Presiden Abdurrahman Wahid pada peringatan hari lahirnya Pancasila yang ke-55, tanggal 1 Juni 2000 berpendapat bahwa Pancasiia bukanlah sekadar “falsafah” bangsa, karena ia memiliki peran lebih dari itu. Menurut Gus Dur, falsafah adalah seperangkat pengetahuan, sementara Pancasila bukan semata-mata pengetahuan. Pancasiia adalah panduan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu Gus Dur mengharapkan agar kelima prinsip dasar Pancasila seharusnya mengatasi falsafah. Penegasan mantan presiden keempat RI ini merupakan bagian dari pandangannya bahwa Pancasila haruslah dipertahankan sebagai dasar negara RI.

Gagasan semacam ini tidak hanya membuka sebuah diskursus yang hangat mengenai Pancasila, tetapi juga wawasan berpikir tentang bagaimana seharusnya mengajarkan bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di sekolah. Tulisan ini akan pertama-tama membahas diskursus mengenai Pancasila tidak sekadar sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia tetapi juga sebagai ajaran moral yang menjadi rujukan tingka laku hidup berbangsa. Saya kemudian menggagas beberapa pemikiran tentang bagaimana seharusnya PPKn diajarkan di sekolah-sekolah. Tulisan ini diakhiri dengan sebuah penutup singkat.

1.      Tanggapan Para Pemikir

Beberapa pemikir kemudian menanggapi pernyataan Gus Dur tersebut dengan point of reference yang berbeda-beda. Pertama, seraya mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai dasar negara, Arbi Sanit, pengamat dan pengajar ilmu politik di Universitas Indonesia, berpendapat bahwa Pancasila sesungguhnya bukanlah sebuah ideolagi sama seperti kita mengenal komunisme, sosialisme, demokrasi dan ideologi-ideologi lainnya. Arbi Sanit justru menempatkan Pancasila sebagai yang mengatasi ideologi-ideologi, dan karena itu Pancasiia merupakan sintesa dari ideologi-ideoiogi. Sebagaimana dilansir Suara Pembaharuan, pandangan Arbi Sanit disimpulkan oleh media itu sebagai berikut:

“Pancasila bukan ideolagi tetapi sebagai dasar negara yang meliputi berbagai ideologi lain seperti demokrasi, komunisme dan sosialisme … Yang terpenting baik secara konseptual maupun operasional adalah bagaimana menciptakan Pancasila sebagai dasar negara maupun menciptakan kerja sama berbagai ideologi untuk membangun bangsa.”[1]

Kedua, Dr. J. Kristiadi berpandangan lain. Penetiti Senior pada Center for Strategic and International Studies (CSIS) ini justru menekankan sifat keterbukaan dan ketakkekalan Pancasila. Bagi Kristiadi, Pancasila harus bersifat terbuka terhadap ideologi-ideologi lain dan bukannya dikerdilkan menjadi satu-satunya asas atau ideologi yang mampu menjelaskan segata hal yang berhubungan dengan kehidupan kebangsaan kita. Dalam keterbukaan akan terjadi interaksi antarideologi. Jika dalam interaksi tersebut ternyata terjadi bahwa ada ideologi lain yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan kepribadian bangsa, maka Pancasila bisa digantikan oleh ideologi-ideologi baru tersebut, “Asalkan melalui proses yang demokratis,” tegas J. Kristiadi.[2]

Keragaman pemahaman di atas—Gus Dur, Arbi Sanit dan J. Kristiadi—bisa dikemukakan empat pokok pemikiran berikut. Pertama, pandangan Abdurrahman Wahid mengenai Pancasila sebagai yang bukan sekadar falsafah mengandung pengertian bahwa kelima asas/prinsip dasar Pancasila tidak semata-mata menjadi objek kajian atau bahan pelajaran. Yang seharusnya terjadi adalah bahwa aspek pengetahuan karena proses belajar kita mesti juga mempengaruhi tingka laku hidup kita sehari-hari. Dalam konteks ini lalu pengetahuan mengenai apa yang baik dan buruk berdasarkan panduan nilai-nilai moral Pancasila semestinya mempengaruhi kehendak (will) manusia Indonesia sehingga pola hidup dan perbuatannya sesuai dengan nila-nilai tersebut.

Pemahaman Gus Dur ini mau tidak mau membawa kita kepada satu pembedaan klasik dalam studi etika sebagai filsafat moral yang hendak dibedakan dari ajaran-ajaran moral. Sebagai filsafat moral, etika mengevaluasi secara kritis tindakan-tindakan moral kita, termasuk menguji dasar-dasar dan motivasi-motivasinya. Sementara ajaran-ajaran moral berhubungan dengan “wejangan-wejangan, kotbah-kotbah, patokan-patokan, kumpulan peraturan dan ketetapan entah lisan atau tertulis, tentang manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik.”[3]

Pancasila sesungguhnya merupakan etika atau filsafat moral—dab karena itu kita mengenal Filsafat Pancasila—yang ajaran-ajarannya menjadi the inner state of mind kita dalam mengkritisi sikap, motivasi serta tindakan-tindakan moral kita. Di sini lalu diandaikan sebuah keterbukaan yang interaktif dengan pelbagai aliran filsafat moral demi pemerkayaan pandangan filsafat Pancasila itu sendiri. Gus Dur justru khawatir bahwa kita memperlakukan Pancasila hanya sekadar sebagai filsafat Pancasila. Pancasila juga seharusnya menjadi ajaran moral karena kelima nilai luhurnya bersumber dari tradisi dan adat istiadat, ajaran-ajaran agama dan ideologi-ideologi tertentu yang bisa dikonkretisasikan—karena konsensus—dalam hukum-hukum dasar tertulis.[4] Demikianlah seorang manusia Indonesia yang Pancasilais hidup sesuai dengan ajaran-ajaran moral Pancasila (dalam bentuk mematuhi hak-hak dan kewajiban­-kewajibannya sebagai warga negara), tetapi juga mampu mengkritisi sikap, motivasi dan tindakan-tindakan moralnya, termasuk tindakan moral masyarakat dan negara secara keseluruhan.

Kedua, sebagaimana juga ditegaskan J. Kristiadi, yang justru terjadi—­terutama selama masa Orde Baru—adalah pemerosotan nilai-nilai iuhur Pancasila. Begitu seringnya para pejabat berbicara mengenai nilai-nilai luhur Pancasila sementara perilaku mereka justru bertentangan dengan nilai-nilai Iuhur yang mereka kotbahkan itu. Akibatnya, terjadi gap antara aspek-aspek kognitif mengenai Pancasila dengan perilaku hidup sehari-hari sebegitu rupa sehingga seakan-akan perilaku hidup yang salahpun sesuai dengan Pancasila.

“Pancasila akhir-akhir ini menjadi pelajaran kemunafikan. Saat ini banyak arang jijik membicarakan Pancasila karena orang yang membicarakan Pancasila justru menjadi pelanggar nilai-nilai Pancasila yang paling paling jahat. Misalkan saja para pejabat. Setiap saat omongnya Pancasila melulu, tetapi sikap lahirnya justru merusak nilai-nilai dasariah Pancasila.”[5]

Ketiga, sebagai sintesis dari nilai-nilai luhur bangsa,[6] Pancasila seharusnya bersifat terbuka. Memang tidak dikatakan secara eksplisit baik pada sidang BPUPKI maupun PPKI mengenai sifat Pancasila yang terbuka, namun penegasan pada sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 bahwa UUD 1945 bukan merupakan UUD yang bersifat kekal mengandung pengertian bahwa Pancasila juga bisa diubah. Kalau sekarang kita merasa takut atau risih mengenai perubahan dasar negara, ketakutan ini sebagiannya merupakan buah dari indoktrinasi Orde Baru yang memposisikan Pancasila sebagai sesuatu yang sakral dan untouchable. Padahal sebagai sintesis Pancasila merupakan tafsiran terhadap nilai hidup yang dimiliki masyarakat. Kalaupun kelima nilai luhur Pancasila masih tetap dipertahankan, tafsiran terhadapnya tidak bisa dimonapoli oleh sekelompok orang saja sebagaimana dilakoni BP-7 selama rezim Orde Baru.[7] Untunglah para wakil rakyat, melalui TAP MPR No. XVlIIIMPR/1998 telah menginstruksikan pencabutan P-4 sehingga penafsiran terhadap Pancasila menjadi lebih bebas, terbuka, dan bisa juga dilakukan oleh siapa saja.

Keempat, sifat Pancasila yang terbuka akan menghindarkan Pancasila dari karakteristik utama sebuah ideologi, yakni tertutup dan tidak kompromistis. Di sini ideologi dipahami sebagai “a system of practical belief developed by and characteristic of a group whose members have common political, economical, religious or cultural bonds.”[8] Disebut tertutup karena dirumuskan dan diterima hanya oleh kelompok yang melahirkan dan kelompok-kelompok lain yang merasa bahwa ideologi tersebut bisa mewadahi kepentingan mereka. Selain itu, ideologi juga cendrung tidak kompromistis dalam arti paham atau ajaran ideologi diyakini kebenarannya sebegitu rupa sehingga ideologi-ideologi lainnya divonis sebagai salah atau bertentangan dengan pandangan-pandangan mayoritas masyarakat.

Di sini lalu harapan Arbi Sanit bahwa Pancasila harus mengatasi dan melingkupi semua ideologi yang ada karena peran sintesisnya bisa dipahami dalam konteks keterbukaan dan interaksi positif antarideologi. Konsekuensi logisnya, dalam Pancasila bisa ditemukan nilai-nilai positif dari liberalisme, komunisme, nasionalisme, demokrasi, ideologi-ideologi religius serta ideologi-ideologi lainnya.

2.      Quo Vadis PPKn

Uraian di atas menampilkan betapa luasnya bidang kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) bagi siswa-siswi SD – SLTA.[9] Sehubungan dengan kekhawatiran Abdurrahman Wahid di atas berbunyi, pertanyaan yang harus diajukan adalah bagaimana seharusnya PPKn diajarkan di sekolah-sekolah? Sejauh mana kurikulum pendidikan nasional (kurikulum 1994 dan Suplemen GBPP 1999) memetakan persoalan ini dalam merancang topik-topik pembelajaran PPKn?” Metode pendekatan seperti apa yang lebih pas bagi proses pembelajaran PPKn?

2.1. Visi Kurikulum Mengenai Pengajaran PPKn

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bertujuan untuk menawarkan nilai­-nilai etis (moral) yang bisa menjadi pedoman bagi kehidupan bersama selaku warga negara. Untuk itu GBPP PPKn 1994—kemudian disempurnakan dengan suplemen kurikulum tahun 1999—telah menetapkan sebuah metode pendekatan yang efektif bagi upaya pembelajaran moral Pancasila, yakni spiral approach (pendekatan spiral meluas). Dengan pendekatan spiral meluas penawaran nilai-­nilai moral Pancasila pertama-tama harus menjadi norma hidup bagi pribadi-­pribadi (personal values): Semakin banyak orang menghidupi nilai-nilai moral Pancasila akan dengan sendirinya mempengaruhi masyarakat pada umumnya. Pendekatan spiral meluas mau menegaskan bahwa kalau masing-masing pribadi dan manusia Indonesia adalah baik secara moral maka masyarakat Indonesia secara umum pun akan dengan sendirinya bermoral baik.

Kurikulum 1994 bidang studi PPKn menegaskan bahwa introduksi nilai­-nilai moral Pancasila selalu bersifat dua arah. Pertama ditempuh dengan mengacu pada nilai-nilai moral yang berakar pada budaya bangsa. Dan ini lebih bersifat pewarisan nilai-nilai seperti sikap menghargai orang lain, kebijaksanaan, pengabdian dan ketaatan, kerukunan, musyawarah, gotong-royong, keselarasan dan keserasian, kasih sayang, ketertiban (materi ajar PPKn kelas I SLTA), keramahtamaan, keikhlasan dan kejujuran, kesetiaan, kesederhanaan, hidup hemat (materi ajar PPKn kelas II SLTA), kerja sama, pengendalian diri dan gotong royong (materi ajar PPKn kelas III SLTA).

Selain itu, PPKn juga mengacu pada nilai-nilai bentukan (acquired values) karena terjadinya kontak kebudayaan dan agama. Nilai-nilai tersebut antara lain pluralisme, pentingnya hidup berdampingan, kerja sama dan toleransi antarumat beragama, pentingnya kerja sama antarnegara, penerapan nilai-nilai demokrasi, HAM dan keadilan sosial, paham-paham sekularisme, federalisme serta paham­paham politik moderen lainnya. Tentu saja pengajaran PPKn juga mengacu pada nilai-nilai moral rela berkorban dan cinta tanah air yang telah ditunjukkan oleh para pahlawan bangsa.

Kedua, pemahaman terhadap nilai-nilai moral Pancasila, jadi terutama aspek kognitif, memampukan peserta didik berinteraksi secara terbuka dengan seluruh aspek ideologi, politik, budaya dan agama dalam masyarakat global. GBPP PPKn 1994 menegaskan bahwa pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan hendak memampukan peserta didik “menjawab tantangan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.” Di sini lalu Pancasila sebagai filsafat moral yang bersifat terbuka mendapat penekanan semestinya.

Kurikulum pendidikan nasional tahun 1994 dan suplemen GBPP 1999 telah memvisikan secara bagus bagaimana PPKn seharusnya diajarkan. Persoalannya, mengapa stigma PPKn sebagai mata pelajaran hafalan atau basa-basi tak bermakna—karena tidak mempengaruhi hidup para siswa secara langsung—tetap saja melekat pada bidang studi ini? Di sini saya berpendapat bahwa pengajaran PPKn selama ini lebih bersifat basa-basi tak bermakna ketimbang pencerahan atau tuntunan untuk hidup karena kesadaran bahwa pendidikan nasional kita sekarang memang sedang mengalami krisis; dan itu sangat mempengaruhi proses pengajaran bidang-bidang studi yang berhubungan dengan tingka laku manusia, seperti PPKn dan Pendidikan Agama. Dikatakan bahwa pendidikan nasional kita hanya mampu menghasilkan perilaku politik para elit yang kurang berbudaya, merebaknya praktik KKN, arogansi sekelompok masyarakat yang suka memaksakan kehendak, semakin sadisnya kejahatan di masyarakat dan sebagainya. Masalah-masalah ini bisa diminimalisir seandainya proses pembelajaran PPKn dan bidang-bidang studi lainnya yang berhubungan secara langsung dengan pengajaran nilai-nilai kehidupan moral merupakan refleksi atas kehidupan bersama sebagai bangsa-dengan mengaca pada nilai-nilai luhur bangsa—dan kemudian sepakat untuk merancang sebuah kehidupan yang lebih baik.[10]

Para perancang kurikulum (Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah dengan melibatkan para ahli mata pelajaran PPKn, pengembang kurikulum dan guru-guru PPKn) sungguh menyadari persoalan ini. Oleh karena itu dalam suplemen GBPP 1999 ada pengurangan materi-materi tertentu karena kurikulum 1994 dianggap terlalu padat dan terlalu banyak mengandung materi yang tidak perlu bagi masa depan anak-anak serta kurang mempersiapkan anak untuk memasuki kehidupan zaman globalisasi.[11] Penekanannya lalu beralih dari bentuk hafalan/kognitif (drilling) kepada pembiasaan (know how to live according to Pancasila). Dengan demikian sebetulnya pembelajaran PPKn sebagaimana ditegaskan suplemen 1999 cukup lengkap, karena menekankan baik penguasaan konsep, penghayatan nilai-nilai, perwujudan sikap maupun partisipasi sosial kemasyarakatan. Masalahnya, bagaimana mewujudkan hal-hal tersebut dalam proses mengajar-belajar? Untuk bisa mewujudkan hal ini kita perlu melakukan paling kurang tiga hal. Pertama, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran. Ini bisa ditempuh selain melalui perbaikan kurikulum, juga penyediaan sarana-sarana pendidikan, menciptakan suasana pembelajaran di kelas yang menarik dengan melaksanakan in-service training bagi guru, pemanfaatan media audio visual dan merencanakan mata peiajaran secara baik. Kedua, meningkatkan mutu para pendidik, dan ketiga, membenahi manajemen pendidikan.[12]

Marilah kita memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini. Menurut Dr. Mochtar Buchori, lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran adalah lingkungan yang bebas dari birokratisasi dan politisasi pendidikan. Mengutip Buchori, “…iklim pendidikan yang memberikan kebebasan berpikir kepada anggota-anggota staf pengajar, dan mempertahankan sikap kritis terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam lingkungan lembaga pendidikan.”[13]

Mengenai mutu pendidikan, Almarhum J. Drost, SJ, ahli pendidikan dan mantan Kepala Sekolah SMU Gonzaga, Jakarta berpendapat bahwa para pengajar hanya bisa mengajar dan menimbulkan minat belajar bagi para siswa kalau mereka sungguh-sungguh menjadi profesional, dafam arti sungguh-sungguh menjadi ahli mengenai bidang-bidang studi yang mereka ajarkan. Drost kemudian mengusulkan bahwa untuk bisa mengajar di SD seorang guru harus lulusan sarjana IKIP. Sementara pengajaran di SLTP dan SLTA menuntut guru-guru berijasah magister.[14]

Bagaimana mengenai pembenahan manajemen pendidikan? Berbagai metode bisa dicoba. Ir. Johannes Oentoro, PhD, Mantan Rektor Universitas Pelita Harapan Karawaci-Tangerang mengusulkan pola manajemen industri bagi dunia pendidikan. Sebagaimana kita ketahui, dunia industri sangat menekankan unsur keunggulan (excellence) dan competitiveness. Kedua aspek inilah yang memacu industri untuk terus beroperasi dan eksis. Ini bisa berjalan kalau semua unsur dalam industri punya kemampuan yang tinggi untuk survive karena adanya tenaga kerja yang trampil dan memiliki kemampuan otak yang memadai sehingga mampu menggunakan produk-produk baru dan memproses teknologi yang sedang digarap. Selain itu, memang dituntut para pemimpin yang visioner, yang memiliki karakter, karisma, kompetensi dan komitmen untuk organisasi yang dipimpinnya. Menurut Oentoro, dunia pendidikan bisa menerapkan pola manajemen industri ini sejauh pola ini melingkupi baik aspek akademis, etis, sosial maupun politik secara optimal. Demikianlah, menyelenggarakan pendidikan yang bermutu mensyaratkan unsur-unsur sebagaimana dibutuhkan untuk menjalankan sebuah industri. Semuanya ini mengandaikan aspek profesionalitas dan sumber daya manusia sebagaimana diusulkan J. Drost di atas.[15]

2.2. Pentingnya Metode Pendekatan

Menarik dicatat bahwa pembelajaran PPKn di sekolah-sekolah hendak mengkover sekaligus dimensi kognitif, penghayatan nilai, perwujudan sikap maupun partisipasi. Ini semua bisa terwujud kalau kita menerapkan metode pendekatan yang sesuai (tepat).

Mengenai hal ini, saya menggagas tiga metode pendekatan yang bisa dipakai secara serentak dalam pengajaran bidang studi PPKn. Pertama, pendekatan penawaran nilai-nilai moral. Pendekatan ini bersumber pada kesadaran akan pentingnya penentuan sikap individu dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kehidupan pribadi maupun sosial-­kenegaraan. Kesadaran ini mau mengesampingkan segala bentuk indoktrinasi supaya bisa mewujudkan sebuah diskursus serta pilihan nilai yang objektif dan bebas. Misalnya kita hendak menawarkan nilai toleransi antarumat beragama. Daripada mengindoktrinasi siswa dengan nilai-nilai toleransi antarumat beragama demi suksesnya pembangunan nasional, sebaiknya kita mendiskusikan persoalan-persoalan yang timbul seputar toleransi, isu-isu SARA, semua keberhasilan dan kegagalan kita sebagai bangsa dalam merajut tali persaudaraan antaragama bahkan mengaca pada sikap toleransi dari nenek moyang kita. Dalam suasana yang interaktif semacam inilah para siswa akan mengambil sikap-sikap tertentu yang akan dihayati secara pribadi.

Mengapa penawaran nilai-nifai moral menjadi lebih penting dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan daripada indoktrinasi? Alasannya, penawaran nilai-nilai moral Pancasila serta pembentukan watak yang baik senantiasa mengacu pada tiga hal, yakni (1) bagaimana seseorang membentuk dirinya sebagai pribadi yang baik secara moral. Di sini seorang siswa akan membatini nilai-nilai luhur Pancasila, menjadikannya sebagai nilai-nilai moral pribadi dan kemudian mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. (2) Bagaimana siswa menempatkan dirinya sebagai warga negara yang baik secara moral dan yang mengusahakan agar sesamanya juga memiliki serta menghidupi nilai-nilai moral yang kurang lebih sama. Dan (3) membangun sebuah relasi penuh syukur, baik dengan alam semesta maupun dengan Tuhan Sang Pencipta. Dengan ini lalu potret manusia Indonesia yang bermoral Pancasila bisa menjadi lengkap dan menyeluruh. Manusia Indonesia yang bermoral Pancasila dalam konteks ini adalah yang baik secara moral, yang membangun relasi yang semestinya dengan sesama dan dengan negara, juga dengan alam semesta clan dengan Tuhan sendiri.

Metode pendekatan penawaran nilai ini sangat mengandaikan adanya keakraban dan wibawa dalam hubungan antara guru dan murid. Keakraban yang dimaksud adalah trustful dan wibawa dalam arti disegani. Mengenai hal ini Dr. Mochtar Buchori berpendapat:

“Terutama untuk pengembangan watak, untuk pengembangan karakter, keakraban dan wibawa dalam hubungan guru – murid benar-benar merupakan syarat mutlak. Hanya guru yang disegani (yaitu guru yang berwibawa) dan dipercaya (yaitu guru yang akrab hubungannya dengan murid-murid) akan mampu menuntun murid untuk mengembangkan tata nilai pribadinya.”[16]

Kedua, metode kritis. Pengajaran bidang studi apapun memang seharusnya bersifat kritis. Yang dimaksud dengan pembelajaran PPKn secara kritis adalah bagaimana pengetahuan mengenai hal yang baik secara moral (Pancasila) menjadi sarana evaluasi kehidupan bernegara. Melalui pendekatan ini kita memperkenalkan kepada para siswa nilai-nilai ideal Pancasila. Pengetahuan mengenai hal-hal yang ideal menurut Pancasila ini pada gilirannya akan membuka horison pemikiran para siswa untuk memilah-milah realitas kehidupan bernegara yang seharusnya ada (das sollen) dan realitas yang de facto ada (das sein). Bagaimana para siswa bereaksi terhadap realitas tertentu sangat ditentukan oleh kontras antara das sollen dan das sein ini. Beberapa tema PPKn seperti masalah keadilan sosial, penghormatan terhadap HAM, demokrasi (Pancasila), dan kebebasan beragama lebih cocok didekati berdasarkan metode ini.

Ketiga, pendekatan partisipatif. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa ruang kelas merupakan representasi dari sebuah lingkungan kehidupan yang lebih luas, yakni masyarakat. Dalam lingkungan kehidupan yang lebih luas inilah terdapat persoalan-persoalan kenegaraan, termasuk bagaimana seharusnya manusia Indonesia berperilaku secara moral. Oleh karena itu proses pembelajaran di kelas harus berorientasi kepada kehidupan yang lebih luas tersebut. Pendekatan partisipatiflah yang bisa mengarahkan siswa ke lingkungan yang lebih luas itu, selain untuk memahami persoalan-persoalan yang dihadapi clan kemudian merancang jalan pemecahannya.

Mari kita ambil satu contoh. Kita ternyata hanya bisa memahami dan mengapresiasi sistem ekonomi kerakyatan (demokrasi ekonomi) dan menjadi sangat kritis terhadap sistem ekonomi pasar (kapitalisme) manakala kita mengalami sendiri bagaimana mayoritas masyarakat bergulat mempertahankan kehidupannya sebagai pedagang-pedagang kecil, penjaja barang di angkuatan umum, para pedagang koran dan pemulung yang “nasibnya” sangat ditentukan misalnya oleh Dinas Ketertiban Kota.

Umumnya buku-buku pelajaran PPKn sekarang telah menyertakan juga bagian mengenai tugas yang harus dikerjakan siswa. Yang kita butuhkan sekarang tidak sekadar melaksanakan tugas-tugas tersebut tetapi justru merancang pertemuan-pertemuan atau diskusi-diskusi lanjutan agar para siswa bisa membagikan pengalaman, pengetahuan ataupun nilai-nilai yang mereka miliki karena mengerjakan tugas-tugas tersebut. Untuk mewujudkan hal ini sebuah lingkungan pendidikan yang kondusif dan kooperatif sangat diandaikan. Selain itu, kemampuan guru dalam merancang mated pelajaran menjadi faktor yang tidak kalah pentingnya.

3.      Tiga Persoalan

Sebagai editor dan penulis buku Kewarganegaraan, saya melihat paling tidak tiga persoalan penting yang berhubungan dengan matede pengajaran bidang studi ini. Menggagas ketiga persoalan ini justru menjadi langkah awal untuk keluar dari kendala-kendala yang ditimbulkan olehnya.

Pertama, ternyata masih cukup sulit untuk melepaskan diri dari metode penyajian doktriner, karena memang di dalam bidang studi PPKn sendiri terdapat beberapa matede yang tampaknya tidak bisa tidak diajarkan melalui doctrinizing the students. Misalnya, doktrin mengenai demokrasi Pancasila, wawasan nusantara, prinsip keadilan sosial dan HAM versi Pancasila, ekonomi Pancasila, doktrin geopolitik dan geostrategi TNI, konsep kebangsaan Indonesia, persahabatan dengan bangsa-bangsa lain dalam rangka keikutsertaan menjaga ketertiban dunia, clan lain sebagainya.

Kalaupun masih sulit untuk membebaskan diri dari metode ini, sebuah penyajian dengan matede yang bersifat “ilmiah”, komprehensif dan menantang daya pikir bisa membangkitkan apresiasi siswa terhadap materi ajar. Tetapi hal terakhir ini pun masih sulit diwujudnyatakan sehingga mempelajari PPKn tidak bisa tidak menyebalkan. Hal yang paling tidak mendidik adalah mengindoktriniasi sikap moral tertentu berdasarkan materi ajar tanpa memberikan ruang kebebasan berpikir dan memilih secara bebas. Misalnya sikap mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi—materi ajar “Keadilan Sosial”. Padahal sikap dan pemahaman semacam ini bisa dipraktikkan secara lain oleh penguasa yang otoriter.

Kedua, kalaupun dimensi moral Pancasila mau ditonjolkan dalam pembelajaran PPKn, kita belum menemukan sebuah model atau metode pendekatan moral yang ingin dikembangkan dalam proses pengajaran. Memang masih perlu pembuktian lebih lanjut, tetapi harus ditegaskan bahwa berdasarkan teori-teori filsafat moral yang ada kita bisa mengembangkan materi ajar PPKn secara lebih baik lagi. Selain ketiga metode pendekatan sebagaimana dikemukakan di atas, bisa ditambahkan bahwa mungkin pada tingkat SLTP dan SLTA diperlukan pendekatan etika keutamaan, dalam arti dengan pembelajaran PPKn kita hendak menawarkan nilai-nilai moral tertentu sebagaimana diajarkan Pancasila demi pembentukan sebuah disposisi batin yang bersifat tetap. Ini mengandaikan suatu latihan dan kebiasaan berbuat baik. Selain itu, pendekatan ini sangat menekankan peran tokoh-tokoh model yang memiliki keutamaan, hal yang penting bagi anak-anak usia SLTP clan SLTA.[17]

Ketiga, ada hal-hal tertentu yang tidak jelas dengan sendirinya meskipun telah menyandang predikat Pancasifa. Misalnya apakah ekonomi Pancasila dengan sendirinya unggul terhadap sistem perekonomian kapitalisme dan komunisme? Padahal tren pemikiran terakhir menegaskan bahwa sistem pemerintahan yang demakratis telah menjadi senjata pamungkas yang cukup ampuh melawan kapitalisme dan komunisme. Dan demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi murni tanpa embel-embel, sehingga dengan demikian demokrasi Pancasila pun dipersoalkan esensinya.[18]

Di luar ketiga persoalan tersebut, saya merasa perlu mengoreksi penyajian materi “Ketakwaan clan Kerukunan Antarumat Beragama”. Umumnya buku-buku PPKn menegaskan bahwa kesadaran dan keyakinan kosmis telah menjadi alasan mengapa manusia Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. “Kita wajib mengakui dan meyakini Tuhan karena manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan dan semua benda yang ada di sekeliling kita diciptakan oleh Dia.[19] Jalan-jalan lain ke arah ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa masih perlu dibangun, misalnya melalui kesadaran akan keterbatasan akal budi manusia dalam memahami realitas, keadilan Tuhan serta pengalaman-pengalaman eksistensial lainnya seperti pengalaman penderitaan dan di ambang kematian.

4.      Penutup

Pendidikan sebetulnya merupakan usaha sadar merekayasa tindakan-­tindakan tertentu. Dalam konteks ini pendidikan lalu dipahami sebagai tindakan kebudayaan. Pendidikan berhubungan dengan bagaimana melatih dan membiasakan akal budi supaya memiliki gagasan/idea/konsep atau cara berfikir tertentu, supaya merancang sistem sosial dan pola tindakan tertentu dan supaya menghasilkan barang-barang tertentu. Pendidikan PPKn di sekolah-sekolah juga merupakan tindakan kebudayaan. Dengan mengajarkan bidang studi ini kita sebetulnya merekayasa gagasan/idea/konsep atau cara berfikir dan bertindak tertentu berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Diharapkan hal ini sudah bisa tercapai lewat pendekatan penawaran nilai-nilai moral dan partisipasi. Tindakan kebudayaan selanjutnya sangat ditentukan oleh para peserta didik sendiri yang akan dengan bebas menentukan cara ia berfikir, memahami dan menafsir realitas serta mematok pola tindakannya.[20]

Tindakan kebudayaan para peserta didik di kemudian hari yang berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila akan sangat ditentukan oleh bagaimana kita merekayasa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tersebut. Bila rekayasa itu kental dengan muatan politis tertentu yang mendukung status quo atau kekuasaan tertentu maka sudah hampir pasti kita jatuh ke dalam kesalahan yang sama yang dibuat oleh penguasa Orde Baru. Ternyata otonomi tertentu terhadap proses perancangan pendidikan (rekayasa), terutama pendidikan yang berhubungan dengan tingka laku manusia, sangat diandaikan.***

---

[1] Suara Pembaharuan, 2 Juni 2000

[2] Ibid

[3] Franz Magnis-Suseno, Etika Dasar. Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral, Kanisius, Yogyakarta: 1993. Him. 14.

[4] Bdk. Franz Magnis-Suseno, Ibid. Dr. P.J. Suwarno, S.H., Pancasila Budaya Bangsa Indonesia. Kanisius, Yogyakarta: 1993. Him. 17-79.

[5] J. Kristiadi, Suara Pembaruan, 2 Juni 2000. Bandingkan misalnya dengan Mari penegasan Bung Hatta mengenai Pancasila, “The fifth principle [Pancasila] is at the very root of our constitution, because it has not only the power of the law but also an underlying moral power … set out as an obligation of our state—which means an obligation resting upon all of us, both senior citizens and youth, the creation of a free Indonesia with complete sovreignity, based on four qualities of the peoples: (1) happiness; (2) prosperity; (3) peace; (4) freedom. This, then, our way of life! The achievement of these four qualities is a moral and political obligation resting upon us all.” Mohammad Hatta, Portrait of a Patriot (selected writings). Montan & Co: Nederlands, 1972. Hlm. 531-32.

[6] Ir. Soekarno mengakui bahwa nilai-nilai luhur Pancasila ia gali dari bumi Indonesia sendiri. Tulis Bung Karno, “Apa yang saya kerdjakan tempo hari, ialah sekedar memformuleerkan perasaan-perasaan yang ada di kalangan rakjat dengan beberapa kata-kata, jang saya namakan Pantja Sila … . Saja sekedar menggali di dalam bumi Indonesia dan mendapatkan lima berlian, dan lima berlian inilah saja anggap dapat menghiasi tanah air kita dengan tjara yang seindah-indahnja.” Dikutip dari Ensiklopedi Papuler Po/itik Pembangunan Pancasila, CLC, Jakarta: 1991. Jilid 3. Hlm. 277.

[7] Monopoli semacam ini sejak awal kekuasaan Orde Baru telah dikritisi oleh Slamet Iman Santoso, Drijarkara, Fuad Hassan, dan kawan-kawan pada Simposium UI tahun 1966. Mereka berpendapat, “Sementara falsafah Pancasila belum seberapa jelas, sudah sewajarnyalah apabila disediakan keleluasaan yang secukupnya untuk membahas, menganalisa dan membandingkan pendapat-pendapat dan pikiran-pikiran tentang Pancasiia. Dibatasinya hak dan wewenang untuk menafsirkan sekedar hanya juru juru tafsir tertentu adalah bertentangan dengan etika demokrasi. Adanya monopoli tafsiran hanya pada beberapa orang saja menunjukkan intoleransi dan bersifat tidak demokratis, jadi bertentangan dengan salah satu sila Pancasila sendiri.” Ibid. Him. 295.

[8] Dikutip dari Encyclopedia Americana,Vol. 14. Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno merumuskan ideologi sebagai “ajaran yang menjelaskan suatu keadaan, terutama struktur kekuasaan, sedemikian rupa, sehingga orang menganggapnya sah, padahal jelas tidak sah. Ideologi melayani kepentingan kelas berkuasa karena memberikan legitimasi kepada suatu keadaan yang sebenarnya tidak memiliki legitimasi.” Franz Magnis-Suseno, Pemikiran Karl Marx. Gramedia, Jakarta: 1999. Hlm, 122.

[9] Di sini saya tidak bermaksud membahas pengajaran Pancasila di Perguruan Tinggi yang pada umumnya merupakan uraian mengenai Filsafat Pancasila dengan metode-metode yang lebih variatif dan demokratis. Bagaimana mahasiswa seharusnya berperilaku secara moral (Pancasila) tidak lagi menjadi preokupasinya yang utama.

[10] Bdk Ki Supriyoko, Benahi Pendidikan Nasional. Kompas, 6 Desember 1999.

[11] Bdk. Mochtar Buchori, Reformasi Pendidikan. Dalam: Analisis CSIS Thn XXIX/2000, No. 3. Hlm. 293.

[12] Lih. Amich Alhumami, Membangun Pendidikan Yang Bermutu. Kompas, 25 Agustus 2000.

[13] Mochtar Buchori. Op.cit. Him. 246.

[14] J. Drost, Pengembangan Karier Seorang Guru. Kompas, 26 Januari 2000.

[15] Ir. Johannes Oentoro, PhD, Pendidikan Unggul dan Pola Manajemen Industrial. Kompas, 25 Mei 2000.

[16] Mochtar Buchori, Op.cit. Hlm. 247.

[17] Etika keutamaan (virtue ethics) dipahami tidak sepenuhnya dalam artian Aristotelian, sejauh sifat egoistis dan elitis mewarnai secara kental etika keutamaan Aristoteles. Dengan mengadopsi etika keutamaan Aristoteles ke dalam pengajaran PPKn sebetulnya mau digarisbawahi dimensi nalar dari tindakan moral manusia yang telah mendapat “penerangan” dari prinsip-prinsip dasar Pancasila, yang memampukan para siswa bertindak atas dasar mativasi-motivasi yang murni—bertindak moral karena memang seharusnya demikian—karena kehendak untuk bertindak secara moral itu berasal dari suatu disposisi batin yang bersifat tepat dan tetap. Dan yang lebih penting adalah pembiasaan untuk bertindak secara moral. Bdk. J. Sudarminto, Etika: Teori dan Terapan. STF Driyarkara, Jakarta: 1997 (Diktat Kuliah).

[18] Bdk K. Bertens, Bagaimana Demokrasi Mengoreksi Kapitalisme. Suara Pembaharuan, 16 Juli 2000.

[19] Kutipan dari salah satu buku PPKn terbitan Balai Pustaka.

[20] Gagasan mengenai kebudayaan, lihat Koentjaraningrat, Pengantar llmu Antropologi. Penerbit Rineka Cipta, 1990. Hlm. 179-226.