prinsip penegakan hukum yang selama ini dipraktikkan.

Ini sekaligus menjadi otokritik bagi penegakan hukum di negara Indonesia. Sejauh mana para hakim, jaksa, kepolisian, dan pengacara mampu melakukan diskresi hukum demi memperjuangkan keadilan, karena berbagai pasal dan ayat dalam hukum positif tidak mampu menyelesaikan masalah hukum tertentu? Hukum tanpa moralitas tidak akan membuka peluang bagi upaya diskresi hukum (yurisprudensi) karena bertentangan dengan prinsip kepastian hukum itu sendiri. Tetapi hukum dengan moralitas akan menjunjung tinggi keadilan, karena itu berusaha maksimal untuk membela keadilan, terutama ketika ketentuan hukum yang ada secara jelas mencederai rasa keadilan masyarakat.

Apa yang menjadi cita-cita sebuah negara hukum adalah bonum commune, dalam arti terciptanya sistem sosial politik yang menjamin pemenuhan dasar kebutuhan segenap warga negara secara adil (hlm. 231). Cita-cita ini hanya mungkin terwujud jika orde hukum yang diciptakan dalam masyarakat adalah orde hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum (formal-legal) sebagai jalan untuk mewujudkan keadilan dalam artinya yang sesungguhnya. Persis di sinilah anak judul buku ini tepat mendefinisikan dirinya: “membangun hukum, membela keadilan.” Dan memang betul demikian, karena hukum tanpa keadilan hanya akan menjadi alat penindas di tangan penguasa, sementara keadilan tanpa hukum tidak lebih dari seruan moral tanpa kekuatan pemaksa.[]

Keadilan Sebagai Nilai Primer Bagi Kehidupan Berbangsa

Agustus 15, 2008

Judul: Keadilan dan Demokrasi. Telaah Filsafat Politik John Rawls.

Pengarang: Andre Ata Ujan.

Penerbit: Kanisius, Yogyakarta.

Cetakan pertama: 2001

Jumlah halaman: 171

Keadilan selalu menjadi topik yang menarik untuk didiskusikan. Perdebatan seputarnya boleh dikatakan menyertai hampir seluruh sejarah peradaban manusia. Orang-orang Israel Kuno misalnya, akan mengasalkan keadilan pada Yahwe atau Allah. Dalam konteks paham kekuasaan teknokratis, mereka memahami bahwa keadilan yang sedang dipraktikan para raja dan pemimpin umat merupakan cerminan dari keadilan Tuhan sendiri. Raja yang jujur dan adil adalah raja yang selalu dekat di hati dan dicintai Allah dan manusia.

Adalah orang Yunani yang mulai mempersoalkan apa itu keadilan secara rasional. Di tangan para pemikir (filsuf) Yunanilah keadilan mulai dipertanyakan esensinya. Kalau Trasymachos dalam salah satu dialog Plato berjudul Politeia mewakili keadaan masyarakat yang belum tercerahkan alam pikirnya, maka boleh dikatakan bahwa sampai dengan zaman Socrates masyarakat pada umumnya menerima konsep keadilan sebagai “kepentingan pihak yang lebih kuat atau kepentingan kaum penguasa” (Lih. Franz Magnis-Suseno. 13 Model Pendekatan Etika. Penerbit Kanisius, Yogyakarta: 1997. Hlm. 19). Satu hal yang kita pelajari dari dialog tersebut adalah bahwa dengan metode kebidanannya Socrates berhasil meyakinkan Trasymachos—dan kita semua—bahwa “apa yang sesuai dengan kepentingan pihak yang lebih kuat tidak lebih adil dari pada apa yang tidak.” Dan bahwa seorang penguasa harus bisa dikatakan bertindak secara adil kalau ia bertindak sesuai kecakapannya, yakni memperhatikan apa yang baik, benar, dan tepat demi kepentingan bawahannya.

Meskipun pemahaman mengenai keadilan masih bernuansa penguasa-sentris—karena tidak dipersoalkan secara lebih mendalam apa yang dimaksud dengan penguasa yang bertindak sesuai dengan kecakapannya—kita setidak-tidaknya diingatkan bahwa upaya memberikan isi mengenai apa itu keadilan seharusnya dilakukan oleh seluruh warga masyarakat, jadi tidak oleh penguasa sendiri, demikian juga dengan warga masyarakat.

***

Diskursus mengenai keadilan sebagai hasil konsensus yang bebas, rasional, dan demokratis dari seluruh elemen masyarakat didiskusikan secara luas dan mendalam oleh John Rawls, salah seorang filsuf politik kenamaan dewasa ini. Inti pemikiran filsuf berkebangsaan Amerika Serikat ini terletak pada pemahamannya mengenai keadilan sebagai fairness. Sebagian kecil pemikirannya dituangkan secara sangat cermat oleh Andre Ata Ujan, MA dalam bukunya Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls.

Tiga hal utama bisa kita simpulkan dari buku ini. Pertama, buku ini berbicara secara sangat kritis mengenai keadilan menurut John Rawls. Kalau Socrates dalam dialog Plato menolak pemahaman Trasymachos tentang keadilan sebagai yang sesuai dengan kehendak penguasa, maka John Rawls menolak keadilan yang bersifat utilitaris. Keadilan utilitaris bersifat sangat instrumentalistis karena memposisikan keadilan sebagai keadaan di mana semua masyarakat menikmati kebaikan dan kebahagiaan secara sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, masyarakat tidak akan mempersoalkan apa itu keadilan atau siapa yang menentukan bahwa suatu keadaan sudah disebut adil atau belum sejauh kebaikan dan kebahagiaan semakin dialami sebagai pengalaman kehidupan yang real. Kesejahteraan umum atau kemakmuran nasional dijadikan oleh kaum utilitaris sebagai penentu keadilan.

Andre Ata Ujan dengan piawai menunjukkan ketidaksetujuan Rawls terhadap pemahaman utilitaris ini. Rawls, demikian Andre Ata Ujan, memahami keadilan sebagai urusan segenap warga masyarakat. “Sebuah teori keadilan yang baik adalah teori keadilan yang bersifat kontrak yang menjamin kepentingan semua pihak secara fair (hlm. 28). Dengan keadilan kontraktual Rawls mau mengatakan bahwa segenap anggota masyarakat berhak menentukan pemahaman, keadaan, dan kondisi keadilan serta upaya-upaya apa yang seharusnya dilakukan untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang adil. Dengan pemahaman ini, Rawls mau menempatkan setiap anggota masyarakat sebagai individu (person) yang bebas dan memiliki akal budi. Kedua kemampuan inilah yang memungkinkan terjadinya dialog yang fair dan demokratis mengenai keadilan.

Kedua, harus diakui bahwa keadiran buku ini sangat membantu pemahaman kita mengenai keadilan sebagai fairness. Karena keadilan sebagai fairness bersifat kontraktual, maka ia harus dicapai dalam diskursus yang sifatnya rasional, bebas, dan demokratis. Melalui diskursus inilah masyarakat bisa sampai pada pemahaman dan implementasi keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

Kita akan menangkap pemikiran Rawls dalam buku ini bahwa untuk bisa mencapai pemahaman mengenai keadilan, kita harus melalui apa yang disebut sebagai “posisi asali”. Meskipun para peserta diskursus boleh memiliki pengetahuan umum mengenai sosiologi, politik, ekonomi, dasar-dasar organisasi dan psikologi, dalam posisi asali ini semua peserta diskursus memasuki arena dialog dengan tidak membawa pengetahuan mengenai apa itu keadilan. Pemahaman mengenai apa itu keadilan akan diperoleh secara niscaya dalam diskursus semacam itu. “Semua pihak yang berada dalam posisi asali harus juga berada dalam keadaan ‘tanpa pengetahuan’….lepas dari kepentingan-kepentingan yang sifatnya pribadi dan unik. Yang menjadi tujuan mereka ialah bahwa prinsip-prinsip keadilan yang dihasilkan haruslah merupakan prinsip-prinsip yang paling baik yang sungguh-sungguh berarti bagi segenap warga masyarakat” (hlm 54-55).

Dengan memahami posisi asali dari buku ini kita menjadi sadar bahwa masyarakat yang terlibat secara aktif dan demokratis di dalam diskursus mengenai keadilan akan menerima prinsip-prinsip keadilan sebagai bagian dari hidupnya. Masyarakat juga berkewajiban menaati undang-undang bila prinsip-prinsip keadilan yang telah disepakati dituangkan ke dalam undang-undang. Selain itu, masyarakat juga berkewajiban mengevaluasi undang-undang dan berhak menolak menaati undang-undang jika undang-undang tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang telah disepakati (hlm 101, 108-111).

Ketiga, konsep ketidaksamaan sosial dan ekonomi menarik untuk disimak dalam buku ini. Manusia yang bebas dan rasional ternyata memiliki kemampuan berusaha yang berbeda-beda. Hal inilah yang menyebabkan adanya perbedaan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Apakah keadaan seperti ini merupakan ketidakadilan? Tidak, karena manusia memiliki talenta yang berbeda-beda. Kita hanya bisa dikatakan berlaku tidak adil kalau kita merampas hal dan kekayaan orang kaya demi menolong orang miskin. Perbedaan sosial dan ekonomi ini merupakan hal yang wajar dalam kehidupan sosial sejauh kesempatan berusaha disediakan secara adil. Dengan demikian yang tidak adil bukan berlaku adil terhadap pihak yang lemah dengan mengorbankan pihak yang kaya, atau sebaliknya, tetapi membatasi kesempatan berusaha hanya demi golongan tertentu saja dalam masyarakat, entah apa nama golongan itu.

***

Apa yang bisa kita tarik manfaatnya dari mempelajari buku ini? Saya mencatat ….. hal yang bisa kita tarik manfaatnya demi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, sebagaimana juga ditegaskan Andre Ata Ujan dalam buku ini, pluralisme masyarakat Indonesia menafikan terbentuknya sebuah posisi asali selaku prasyarat terbentuknya prinsip-prinsip keadilan. Meskipun demikian, kita bisa belajar dari Rawls bahwa konsepsi mengenai keadilan tidak bisa ditentukan oleh satu golongan masyarakat saja, entah itu penguasa, badan penegak hukum, wakil rakyat, mayoritas suku dan agama tertentu, dan sebagainya. Diskursus yang terbuka, fair, dan demokratis dalam masyarakat yang plural diharapkan mampu memperkuat nilai-nilai primer mengenai keadilan yang kemudian bisa diterima secara luas sebagai acuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. “Agar kepentingan yang berbeda dari masing-masing kelompok komunitas dapat terakomodasi dengan baik, maka semua pihak yang berkepentingan dituntut untuk ‘melupakan’ kepentingannya sendiri…bersama-sama secara terbuka mengusahakan terbentuknya kebijakan publik yang mampu menjamin kepentingan semua pihak secara adil” (hlm 148).

Kedua, korupsi, kolusi dan nepotisme telah merajalela di negara kita bertahun-tahunlamanya. Meskipun perasaan keadilan kita mengatakan bahwa praktik-praktik semacam itu tidak adil, kita semakin memahami ketidakadilan tersebut berkat teori keadilan John Rawls. Selain menciptakan segolongan kecil masyarakat yang elitis dan kaya, kolusi, korupsi dan nepotisme juga menutup kemungkinan bagi tersedianya kesempatan berusaha yang fair. Lowongan pekerjaan atau jabatan tertentu diisi oleh orang-orang yang memiliki koneksi dengan penguasa. Sementara mayoritas masyarakat umumnya mengalami kesulitan untuk mengakses kesempatan-kesempatan itu.

Negara memiliki kewajiban moral untuk menyediankan kesempatan berusaha ini dan memastikan bahwa segenap warga negara yang memiliki kemampuan yang kurang lebih sama bisa mengakses kesempatan tersebut. Prinsip keadilan sebagai kesamaan dalam mengakses kesempatan berusaha yang disediakan negara seharusnya juga diatur oleh undang-undang yang jujur dan adil.

Ketiga, bila kita sepakat bahwa DPR mewakili secara sungguh-sungguh aspirasi masyarakat, maka sebetulnya diskursus mengenai keadilan sebagaimana dimaksud John Rawls bisa dipraktikan di lembaga ini. Persoalannya, apakah para anggota parlemen sanggup menanggalkan segala kepentingan pribadi, golongan, partai, dan daerahnya, dan sungguh-sungguh mengusahakan sebuah masyarakat Indonesia yang adil sebagaimana dimaksud Pancasila dan UUD 1945?

***

Sebagai penutup, upaya Andre Ata Ujan mempublikasikan hasil studi pasca sarjananya pantas dihargai. Sosialisasi mengenai prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi sangat dibutuhkan masyarakat ke arah pembentukan civil society yang kuat. Meskipun pemikiran John Rawls mengenai keadilan sebagai fairness diperkenalkan secara cukup lengkap dan kritis, harus diakui bahwa buku ini masih sulit ditangkap isinya oleh masyarakat kebanyakan dengan hanya sekali membaca. Bahasa-bahasa akademis masih sangat jelas kelihatan. Menjadi tantangan bagi penulis buku ini untuk lebih menyederhanakan lagi isi buku ini supaya bisa dikonsumsi secara luas. Bila buku ini mengalami cetak ulang, hendaknya biografi pengarang diikutsertakan.


Myimansyah's Blog

Just another WordPress.com site

ITQON MANAGER

"ahsanu 'amala"

blogx utari dhina

Just another WordPress.com weblog

Step to Improve Better

Never Ending Inspiration

Pandoe

Kehidupan tak pernah berhenti untuk diungkap

dennydelioncourt

4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site

Demoslink

Meramu Ide Wujudkan Asa

AMUNTODA NEWS

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

Global Dashboard

A way to keep track.

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

BUAH PENAKU

hidup yang tidak direfleksikan tidak layak untuk dihidupi

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 707 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: