MELAMPAUI AKAR-AKAR KEKERASAN MASSA

Tema kekerasan selalu menarik untuk direfleksikan, paling kurang karena dua hal. Pertama, kekerasan seakan-akan telah menjadi menu harian kita. Berbagai acara televisi memperlihatkan adegan atau peristiwa-peristiwa kekerasan, yang kalau tidak kita kritisi bisa mengebalkan perasaan kita dan menerimanya sebagai hal yang lazim. Panggung politik di Indonesia juga tidak luput dari tindakan kekerasan atas nama ideologi atau pandangan politik tertentu. Peringatan Marquis de Sede—sastrawan Prancis yang dari namanya muncul kata sadisme—membuat berdiri bulu kuduk, “One must do violence to the object of one’s desire; when it surrenders, the pleasure is greater.” Jika tindakan kekerasan benar merupakan sebuah hasrat (desire), betapa kita harus memikirkan secara serius kehidupan bersama sebagai anggota masyarakat. Kedua, tema kekerasan memang jarang direfleksikan secara serius. Orang paling banter menyebut ketimpangan sosial atau ketidakadilan struktural sebagai alasan terjadinya kekerasan, sementara faktor-faktor yang sifatnya substansial-personal justru lolos dari perhatian. Tulisan Dr. F. Budi Hardiman di harian Kompas (3/3/2004, hlm. 41) sangat membantu memahami akar kekerasan massa dengan lebih baik.

Pikiran saya dibawa ke sebuah seminar yang dilaksanakan oleh para mahasiswa pasca sarjana dan Pusat Penelitian STF Driyarkara, 9 Agustus 2003 yang lalu di mana Dr. F. Budi Hardiman menjadi salah satu pembicara. Tulisan Budi Hardiman di harian ini memang diangkat kembali dari seminar tersebut.

Sebagai latar belakang, ada sebuah makalah lain karangan Dr. St. Sunardi yang sebetulnya juga menarik untuk diwacanakan. Intinya, Sunardi berpendapat bahwa daripada mempersoalkan akar-akar kerasan atau mencari tahu siapa yang melakukan kekerasan terhadap siapa, yang lebih diperlukan adalah melakukan rekonsiliasi total. Dan yang dimaksud dengan rekonsiliasi adalah mengampuni orang yang bersalah [baca: yang melakukan kekerasan] kepada kita. Dan bahwa pengampunan itu harus total sebagai satu-satunya jalan untuk menghapus lingkaran setan kekerasan dan balas dendam yang tidak ada ujungnya. Menurut Sunardi, rekonsiliasi hanya dapat terjadi dalam sebuah “masyarakat rekonsiliasi”, yakni sebuah komunitas dengan kemampuan untuk saling mengampuni dan saling menerima.

Tulisan Budi Hardiman dan pemikiran St. Sunardi layak didiskusikan lebih lanjut, karena akan membantu kita memahami secara lebih baik akar kekerasan massa. Sunardi tentunya tidak naif jika menegaskan pentingnya rekonsiliasi tanpa mempersoalkan akar-akar kekerasan. Akar-akar kekerasan memang perlu diketahui, tetapi masalahnya adalah untuk kepentingan apa? Balas dendam? Pengetahuan sebagai pengetahuan? Sunardi memilih pengampunan sebagai jalan keluar mengakhiri kekerasan, dan pengampunan itu tidak mengandaikan pengetahuan akan akar-akar kekerasan. Tapi, apakah tawaran pemikiran semacam ini memadai? Apakah gagasan-gagasan filosofis Budi Hardiman juga sudah memadai? Pemikiran filosofis tidak akan pernah berhenti menggugat dan mempersoalkan, dan gugatan saya ini adalah salah satu bentuk sederhana dari upaya merefleksikan kekerasan secara filosofis.

Dalam tulisannya, Budi Hardiman tidak membahas kekerasan individu. Yang dia bahas adalah kekerasan massa, atau kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap orang lain. Dalam kekerasan massa itu individu menyandera individualitasnya dalam sebuah “ruang kolektif”. Menurut Budi Hardiman, dalam ruang kolektif inilah individu dalam massa melakukan tindakan-tindakan “lazim yang tidak lazim”.

Tepat sekali pertanyaan yang diajukan, “Mengapa individu rela memasung individualitasnya dalam ruang kolektif? Conditions of possibility apa yang memungkinkan terjadinya pemasungan ini?” Berbicara mengenai conditions of possibility berarti berbicara mengenai akar-akar kekerasan. Tiga akar kekerasan sebagaimana dikemukakan Budi Hardiman dan gagasan rekonsiliasi dari Sunardi perlu diberi catatan kritis.

Melampaui Epistemologi

Tesis yang dikemukakan adalah “dengan yang sama manusia tidak akan mungkin melakukan kekerasan karena dirinya tercermin dalam yang sama tersebut.” Dari tesis ini kita dapat segera menarik kesimpulan logis bahwa kekerasan terjadi ketika orang lain tidak dilihat sebagai yang sama (sesama). Orang lain justru dilihat sebagai “yang lain” atau yang bukan aku.

Kita disadarkan bahwa kekerasan pada tataran epistemologis berhubungan erat dengan krisis epistemik. Dikatakan bahwa pengetahuan mengenai sesama terdistorsi ketika orang lain tidak dipahami sebagai sesama, tetapi sebagai “yang lain” atau sebagai “objek” pemikiran kita. Rasio mengkonstruksi yang lain sebagai suatu “kamu” dan bukan “kita”.

Dalam situasi normal, pengetahuan mengenai yang lain diperoleh melalui proses pemahaman pada fase kolektivisasi menuju fase individualisasi. Dikatakan bahwa dalam fase kolektivisasi, yang lain masih dipahami sebagai “kamu”, sementara pada fase individualisasi, yang lain tidak lagi dipahami sebagai “kamu”, tetapi sebagai “kita”. Kondisi yang diandaikan bagi terjadinya proses individualisasi jelas: yang lain tidak lagi menjadi pasif dan merelakan dirinya menjadi objek pengetahuan yang lain, tetapi menjadi subjek yang aktif menentukan identitas dirinya, sama seperti yang lain yang memahami identitas dirinya dalam pengenalan akan yang lain.

Kiranya dapat disimpulkan bahwa tindakan kekerasan itu mungkin karena proses pengenalan terpasung pada fase kolektivisasi. Pertanyaannya, apakah keaktifan yang lain dalam menegaskan dirinya menjadi jaminan bagi proses transformasi dari fase kolektivisasi ke fase individualisasi? Atau justru epistemologi sendiri harus dilampaui (to be transcended) dalam relasi intersubjektif, apapun juga klaim mengenai ketepatan teori pengetahuan kita? Jangan-jangan fase individualisasi adalah bentuk moderat dari “mengobjekkan” yang lain.

Bagi saya, Emanuel Levinas (Ethics and Infinity. Conversation with Philippe Nemo, 1982) memiliki pemahaman yang lebih cocok mengenai hubungan antarpribadi. Dalam hubungan antarpribadi, yang terjadi bukanlah proses transformasi objektivisasi ke individualisasi. Proses ini masih bergerak dalam wilayah epistemologi (realm of epistemology). Levinas justru mau melampaui kategorisasi-kategorisasi epistemik kita dengan memperkenalkan relasi etis (ethical relation) dalam hubungan antarpribadi. Disebut relasi etis karena orang lain yang berelasi denganku bukan objek bagi pemahamanku. Aku berhadapan dengan yang lain bukan sebagai Mr. X, atau sebagai anggota dari kelompok atau suku tertentu, atau bahkan Si A yang berwarna kulit dan berwarna mata tertentu. Aku berhadapan dengan orang lain sebagai “wajah” yang menuntut tanggung jawabku. Aku bertanggung jawab atasnya, terhadap keseluruhan jati dirinya, di mana aku merasa dekat dengannya seperti aku merasakan diriku sendiri. Aku bertanggung jawab baginya sama seperti aku bertanggung jawab bagi diriku sendiri.

Aku berhadapan dengan wajah sesama dalam kepolosan dan kebenarannya, tanpa kategorisasi, tanpa pembelaan diri, tanpa pretensi apa-apa. Wajah itu paling jujur dari seluruh bagian tubuh dan menjadi totalitas kedirian itu sendiri. Wajah yang paling jujur, polos, dan sederhana dalam ketelanjangannya itu memang bisa aku sakiti dan bunuh, tapi wajah yang sama juga melarang saya untuk melakukan kekerasan apapun padanya. Dan aku tidak melakukan kekerasan padanya karena aku bertanggung jawab atasnya. “The face is what one cannot kill, or at least it is that whose meaning consists in saying: ‘Thou shalt not kill’” (hlm. 87).

Apa yang dikemukakan Levinas adalah pendekatan dalam membangun hubungan antarpribadi yang berawal dari diri sendiri. Memang tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi kiranya yang diandaikan Levinas adalah bahwa semua orang akan menghayati hubungan antarpribadi sebagai relasi etis jika masing-masing individu mulai mempraktikkannya. Levinas seringkali mengatakan, bahwa dia akan tetap memiliki tanggung jawab terhadap orang lain terlepas dari apakah orang lain bertanggung jawab terhadapnya atau justru melakukan kekerasan terhadapnya. “I am responsible for the Other without waiting for reciprocity, were I to die for it. Reciprocity is his affair” (Hlm. 98).

Rekonsiliasi dan pengampunan (bahkan pengampunan total bagi yang tidak dapat diampuni) memang sebuah pendekatan penyelesaian konflik yang berawal dari diri sendiri. Masing-masing individulah yang harus memulai rekonsiliasi dan pengampunan itu. Pierre Spoerri dalam artikelnya berjudul Frank Buchman and his Philosophy of Reconciliation berpendapat bahwa pihak-pihak yang terlibat konflik dan kekerasanlah yang pertama-tama harus memulai proses rekonsiliasi itu, dan bukan orang lain atau institusi-institusi tertentu yang bukan pelaku kekerasan. Spoerri menulis, “…one’s own experience was an essential element in helping people loaded down with hatred, resentment or traditional enmity to become free men and women.” (Edisi on-line: www.iofc.org/storage/docs/buchman_reconciliation_E.pdf). Pertanyaannya adalah dapat-kah rekonsiliasi dan pengampunan itu dilaksanakan pada situasi di mana krisis epistemik belum diatasi? Oleh karena itu, harus dikatakan bahwa rekonsiliasi dan pengampunan mengandaikan pelampauan epistemologi sebagaimana dipahami Emmanuel Levinas.

Pertarungan Dua Ruang Kolektif

Individu merasa perlu memasung individualitasnya dan menjadi anggota sebuah “ruang kolektif”, dan bersama-sama yang lain melakukan tindakan kekerasan, dan tindakan kekerasan tersebut dirayakan sebagai sesuatu yang bernilai. Orang yang melakukan kekerasan tidak hanya melihat tindakannya sebagai perwujudan dari suatu nilai tertentu. Ia sendiri mengalami suatu pengalaman nilai yang menimbulkan ekstasi, pengalaman yang menghasilkan pengalaman ekstensi ego (pemelaran diri). Dan nilai itu sendiri terus didukung, diciptakan, diperkuat, dan diberi tempat oleh “ruang kolektif”.

Saya melihat bahwa “proyek” rekonsiliasi dan pengampunan tampak sebagai hal yang mustahil ketika ruang kolektif yang “memproduksi” nilai-nilai yang destruktif dan tertutup tersebut masih eksis. Dengan kata lain, rekonsiliasi dan pengampunan baru bisa dilaksanakan kalau ruang kolektif yang mendukung nilai-nilai yang tertutup dan destruktif diberangus terlebih dahulu.

Kalau kita sepakat bahwa ada dua kategori “ruang kolektif”, yakni ruang kolektif yang dibangun di atas sistem nilai tertutup dan ruang kolektif yang memiliki nilai-nilai yang terbuka, maka sesungguhnya yang terjadi dalam kehidupan sosial adalah “pertarungan” antara kedua ruang kolektif tersebut. Kedua ruang kolektif ini adalah keadaan hipotesis yang membawa kita kepada tantangan apakah kita mampu menciptakan suatu ruang kolektif yang didukung oleh nilai-nilai yang terbuka, yang mampu menyediakan nilai-nilai yang tidak hanya diacu individu sebagai patokan-patokan normatif prilakunya, tetapi juga yang mampu membangkitkan pengalaman ekstasis dan kebanggaan (“melar diri”) karena identifikasi, internalisasi, dan menghidupi nilai tersebut.

Bahwa kita membicarakan ruang kolektif, yang saya rujuk di sini adalah pemikiran sosiologis Peter L. Berger tentang “man in society” dan “society in man” (Invitation to Sociology, 1963, hlm. 81-140). Berger memang tidak berbicara mengenai “ruang kolektif”, tetapi ruang kolektif yang dirujuk F. Budi Hardiman kiranya adalah “masyarakat” atau “institusi” atau “kelompok sosial” dalam kategori sosiologis Bergerian atau sosiologi pada umumnya. Jika demikian halnya, maka kita sekarang bisa berbicara mengenai kemampuan individu untuk “melepaskan diri” dari cengkeram kelompok sosial dengan nilai dan norma-normanya dan “menciptakan” kelompok sosial baru dengan nilai-nilai dan norma-norma yang baru pula.

Menurut Berger, individu tidak akan pernah bisa mengelak menjadi bagian dari suatu “kelompok sosial” atau masyarakat. Kelompok sosial atau masyarakat selalu merupakan faktisitas objektif yang ada di hadapan individu, menghadapi dan dihadapi individu sebagai kenyataan yang tidak bisa disangkal. Ia adalah faktisitas yang harus dihadapi. Sebagai faktisitas objektif, masyarakat atau kelompok sosiallah yang mendefinisikan individu, membuatnya berada dalam ruang dan waktu tertentu dan memberinya sebuah identitas. “Society is external to ourselves. It sorrounds us, encompasses our life on all sides. We are in society, located in specific sectors of the social system. This location predetermines and predifines almost everything we do, from language to etiquette, from the religious beliefs we hold to the probability that we will commit suicide…. Society, as objective and external fact, confronts us especially in the form of coercion. Its institutions pattern our actions and even shape our expectations. They reward us to the extent that we stay within our assigned performances” (hlm. 108).

Masyarakat atau kelompok sosial memang merupakan sebuah faktisitas objektif yang harus dihadapi. Meskipun demikian, faktisitas ini tidak harus dihadapi sebagai sebuah “determinisme yang suram” (gloomy determinisme). Berhadapan dengan masyarakat, individu justru aktif memainkan peran-peran tertentu sebagaimana yang diharapkan masyarakatnya, dan dengan memainkan peran-peran tersebut ia berpartisipasi dalam masyarakat itu sendiri. Kemampuan memainkan peran justru menjadi jaminan partisipasi individu dalam masyarakat tersebut (hlm. 110)

Berhadapan dengan ekspektasi-ekspektasi masyarakat atau kelompok sosial, individu menanggapinya secara khas dan tertentu. Tanggapan-tanggapan tertentu itu lahir dari kemampuannya mendefinisikan ekspektasi-ekspektasi tersebut. Kecocokan antara definisi individu atas situasi sosial tertentu dengan ekspektasi-ekspektasi masyarakat atau kelompok sosial membuat masyarakat terus berjalan sesuai dengan nilai dan norma-norma tertentu. Sebaliknya, ketidakcocokan pendefinisian akan melahirkan krisis nilai dan norma. Ekspektasi masyarakat tidak akan diikuti begitu saja oleh individu. Tanggapan individu dapat saja membuka kemungkinan bagi eksisnya suatu nilai dan norma yang baru.

Nah, bagaimana dengan situasi “tidak normal” di mana masyarakat atau kelompok sosial tidak memperkenankan adanya pembentukan realitas yang berbeda dari yang dikehendaki masyarakat? Tiga jawaban bisa dikemukakan. Pertama, individu dapat melakukan detachment dari kontrol sosial. Berger melihat bahwa mungkin sekali orang menarik diri dari kontrol atau belenggu sosial dan membangun purinya sendiri dari pikiran-pikirannya dalam mana harapan-harapan masyarakat dapat dianggap sepi seluruhnya. Jika ada orang lain yang juga mengikuti sikap detachment ini, pada saat itulah terbentuk sebuah counter-society yang dapat mengurangi beban psikologis karena sikap detachment mereka tersebut (hlm. 152-153).

Kedua, kelompok-kelompok yang terbentuk karena sikap detachment itu akan menghasilkan apa yang diistilahkan sebagai sub-kultur. Kelompok sub-kultur ini juga sering diistilahkan sebagai sub-world. Menurut Berger, “a sub-world exists in an island of deviant meaning within the sea of its society….” (hlm. 153). Contoh yang diberikan mengenai sub-kultur ini adalah kelompok-kelompok agama yang eksentrik, kelompok-kelompok politik sub-versif, kelompok-kelompok yang mendukung prilaku seksual yang tidak lazim, kenikmatan-kenikmatan ilegal, dan sebagainya. Bagi Berger, pembentukan sub-world atau sub-kultur ini tidak muncul melalui suatu perlawanan terhadap masyarakat. “…it is possible for men, alone or in groups, to construct their own worlds and on this basis to detach themselves from the world into which they were originally socialized” (hlm. 154).

Ketiga, individu memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang disebut Berger sebagai “role-distance” (hlm. 157). Artinya, individu masih bisa tetap memainkan peran-peran sosial sebagaimana menjadi ekspektasi masyarakat, tapi dalam dirinya ada inner distance, jadi menjalankan peran tanpa ada refleksi. Yang ada hanyalah tanggapan-tanggapan individu yang bersifat otomatis (mekanistis) terhadap ekspektasi masyarakat atau kelompok sosialnya. Berger menyebut siasat atau tindakan berperilaku semacam ini sebagai ecstasy (dalam artinya yang literer sebagai “berdiri di luar”). Yang dimaksudkan Berger adalah “….the act of standing or stepping outside (literally, ekstasis) the taken-for-granted routines of society. …’ecstasy’ transforms one’s awareness of society in such a way the giveness becomes possibility (hlm. 157).

Yang hendak dikemukakan mengenai pertarungan dua ruang kolektif adalah sebagai berikut. Pertama, individu tidak akan menerima begitu saja (taken for granted) masyarakat atau kelompok sosial beserta seluruh nilai dan normanya. Dengan kemampuan detachment, individu justru memiliki kemampuan membentuk counter-society dengan nilai-nilai dan norma-normanya yang baru. Counter-society tersebut dapat bersifat tertutup dan destruktif, apa yang dalam sosiologi disebut sebagai penyimpangan sosial (social deviant). Lembaga-lembaga kontrol sosial akan segera menindak kelompok sosial yang menyimpang (deviant) tersebut.

Kedua, tanpa harus ditindak oleh lembaga-lembaga kontrol sosialpun individu mestinya mampu mengambil jarak terhadap kelompok sosial yang menyimpang yang terlanjur dimasukinya tersebut karena kemampuan role-distance yang dimilikinya. Di sini kita mengandaikan bahwa transformasi masyarakat atau kelompok sosial ke dalam kelompok sosial yang menyimpang, penegasian dan kembalinya mereka ke “jalan yang benar” atau transformasi kelompok-kelompok sosial karena mereka memperbarui nilai dan norma yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagai proses sosial yang terjadi secara evolutif. Bahwa ada sanksi sosial yang diberikan dalam proses evolutif itu hanya cara untuk mengingatkan kelompok sosial tersebut akan ketersesatan mereka.

Ketiga, adalah tugas dan tanggung jawab seluruh anngota masyarakat untuk terus menyadarkan kelompok sosial yang tertutup dan destruktif jika individu yang ada dalam kelompok sosial tersebut tidak lagi memiliki role-distance. Meminjam pemikiran John Paul II, setiap orang yang berkehendak baik mengemban tugas kultural memajukan humanisme radikal (radical humanism). Disebut sebagai tugas kultural dengan maksud untuk menghindari warna-warna sempit agama, etnis, bangsa atau pandangan moral tertentu. Sementara humanisme radikal yang dimaksud adalah humanisme yang mempromosikan misteri pribadi manusia (individualitas) sebagai yang bernilai pada dirinya sendiri, yang tidak dapat direduksikan semata-mata sebagai objek bagi kepentingan-kepentingan tertentu. (George Weigel, John Paul II and the Crisis of Humanism, dalam: http://www.firstthings. com/ftissues/ft9912/articles/weigel.html).

Keempat, saya khawatir seruan atau ajakan rekonsiliasi dan pengampunan hanya akan menjadi cerminan ketidakberdayaan kita “berduel” dengan ruang kolektif yang tertutup dan destruktif. Rekonsiliasi dan pengampunan akan jauh lebih mudah dan efektif dilakukan ketika individu-individu yang memasung individualitas mereka dalam ruang kolektif yang sempit dan tertutup tersebut telah kembai ke “jalan yang benar”.

Masyarakat Rekonsiliasi

Apakah mungkin rekonsiliasi dan pengampunan dilakukan dalam struktur masyarakat di mana individu didepolitisasi, jadi disterilkan dari partisipasi politik yang demokratis karena alasan akumulasi modal, di mana karena sterilisasi ini individu lalu tercerabut dari kelompok sosialnya dan menjadi individu yang tidak beridentitas? Apakah rekonsiliasi dan pengampunan dapat dilakukan di tengah kerinduan individu untuk menjadi bagian dari sesuatu (rasa keberakaran), dan bahwa kerinduan tersebut justru sedang dipuaskan oleh ideologi atau suatu sistem nilai tertentu yang sifatnya etnosentris, fasistis, dan fundamentalis?

Individu menjadi korban dari sebuah struktur sosial yang mementingkan akumulasi modal. Individu berhadapan dengan situasi ketidakadilan yang dilakukan masyarakat atau negara. Kekuatan eksternal yang mensterilkan kesadaran individu dan menempatkannya dalam keadaan “moral vacuum” ini tidak harus dihadapi dengan kekerasan. Pemerkuatan kesadaran kelompok yang dibangun di tingkat akar rumput berbasiskan nilai-nilai keterbukaan, demokrasi, penghormatan HAM, partisipasi politik yang bebas dan terbuka, dan pluralitas justru akan menjadi cara perlawanan yang efektif dalam upaya mengakhiri ketidakadilan yang dilakukan oleh negara dan kekerasan massa terhadap individu atau kelompok sosial lainnya.

Menurut saya, masyarakat rekonsiliasi yang dimaksudkan St. Sunardi hanya dapat dibentuk ketika kita telah mampu melampaui akar-akar kekerasan—epistemologis, antropologis, dan sosiologis. Masyarakat rekonsiliasi adalah masyarakat yang harus dibangun di atas nilai-nilai yang terbuka, yang menghormati pluralitas, yang menghargai orang lain sebagai sesama (kita), yang kepadanya individu mengidentifikasi diri karena nilai-nilai pemberi identitas diri tertentu, atau yang memiliki struktur sosial dan politis sedemikian rupa sehingga memberi ruang bagi peran dan partisipasi politik yang luas. Apakah pengampunan menjadi jaminan bagi terselesaikannya akar-akar kekerasan?

Apakah masyarakat rekonsiliasi dan saling mengampuni berarti melupakan segala sesuatu dan memulai suatu hidup baru atau justru menjadi langkah awal bagi upaya pengatasan kekerasan? Kalau sebagai langkah awal mengatasi kekerasan, maka kita masih memiliki tanggung jawab untuk membentuk masyarakat di mana orang lain adalah sesamaku, di mana aku memaknakan identitas diriku dalam nilai-nilai dan norma-norma yang ada, dan di mana aku bersama sesamaku (kita) terus-menerus mengontrol dan membasmi struktur sosial-kemasyarakatan yang tertutup.

Kalau masyarakat rekonsiliasi itu mau diberi isi, menurut saya isinya—meminjam istilahnya Alison Bailey—adalah respond-ability (Rethinking Responsibility, dalam: http://www.philosophy.ilstu.edu/philosophical_conversations/philc001.html). Yang dimaksud dengan respond-ability adalah “a way of thinking about accountability that reframes our approach to harms along forward-looking lines that are not strict causal. A share respond-ability might emphasize that community members ought to take a practical interest in determining not only how they ought to respond to the ‘guilty parties’ but also how they should support those wronged. It also leaves room to address how the community as a whole might strategize ways of preventing future harms.”

Yang hendak dikatakan adalah bahwa rekonsiliasi hanya dapat diwujudkan jika setiap anggota masyarakat telah memiliki kemampuan menanggapi (respond-ability) kekerasan yang terjadi dalam masyarakat. Kemampuan menanggapi ini tidak bersifat sempit pada identifikasi diri dengan suatu kelompok sosial tertentu yang menjadi pelaku kekerasan (yang akan melahirkan pelanggengan kekerasan kelompok yang berkuasa), tetapi juga sikap bela-rasa dan tanggung jawab memperjuangkan hak-hak para korban kekerasan. Kalau mau jujur, masyarakat kita masih terlalu jauh dari sikap respond-ability ini.

Penutup

Masa depan yang dicita-citakan bersama terbentuknya masyarakat Indonesia yang mempraktikkan nilai-nilai inklusif, terbuka, demokratis, menghormati pluralitas dan menghargai individu sebagaimana adanya. Kita mendambakan masyarakat Indonesia yang saling menerima dan hidup berdampingan sebagai saudara serta saling mengasihi dan mengampuni. Kita bisa saja mulai merintisnya dengan saling mengampuni, saling menerima, berekonsiliasi dan memantapkan tekad bersama untuk menatap jauh ke depan. Pandangan semacam ini baik, tapi tidak realistis. Yang real adalah bahwa kita berusaha membangun sebuah masyarakat atau kelompok sosial sebagai ruang kolektif tempat individu menerima orang lain sebagai sesamanya, tempat individu memaknai individualitasnya, dan tempat ia berpartisipasi secara terbuka dan adil dalam urusan-urusan yang menyangkut kehidupan bersama. Insya Allah, ruang kolektif ini akan menjadi tempat terjadinya proses individualisasi, yakni proses menjadi sadar diri sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk membebaskan diri dari massa yang memasung kebebasan, yang melenyapkan kesadaran sebagai subjek, dan yang melahirkan kekerasan di antara sesama anak bangsa. ***

About these ads
Explore posts in the same categories: Tinjauan Kritis

Tag: , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 647 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: